Keju Bikin Sperma 'Memble'

Ghiboo.com - Keju yang biasa disantap, ternyata bisa mempersulit pria menghamili istrinya.

Penelitian Harvard menunjukkan bahwa pria yang memakan tiga slice keju (3 ons) sehari memiliki kualitas sperma yang 'memble'.

Tak hanya keju, beberapa produk makanan terbuat dari susu diperkirakan memberikan risiko yang sama.

Pemimpin penelitian Myriam Afeiche dari Harvard School of Public Health di Boston, AS menjelaskan hormon estrogen sapi betina dalam susu mungkin menjadi penyebabnya, meskipun belum diketahui secara pasti.

"Hal lain seperti adanya kandungan senyawa, seperti pestisida, polusi terklorinasi dan logam berat mungkin turut mempengaruhi," jelasnya.

Kecepatan berenang dan bentuk yang baik menunjukkan kualitas sperma tersebut baik. Namun, mengonsumsi tiga porsi makanan penuh lemak susu per hari malah menurunkan 25 persen kualitas sperma. 

"Ical Kalah Survei dari JK, PR Besar Golkar"

VIVAnews - Stasiun Cuaca Politik (Political Weather Station) memberi hasil riset tentang calon presiden dari Partai Golkar. Hasilnya, nama Jusuf Kalla lebih mendapatkan simpati dibandingkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Menanggapi hasil survei itu, Ketua DPD Golkar DIY sekaligus Ketua Forum DPD-DPD Partai Golkar se Indonesia, Gandung Pardiman, menilai wajar hasil itu. Alasannya, karena Jusuf Kalla lebih banyak mengemban tugas seperti Ketua Umum Partai Golkar, Wakil Presiden, menteri dan saat ini menjadi Ketua Umum PMI.

Tapi bagi Gandung, ini adalah pekerjaan rumah atau PR bagi kader Golkar. "Ini PR kami untuk meningkatkan elektabilitas Aburizal sebagai capres yang diusung Golkar," kata Gandung kepada VIVAnews.

Gandung menegaskan, hasil survei itu harus ditanggapi dengan jernih dan rasional. Sehingga saat ini adalah tugas para kader dan pengurus Golkar untuk meningkatkan kepopuleran dan elektabilitas ARB (Aburizal Bakrie) untuk mengungguli JK.

"Ya populer itu boleh saja seperti Pak JK. Namun kan belum tentu masyarakat menjatuhkan pilihannya kepada orang yang populer semata," kata Gandung. "Saya di Yogya itu populer, namun ketika ditanya apakah pilih Gandung jawabnya belum tentu."

Hasil survei itu diambil dari 1.070 responden dengan margin Of error kurang lebih 3 persen. Survei dilaksanakan pada 15 September hingga 15 Oktober 2012. Hasilnya, Jusuf Kalla masih menempati posisi teratas dengan mengungguli Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Jusuf Kalla ungguli ARB dengan mendapat simpati 22.14 persen. Sedangkan ARB menempati posisi kedua 16.35 persen," kata Direktur Riset PWS, Marsedes Marbun kemarin di Jakarta.

Lagi-lagi........!! TKI Ditembak Mati Di Malaysia

KUALA LUMPUR - swarakepri.com : Seorang buruh kelapa sawit warga negara Indonesia (WNI) DI Malaysia tewas ditembak majikannya karena disangka beruk atau kera liar yang sedang mengambil buah mangga.

Kaniseus Leu (39), asal Kepulauan Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), tewas akibat terkena tembakan di kepala dan bahunya dalam kejadian di Paya Bungor, Kelantan tersebut, demikian dilaporkan media-media lokal di Kuala Lumpur, Selasa (16/10).

Wakil Kepala Unit Penyidikan Kriminal Pahang, Superintendan Mohd Haris Daud mengatakan, sebelum kejadian, korban dan abangnya singgah di pohon mangga tersebut,  untuk memetik buahnya ketika dalam perjalanan pulang dari ladang sawit.

Abangnya pergi ke gudang untuk menyimpan peralatan kerja sementara korban memanjat pohon mangga yang ada di halaman rumah majikannya.

"Majikan melihat dari jendela dapur rumah pohon itu bergoyang dan menyangka beruk liar sedang merusak buah mangganya," katanya.

Tanpa pikir panjang, tersangka yang berusia 71 tahun itu segera mengambil senapan anaknya dan melepaskan tembakan ke arah korban sehingga ia tewas.

Mohd Haris mengatakan, jarak antara tersangka dan korban hanya sekitar 20 meter.

Saat ini, tersangka ditahan di Kantor Polisi Daerah Kuantan untuk pemeriksaan lebih lanjut berdasar Seksyen 302 Kanun Keseksaan sementara senapannya disita polisi.

Sumber : http://www.swarakepri.com/index.php/buruh/tki-tkw/item/347-lagi-lagi-tki-ditembak-mati-di-malaysia

BPK Siap Serahkan Audit Hambalang ke KPK

MALANG, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah selesai melakukan audit investigatif terkait kasus Hambalang. Dalam waktu dekat, BPK akan segera menyerahkan hasil audit tersebut ke pemerintah. Hal itu dikatakan anggota BPK Ali Masykur Musa, Senin (15/10/2012), di Malang, Jawa Timur, seusai menghadiri acara Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (Isnu).

"Soal audit sudah selesai. Dalam waktu dekat akan diserahkan ke pemerintah, yakni ke DPR RI, dan KPK," kata Ali.

Ketika ditanya soal kerugian negara yang ditemukan soal kasus dugaan korupsi itu, Ali enggan menyebutkannya. "Soal kerugian negara, saya tidak bisa menyebutkannya," katanya.

Lebih lanjut Ali menyampaikan, mayoritas hasil audit BPK, tidak langsung ditindaklanjuti oleh penegak hukum. "Padahal, BPK itu bersifat otonom untuk melakukan audit. Seharusnya, setiap hasil audit, langsung ditindak lanjuti," katanya.

Dari total hasil audit BPK, sebanyak 70 persen, tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum, yakni, KPK, Polri dan Kejaksaan. "Sementara yang ditindaklanjuti hanya 30 persen," kata mantan Ketua Umum PB PMII itu.

Mayoritas kasus yang diaudit BPK, katanya, kasus dugaan korupsi mark up anggaran, perjalanan dinas, anggaran dan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. "Harapan saya, ke depannya, agar hasil audit BPK ditindaklanjuti, segera ada rapat koordinasi antara tiga institusi penegak hukum itu. Tujuannya, agar bisa menelusuri hasil audit BPK itu dan berjalan efektif," kata Ali.

Saat ini, kasus dugaan korupsi Hambalang menjadi salah satu kasus prioritas di KPK. Ketua KPK Abraham Samad mengisyaratkan bakal ada tersangka baru kasus tersebut. Abraham bahkan mengatakan akan ada hal yang mengejutkan.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, penetapan Deddy sebagai tersangka merupakan anak tangga pertama yang akan dijadikan pijakan KPK dalam menyasar keterlibatan pihak lain. Terkait penyidikan kasus ini, KPK sudah memeriksa sejumlah pihak, di antaranya pihak Kemenpora, pihak kerja sama operasi (KSO) PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya selaku pelaksana proyek, serta mantan Sekretaris Menpora Wafid Muharam.

Sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan, KPK sudah meminta keterangan Menpora Andi Mallarangeng dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, ada kemungkinan memeriksa Andi dan Anas dalam penyidikan kasus Hambalang ini jika keterangan keduanya memang diperlukan dalam melengkapi berkas tersangka Deddy.

Sumber : Kompas.com

Ket. Foto : Ali Masykur Musa, Anggota BPK

Gerindra: Prabowo Sudah Populer Sebelum Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik membantah jika partainya dituding sebagai "penumpang gelap" dalam Pilkada DKI Jakarta lalu.Taufik mengatakan bahwa pilkada lalu bukanlah batu loncatan bagi Gerindra untuk memenangkan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2014.

"Gerindra bukan penumpang gelap, bagaimana bisa dibilang penumpang gelap. Mungkin yang lain yang dimaksudkan. Yang saya tahu, Gerindra adalah partai pengusung Jokowi-Basuki," ujar Taufik, Sabtu (13/10/2012), seusai acara diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta.

Taufik menuturkan, Gerindra tidak mencari modal politik pilpres mendatang saat mendukung Gubernur DKI Jakarta terpilih itu. Menurutnya, strategi Gerindra dalam pilkada dan pilpres berbeda. Selain itu, popularitas Prabowo sebagai kandidat calon presiden yang diusung partai ini sudah terlebih dulu melejit sebelum Jokowi.

"Sebelum (survei) Jokowi keluar, Prabowo sudah populer rating-nya. Kami juga sudah survei internal dan hasilnya popularitas Prabowo yang paling tinggi," kata Taufik.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut ada banyak "penumpang gelap" yang ikut menikmati kemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta. Mereka, menurut Megawati, mengklaim sebagai pihak yang paling berjasa dalam kemenangan Jokowi-Basuki. "Ikut menikmati sukses tanpa merasa terganggu sedikit pun secara moral," kata Megawati ketika memberikan pidato di pembukaan Rapat Kerja Nasionas (Rakernas) II PDI-P di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/10/2012).

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Tubagus Hasanuddin mengatakan, sindiran Megawati itu terkait keinginan pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di Jakarta setelah Jokowi-Basuki dilantik nantinya.

"Penumpang gelap ini berharap terlalu banyak. Ada yang titip jadi Ketua Bapeda (Badan Perencanaan Daerah), ada yang kasak-kusuk ke wali kota dan wakil wali kota. Saya dapat info sudah ada DP (down payment) untuk jabatan di pemda," kata Tubagus, Sabtu.

Sumber : kompas.com
Foto : Prabowo Subianto

4 Aktivitas yang Bisa Meningkatkan Kemampuan Otak

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir ternyata tak perlu kegiatan rumit. Beberapa aktivitas ringan berikut ini bisa membantu menyegarkan fungsi otak.

Terlalu lama bekerja sering membuat pikiran buntu dan terasa penat. Jika merasa kemampuan otak menurun, beberapa aktivitas ini bisa membantu Anda.

Duduk tegak
Sepertinya sepele, tapi postur yang baik bisa membantu kemampuan berpikir Anda. Bangun dari duduk yang santai ke posisi tegak. Posisi tegak bisa membantu meningkatkan kesiagaan dan kemampuan berpikir lebih baik. Coba saja duduk santai di sofa dengan posisi malas dan mulut setengah terbuka, lalu lakukan perhitungan matematika sederhana dalam dalam pikiran Anda. Pasti lebih cepat jika dalam keadaan duduk tegak, mata melihat ke depan, dan mulut tertutup.

Olahraga
Olahraga ringan dan teratur bisa membantu meningkatkan kinerja otak. Sebuah studi mengatakan fungsi kognitif meningkat secara drastis setelah melakukan senam aerobik selama 10 menit. Untuk menghilangkan otak yang penat di kantor, berjalan kaki santai sambil menghirup udara segar bisa membantu mengembalikan kesegaran pikiran.

Ketika kita bergerak atau berolahraga, asupan oksigen ke otak pun semakin meningkat. Selain baik untuk menyegarkan otak, olahraga secara teratur setidaknya 30 menit sehari juga bisa membantu meningkatkan kemampuan otak dan melindungi sel otak secara jangka panjang.

Hubungan sosial
Memiliki hubungan baik dengan pasangan, keluarga, atau teman ternyata bermanfaat untuk kesehatan otak. Sebuah studi yang dilakukan Harvard School of Public Health, Amerika, menemukan orang dengan kehidupan sosial yang aktif menunjukkan penurunan memori yang lebih kecil ketimbang orang yang kurang aktif dalam hubungan sosial.

Rahasianya adalah, interaksi yang sehat dengan orang lain. Interaksi dengan teman, pasangan, atau keluarga ternyata merupakan latihan yang baik bagi otak. Dengan sering berinteraksi, otak menjadi lebih aktif dan sehat. Karena itu, jangan ragu untuk selalu menjaga hubungan baik dengan teman atau keluarga. Hubungi mereka secara berkala dan ciptakan interaksi yang menyenangkan. Hubungan yang menyenangkan dengan orang lain membuat hidup bahagia sekaligus menyehatkan otak.

Tertawa
Tertawa merupakan kegiatan menyenangkan yang ternyata bermanfaat bagi otak. Saat tertawa, tubuh melepaskan hormon endorfin yang membantu menurunkan tingkat stres. Mengurangi stres secara jangka panjang baik untuk kesehatan otak. Tertawa juga dipercaya bisa membantu membuat seseorang lebih terbuka terhadap ide dan pendapat baru.

Jika tanggapan emosional lainnya hanya mempengaruhi beberapa area di otak, tertawa memiliki efek lebih besar. Tertawa membuat banyak bagian otak menjadi lebih aktif. Mendengarkan cerita lucu atau melihat sesuatu yang lucu bisa mengaktifkan beberapa bagian otak yang berfungsi untuk meningkatkan kreatifitas dan proses belajar.

Makan buah
Beberapa buah memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan otak. Stroberi atau blueberry memiliki kandungan anti oksidan tinggi yang baik untuk memperbaiki kerusakan sel pada otak. Beberapa buah-buahan lain juga memiliki berbagai kandungan yang bisa membantu meningkatkan fungsi otak. Apa saja buah yang baik untuk otak bisa dibaca selengkapnya di sini (http://id.she.yahoo.com/6-buah-segar-yang-bisa-meningkatkan-kualitas-otak-.html)

Asupan makanan yang baik untuk otak didukung oleh aktivitas yang menstimulasi otak seperti di atas bisa membantu kerja otak menjadi lebih maksimal. Seperti bagian tubuh lainnya otak juga perlu istirahat. Karena itu tidur yang cukup paling tidak 7-8 jam sehari juga bisa membantu memulihkan kembali kondisi otak dan memperbaiki sel-sel otak yang rusak. Selain itu jangan lupa selalu lakukan relaksasi dan kegiatan yang mengurangi stres untuk menjaga kesehatan otak.

Sumber : Yahoo.news

Soal DAK Lembata 2011 : DPRD Masih Tunggu Kelengkapan Data, Aldiras Segera Lapor Polisi

LEWOLEBA,FBC- Pimpinan DPRD Lembata belum bisa mengeluarkan surat pelimpahan kasus dugaan penyelewengan dana, dalam proyek pengadaan buku yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lembata tahun 2011.

Keputusan paripurna DPRD Lembata pada Selasa 2/10/2012 silam, tentang pelimpahan kasus DAK 2011 ke pihak polisi, masih harus menunggu sampai batas waktu enam puluh hari sebagaimana yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil ketua II DPRD Kabupaten Lembata, Yoseph Meran Lagor, mengatakan hal itu ,  saat dikonfirmasi FBC, melalui pembicaraan telepon, Kamis, (11/10/2012) malam lalu.

Dia membenarkan jika DPRD Kabupaten Lembata telah memutuskan melalui rapat paripuna untuk membawa kasus DAK 2011 ini ke ranah hukum, namun hingga saat ini, kasus DAK 2011 yang diduga melibatkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO), Kabupaten Lembata,  Alex T. Making belum dilakukan. Menurutnya, hal ini dikarenakan, data-data lain sebagai lampiransuratpelimpahan kasus belum lengkap.

“Rapat itu sudah kita selesaikan, namun kita masih butuh waktu untuk memproses keputusan sidang itu. Kita butuh data tambahan lain sebagai lampiran,” jelasnya.

Selain itu Yoseph Meran mengatakan, argumentasi-argumentasi yang terbangun dalam rapat paripuna DPRD Lembata saat itu, masih mengambang dari sisi aturan. Permendagri Nomor 13 tahun 2010 mestinya menjadi acuan, dalam regulasi itu. DPRD hanya diberikan dua opsi, yakni, meminta BPK untuk mengklarifikasi hasil temuan atau DPRD meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.

Dia mengatakan, walau telah diputuskan melalui paripurna untuk pelimpahan kasus dari DPRD ke pihak polisi, DPRD Lembata harus berdasar pada rujukan aturan yang benar.

“Jadi kita mau lapor pakai dasar apa?, coba, saya mau tanya, Kita harus tunggu sampai batas waktu enam puluh hari. Jika dalam enam puluh hari itu, tidak ada tindak lanjut dari PPO terhadap rekomendasi BPK, maka itu sudah terjadi tindakan kriminal dan segera kita laporkan ke polisi.  Kalau kita buat laporan sekarang, terus orang balik lapor kita siapa yang tanggungjawab?” tegasnya.

Yoseph Meran, yang saat dikonfimasi mengaku sedang berada di Kupang mengatakan, hasil keputusan rapat itu, dapat ditindak lanjuti jika BPK sudah memastikan adanya kerugian negara dalam proyek tersebut.

Sementara, Ketua DPRD Lembata Yohanes Derosari yang terlebih dahulu dikonfirmasi FBC, diruang kerjanya Kamis, 11/10/2012 mengatakan, hingga saat ini, dirinya selaku ketua DPRD belum mendapat laporan resmi dari wakil ketua II DPRD Kabupaten Lembata Yosep Meran Lagaor, terkait keputusan paripurna tersebut.

“Coba tanya saja ke wakil ketua II, dia yang pimpin rapat waktu itu. Karena saya sedang tugas ke luar Lembata, dan sampai sekarang pun saya belum dapat laporan resmi dari beliau.”

Walau belum mendapat laporan dari wakil ketua II, Ketua DPRD Lembata, Yohanes tak mau gegabah dalam mengambil langkah. Ia pun senantiasa berharap keputuskan rapat paripurna DPRD untuk melimpahkan temuan BPK terhadap proyek pengadaan buku yang bersumber dari DAK tahun 2011 ke pihak Polisi, DPRD mengacu pada Permendagri nomor 13 tahun 2010, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh wakil ketua II DPRD kabupaten Lembata.

 Bantah Tudingan Main Mata

Menanggapi tudingan yang mengatakan pimpinan DPRD Lembata “main mata” dengan pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) karena dinilai lamban mengeluarkan surat pelimpahan kasus, dugaan penyelewengan dana dalam proyek pengadaan buku tahun 2011 yang bersumber dari dana DAK Kabupaten Lembata, ketua dan wakil ketua DPRD Lembata, tegas membantah.

“Bicara ini harus ada bukti, jangan main isu yang tidak benar. untuk apa itu?, Kalau kemudian ditemukan ada kerugian negara dalam proyek pengadaan buku itu, kita akan bawa ke ranah hukum, tidak mungkin kita petieskan,”ungkap ketua DPRD Lembata.

Begitupun dengan wakil ketua II DPRD Lembata, Yos Meran Lagaor. Yos Meran bahkan mengancam untuk melaporkan siapa saja ke pihak polisi, karena dianggap mencemarkan nama baiknya.

“PPO terlalu banyak masalah, saya juga tidak suka itu, jadi jangan main tuding sembarang. Saya sangat jeli melihat aturan. Tidak ada itu, siapa yang kasih tahu bahwa saya terima suap, kalau saya tahu saya akan lapor dia ke polisi,” kata Yos Meran.

Kadis PPO tak Ingin Komentar Soal Keputusan DPRD Lembata

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kadis-PPO) Kabupaten Lembata, Alex T. Making, saat ditemui usai mengikuti apel bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 13 otonomi Kabupaten Lembata, Jumat, 12/10/2012, mengaku tak mau berkomentar tentang keputusan paripurna DPRD Lembata.

Dia mengatakan, apapun yang diputuskan dalam paripurna DPRD, adalah menjadi kewenangan DPRD. Namun dirinya yakin bila sampai dengan batas waktu enam puluh hari, sebagaimana yang direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan, semua buku sudah terdistribusi ke sekolah penerima proyek.

“Pemerintah tetap menindak lanjuti rekomendasi BPK. Sekarang semua buku sudah ada di Lewoleba. Dalam enam puluh hari, batas waktu yang ditetapkan BPK, semua buku sudah masuk ke sekolah penerima proyek. Saya tidak mau komentar soal keputusan paripurna, itu kewenangan DPRD” jelas dia.

Aldiras Segera Lapor Polisi

Panitia proyek pengadaan buku tahun 2011 yang bersumber dari Dana Aloasi Khusus kabupaten Lembata, dinilai telah melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya, orang lain atau koorporasi yang mengakibatkan kerugian negara. Pernyataan 100% dengan menandatangani berita acara penerimaan barang, dimana tidak sesuai dengan kenyataan lapangan adalah perbuatan melawan hukum.

“Hasil temuan BPK menunjukan bahwa buku pada beberapa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum datang sesuai adendum kontrak, tetapi panitia berani menandatangi berita acara penerimaan barang, dan menyatakan seratus persen pekerjaan, tindakan ini adalah tindakan melawan hukum karena diduga telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun koorporasi.”

Pernyataan  ini disampaikan koordinator Aliansi Kebenaran dan Keadilan Anti Kekerasan (Aldiras) Lembata, Petrus Bala Wukak, SH, saat ditemui di kediamannya di bilangan Tujuh Maret, kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Jumat, 12/10/2012.

Oleh karena menduga telah terjadi kerugian negara, Aldiras, melalui Petrus Bala Wukak mengaku sedang menggalang kekuatan dari berbagai elemen masyarakat untuk membuat pengaduan langsung ke pihak Polisi, serta melakukan presure melalui aksi demonstrasi.

“Aldiras akan melakukan demonstrasi sekaligus menyerahkan laporan atas dugaan penyelewengan dana terhadap proyek pengadaan buku tahun 2011, sekarang kami sedang menggalang kekuatan dari berbagai elemen masyarakat,” tegasnya.

Piter mengaku, aksi menggalang kekuatan dari berbagai elemen masyarakat untuk melakukan demonstrasi dan membuat laporan polisi ini, dilakukan Aldiras, karena lambanya respon pihak penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan hasil temuan BPK itu. (Yogi Making)

Sumber :floresbangkit.com 

Foto : Ketua DPRD Lembata, Yoh. Derosari, Kadis PPO, Alex T. Making, Koordinator Aldiras, Petrus Bala Wukak

Persetujuan DPR atas Gedung Baru KPK Berkat Pidato SBY

VIVAnews – Komisi III Bidang Hukum DPR sepakat mencabut tanda bintang pada pembahasan anggaran gedung baru KPK. Artinya, DPR kini merestui pembangunan gedung baru KPK.

Anggota Komisi III, Martin Hutabarat, mengatakan restu DPR atas pencairan anggaran pembangunan gedung baru KPK itu merupakan imbas dari pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin malam, 8 Oktober 2012, terkait perseteruan KPK-Polri.

“Ini semua adalah imbas dari pidato Presiden SBY yang menunjukkan ketegasannya. Ia tidak ragu-ragu dalam memberantas korupsi,” kata Martin, Jumat 12 Oktober 2012.

Rapat Komisi III DPR yang digelar semalam, Kamis 11 Oktober 2012, pun dalam 15 menit memutuskan pencabutan tanda bintang pada anggaran gedung baru KPK, sehingga gedung permanen lembaga pemberantasan korupsi itu bakal dibangun tahun 2013-2015.

Pesetujuan itu dicapai dengan suara bulat oleh seluruh fraksi yang ada di DPR. “Ini sangat mengejutkan karena minggu lalu rapat Komisi III DPR masih menolak usulan KPK untuk membangun gedung baru,” ujar Martin.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan perwakilan fraksi-fraksi yang ada di Komisi III mengungkapkan mereka mendapat perintah dari pimpinan partai masing-masing untuk mendukung pembangunan gedung baru KPK.

Selain menyetujui pembangunan gedung baru KPK, rapat Komisi III DPR semalam juga memutuskan untuk meningkatkan anggaran dalam jumlah besar bagi Kepolisian dan Kejaksaan terkait tugas pemberantasan korupsi.

“Sehingga untuk anggaran tahun 2013, pendapatan dan fasilitas bagi penyidik Polri di Kepolisian dan Jaksa di Kejaksaan sama besarnya dengan penyidik dan penuntut di KPK. Dengan demikian tidak boleh lagi ada alasan tidak efektifnya penyidikan korupsi di Kepolisian karena penghasilan dan fasilitas yang kurang dibanding di KPK,” kata Martin. (ren)

Sumber : VIVAnews.com

Tudingan Megawati "Penumpang Gelap" Mengarah ke Gerindra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyebut ada "penumpang gelap" yang seolah merasa dirinya paling berjasa memenangkan Joko Widodo alias Jokowi terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta untuk Periode 2012-2017.

"Pilkada Jakarta juga telah membuka jalan bagi para “penumpang gelap” untuk ikut menikmati sukses tanpa merasa terganggu sedikitpun secara moral. Pilkada Jakarta telah membuka tabir betapa sempitnya pemahaman banyak pihak terhadap politik. Kita menyaksikan bagaimana elit dan cerdik pandai berlomba merayakan kemenangan sambil menyingkirkan pihak yang kalah. Politik seakan menjadi hanya persoalan menang-kalah. Mereka dengan lantang seakan mengatakan, menang adalah puncak dari semua keagungan politik. Kalah adalah gambaran dari kebodohan dan keterbelakangan dalam politik," kata Megawati dalam sambutannya di Arena Rakernas II PDI Perjuangan di Surabaya, Jumat (12/10/2012) sore.

Menanggapi soal itu, Pengamat Politik UI Iberamsjah menilai tudingan Megawati soal "penumpang gelap" itu sebenarnya diarahkan ke Gerindra dan juga Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo.

"Ini sebagai buntut persaingan Gerindra dan PDIP," kata Iberamsjah ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Jumat (12/10/2012).

Menurut dia, Megawati menangkap kesan seolah Gerindra yang bekerja keras memenangkan Jokowi jadi gubernur DKI Jakarta. "Banyak dimuat media massa yang menyindir pertama kali soal itu kan Taufik Kiemas," kata dia.

Padahal, menurut Iberamsjah, PDIP sangat berperan besar memenangkan Jokowi jadi gubernur DKI Jakarta. 'Jokowi kan kader PDIP. Dan semua kader PDIP turun memenangkan Jokowi," ujarnya.

Di luar itu, Iberamsjah mengatakan Petinggi Gerindra Fadli Zon pernah di sebuah wawancara televisi menyebut Gerindra dan Prabowo berjasa memenangkan Jokowi.

"Harusnya tidak usah klaim seperti itu. Seakan-akan Bu Mega kan tidak ada kerjaan memenangkan Jokowi. Memang sejak awal ada yang sudah mencium putus kongsi PDIP dan Gerindra ini," katanya.

Sumber : Tribunnews.com

Angie Pernah Ancam Goyang DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Angelina Sondakh ternyata pernah membesuk Mindo Rosalina Manulang di Rumah Tahanan Wanita Pondok Bambu sekitar 26 April 2012. Kepada Rosa, mantan anggota Badan Anggaran DPR itu bercerita kalau dirinya sudah 'diamankan' Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Pengamanan ini diberikan  supaya Angie bungkam tentang keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus korupsi Hambalang.

"Kalau tidak (diamankan) nanti saya bisa marah besar. Saya bisa bikin tsunami di Senayan, lebih dahsyat dari Nazar," ujar Rosalina Manulang, menirukan ucapan Angelina. Keterangan ini ada dalam berita acara pemeriksaan Rosa yang dibacakan jaksa pada sidang Angie di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis, 11 Oktober 2012.

Angelina alias Angie adalah mantan anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat. Ia didakwa menerima suap Rp 12,58 miliar dan US$ 2,35 juta terkait penganggaran proyek Kementerian Pendidikan serta Kementerian Olahraga tahun anggaran 2010-2011. Duit diduga berasal dari Permai Grup, perusahaan M Nazaruddin, bekas Bendahara Partai Demokrat yang menjadi terpidana suap wisma altet.

Perusahaan itu adalah induk dari PT Anak Negeri, perusahaan Mindo Rosalina. Rosa yang kini menjadi terpidana suap proyek wisma atlet SEA Games, Palembang, adalah orang yang banyak membeberkan keterlibatan Angie dalam sejumlah kasus.

Angie seperti yang ditirukan Rosalina juga mengatakan baru saja menemui Anas di rumahnya. Pertemuan itu dilakukan karena dirinya tidak mau dikorbankan sendiri dalam kasus ini. Ia pun berharap agar Rosa bisa membantu dirinya supaya tidak terjerat.

"Saya lagi stres banget nih mbak, seolah-olah ini semua saya," ujar Angie. "Tolong lah bantu saya, mudah-mudahan setelah bebas kita cari kerjaan yang bener aja."

Namun permintaan Angie tak mau dipenuhi Rosalina. Ia beralasan tak tahu cara membantu Angie agar tidak terseret dalam kasus ini. Sebab, bukan hanya dirinya yang bersaksi tetapi banyak orang lain dari kantornya ikut memberi keterangan tentang keterlibatan Angie.

Lagi pula, lanjut Rosalina ke Angie, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita telepon selulernya yang berisi percakapan dengan Angie. " Lalu Ibu Angie bilang paling tidak Mbak Rosa bantu saya. Kita sama-sama sebagai seorang ibu," ujar Rosa.

Rosalina dalam persidangan membenarkan bahwa dirinya pernah menceritakan pertemuannya dengan Angie dalam berita acara pemeriksaan KPK. "Benar bahwa itu keterangan saya," ujarnya.

Sumber : Tempo.com

Keterangan foto : Angelina Sondakh 

Ketua MK: Flores jadi miniatur Indonesia dalam kerukunan beragama

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mohammad Mahfud MD mengatakan, Flores pada umumnya dan Kabupaten Manggarai Barat pada khususnya merupakan miniatur Indonesia dalam kerukunan umat beragama. Pluralisme yang sangat bagus dialami di Pulau Flores.

Umat beragama di Kabupaten Manggarai Barat, entah itu agama Katolik, Islam dan agama-agama lainnya, saling menghargai dalam kehidupan berbangsa, berneagara dan beragama dan selama ini tidak ada konflik antarpemeluk agama di Kabupaten Manggarai Barat dan di wilayah Pulau Flores.

Demikian pernyataan Mahfud, Rabu (22/8/2012), di rumah jabatan bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dulla, seusai jamuan makan malam bersama dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Alumni Seminari Beato Yohanes Paulus II, seperti dilansir kompas.com.

Mahfud menjelaskan, Indonesia harus belajar dari masyarakat Flores dan Kabupaten Manggarai Barat soal pluralisme yang sangat dibina dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan sosial dan keagamaan di Kabupaten Manggarai Barat, saat kunjungan ini, nampak jelas.

Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dulla mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berterimakasih atas kunjungan Mahfud sambil berwisata di Pulau Rinca, untuk melihat binatang langka yang hanya ada di Kabupaten Manggarai Barat.

Nampak hadir para alumni Seminari Beato Yohanes Paulus II dari Jakarta, Bali dan tempat lainnya di Indonesia dan luar negeri makan bersama, atas undangan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

AMPERA Tuntut Bupati Flores Timur Mundur

Sergapntt.com, KUPANG – Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) Flotim di Kupang menuntut Bupati Kabupaten Flores Timur Yoseph Lagadoni Herin untuk mundur dari jabatannya. Pasalnya, Lagadoni dianggap sebagai penyulut konflik berdarah di Pulau Adonara.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan Wakil Ketua AMPERA Nikolaus Soge kepada Ketua DPRD NTT Ibrahim Agustinus Medah di Gedung DPRD NTT pada Senin (8/10/12).

Konflik antara warga Desa Lewonara dan Desa Lewobunga, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, terjadi akibat perebutan lahan seluas 15 hektare di wilayah Desa Lewobunga yang diklaim oleh warga Desa Lewonara.

Di atas tanah itu sudah dibangun 200 unit rumah translok. Namun  saat akan meresmikan perumahan tersebut pada Juli 2012 lalu, bupati diusir warga, bahkan nyaris dibunuh. Beruntung bupati yang mantan wartawan itu berhasil menyelamatkan diri.

Kata Nikolaus, pengusiran terhadap bupati itu mencerminkan pemerintah gagal menjalankan fungsi pemerintahannya. “Pemerintah tidak mendapat simpati lagi dari masyarakat,” katanya.

Selain mendesak Lagadoni mundur, AMPERA juga meminta semua pihak di Adonara untuk menahan diri dan menyudahi konflik dengan cara dialog. Sedangkan kepada aparat, AMPERA meminta tidak bertindak represif dan mengintimidasi warga.

Sementara itu, kepada aktivis AMPERA, Medah mengaku, sejak meletusnya perang di Adonara pada Selasa 2 Oktober 2012 lalu,  dirinya terus berkoordinasi dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya guna penyelesaian secara tepat.

”Saya mengharapkan gubernur sudah turun langsung saat itu, tetapi rupanya baru turun ke lokasi hari ini (Senin, 8/10/2012). Memang saya sangat sesal, karena tidak ditingani dengan cepat sebelum suasananya serumit sekarang,” ujar Medah.

Medah mengaku, DPRD NTT akan terus membangun koordinasi dengan semua pihak pertikaian di Adonara cepat selesai “Meredam dulu pertikaian itu, setelah diredam, baru mencarikan jalan keluar dari persoalan yang mendasari terjadinya konfilk itu,” ucap Medah.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya sendiri telah mengunjungi daerah konflik pada Senin (8/10/12). Namun hasilnya belum diumumkan kepada publik.

Sumber : Sergapntt.com

by. herta/lorens leba tukan

Profil Novel Baswedan, Penyidik yang Lurus Hati

TEMPO.CO, Jakarta -- Taufik Baswedan menggambarkan adiknya, Novel Baswedan, 36 tahun, sebagai penyidik yang menyayangi sang ibu. Ketika pada Jumat, 5 Oktober 2012 sejumlah polisi mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi hendak menangkapnya, Novel mengabari sang abang lewat telepon. "Dia bilang, ''Tolong jaga Ibu," kata Taufik seperti dikutip Majalah Tempo edisi Senin 8 Oktober 2012.

Novel pertama kali menyampaikan niat mundur dari kepolisian dan beralih status menjadi pegawai tetap KPK kepada ibundanya. Keputusan berat bagi keluarga itu. Menimang-nimang bermacam cara, lulusan Akademi Kepolisian 1998 ini memilih ”lobi pijitan”. Pada suatu malam, ia mendekati ibunda dengan membawa minyak gosok. "Saya mau pijat kaki ibu dulu, baru ngomong mau mundur," Novel menuturkan.

Seolah-olah bisa menebak isi hati putranya, sang ibu bertanya, "Vel, kamu tak tertarik menjadi pegawai tetap KPK?” Mendengar perkataan itu, keputusan Novel pindah ke KPK makin bulat. Pada Rabu pekan lalu, namanya termasuk dalam daftar 28 penyidik yang diangkat menjadi pegawai KPK.

Novel masuk KPK pada Januari 2007 ketika lembaga ini dipimpin Taufiequrachman Ruki. Ia bukan termasuk lima penyidik yang dipaksa melapor ke Markas Besar Kepolisian RI paling telat Selasa pekan ini. Dalam surat penugasan yang dibuat Markas Besar Polri, masa dinasnya berakhir pada Desember. Bila masa dinasnya tak diperpanjang, ia semestinya balik kandang akhir tahun ini.

Seorang petinggi KPK menyebut Novel sebagai salah satu penyidik terbaik di sana. Independensinya sebagai penyidik komisi antikorupsi membuat dia tak disukai di kepolisian. Di sebuah mailing list internal kepolisian, namanya dijelek-jelekkan setelah memimpin penggeledahan di Korps Lalu Lintas pada Juli lalu. Novel dicap sebagai "pengkhianat" yang "hendak menghancurkan korps".

Bagaimana Novel menghadapi segala teror dan ancaman tersebut? Selengkapnya, baca Majalah Tempo.

Sumber : Tempo.co

Ribut KPK, Solusi Presiden Cuma Tukar Guling Kasus

TEMPO.CO , Jakarta:  Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana menilai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal solusi kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri hanya seperti tukar-guling kasus antara kedua lembaga penegak hukum itu. Presiden Yudhoyono dalam pidatonya meninta kasus simulator kemudi diserahkan ke KPK namun dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang lain di tubuh Polri ditangani sendiri oleh Polri.

"Esensi kewenangan KPK kan sudah jelas sebagai lembaga penanganan kasus korupsi, jangan pagari kewenangan KPK," kata dia saat dihubungi Tempo, Senin 7 Oktober 2012.

Upaya pemagaran kasus itu, menurut Ari, malah mencerminkan bahwa Presiden Yudhoyono ingin melindungi internal Polri yang diduga terlibat beberapa kasus korupsi. Jika hal ini benar terjadi malah menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Seharusnya, kata dia, Presiden mendorong Polri untuk terbuka dalam menindak setiap pelanggaran hukum di tubuh Polri sendiri. "Tujuannya baik, untuk menguatkan kinerja Polri," kata Ari.

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono berpidato memberi solusi terkait kisruh antara KPK dengan Polri. Terdapat beberapa poin yang disoroti Presiden Yudhoyono. Salah satunya, dia meminta penanganan kasus simulator kemudi diserahkan kepada KPK, namun dugaan kasus korupsi lain di tubuh Polri ditangani Polri sendiri. Kedua, menurut dia pengusutan kasus hukum penyidik KPK, Novel Baswedan kurang tepat pada waktu dan situasi saat ini.

Ketiga, Persiden meminta agar peminjaman penyidik Polri ke KPK diperlama masa tugasnya. Kemudian Presiden juga meminta agar revisi Undang-undang KPK tidak untuk melemahkan KPK. Terakhir, Presiden meminta KPK dan Polri menyusun kerjasama baru dalam penanganan penyidikan perkara korupsi.

Sumber : Tempo.co

Soal DAK 2011, DPRD Lembata Sepakat Mempolisikan Kadis PPO

LEWOLEBA,FBC-Data temuan BPK terkait tunggakan pekerjaan pengadaan buku yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Lembata tahun 2011, dipandang sebagai bentuk pembuktian dugaan manipulasi, korupsi dan kolusi. Akibatnya DPRD Lembata di masa sidang III, dalam paripurna ke 3 Selasa, (2/10/2012) bersepakat mempolisikan kadis PPO.

Hal ini diungkapkan anggota DPRD Lembata Bediona Philpus, kepada FBC, dikediamannya di bilangan Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba, Kabupaten Lembata,  Sabtu malam (6/10/2012) lalu.  Bediona berpendapat,  DPRD Lembata sulit mempercayai bantahan dan klarifikasi yang disampaikan Dinas PPO terhadap temuan BPK.

“Mungkin saja bantahan dan klarifikasi yang disampaikan itu benar, namun sulit dipercaya, sehingga biarkan hukum yang akan membutikan  benar tidaknya bantahan dan klarifikasi PPO itu,” kata Bediona.

Bediona bahkan tak sungkan menuding Bupati Lembata berada dibalik kasus temuan BPK ini, karena dengan dugaan ini, semestinya Bupati Lembata segera mengambil sikap tegas dan segera melakukan reformasi birokrasi, sebagai program pertama dan utama pemerintahan Lembata baru. Namun sayang, Bupati memilih diam dan terksan terus memelihara Kadis PPO dan perangkatnya yang diduga terlibat dalam kasus DAK tahun anggaran 2011.

“Sikap Bupati ini patut dipertanyakan, terkait program reformasi birokrasi sebagai program pertama dan utama, pemeritahan Lembata Baru. Terkesan kuat justru kadis PPO dan perangkatnya, yang diduga terlibat dalam kasus DAK 2011 masih dipelihara Bupati, ada apa ini?” tanya  Bediona

Walau telah diputuskan untuk mempolisikan kasus temuan BPK pada Dinas PPO Lembata dalam paripurna DPRD Lembata tanggal 2/10/2012 lalu, namun hingga kini anggota Fraksi NPK ini mengaku, belum mendapat informasi resmi dari pimpinan DPRD Lembata tentang pelimpahan kasus DAK 2011 ke pihak Polisi.

“Sampai dengan hari ini saya belum mendapat informasi bahwa pimpinan DPRD telah mengeluarkansuratpelimpahan kasus ini ke pihak Polres Lembata, kalau ini dibuat mestinya saya sebagai anggota DPRD harusnya mendapat pemberitahuan”. jelasnya.

Dinas PPO Belum Bayar 2 Jenis Tunjangan Guru

Dinas PPO Lembata dinilai syarat masalah, tidak hanya masalah tunggakan pekerjaan pengadaan buku, mutasi yang terkesan syarat kepentingan politik, pelayanan terhap guru yang buruk serta masalah keuangan lain, merupakan tumpukan persoalan yang sedang mendera dinas PPO Lembata.

Hal inipun menjadi perhatian serius  Bediona. Ia mengungkapkan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 hingga Oktober 2012, atau hingga bulan kesepuluh ini, Dinas PPO Lembata belum menyelesaiakan pembayaran dua jenis tunjangan bagi guru.

“Tunjanganga guru non seritifikasi sebesar Rp. 250 ribu per bulan per orang serta tunjangan guru PAUD/TK non spesifikasi sebesar Rp. 500 ribu ribu per bulan per orang hingga kini belum terbayar, ini ada apa dengan PPO?”. katanya

Bediona dalam kesempatan itu menilai, masalah keuangan terus saja berulang dari tahun ke tahun. Dan oleh karenanya dirinya tak merasa heran jika di tahun 2012 ini, PPO kembali bermasalah dengan Dana Alokasi Khusus. Ia pun kembali mempertanyakan sikap Bupati dan Wakil Bupati Lembata.

“saya tidak heran kalau dinas PPO kembali bermasalah dengan DAK, namun pertanyaannya, Bupati dan Wakil Bupati Lembata merasa ini sebagai persoalan serius yang perlu disikapi atau tidak?” katanya.

Sumber : floresbangkit.com

Foto : Bediona Philipus, Anggota Komisi III DPRD Lembata

Warga Puor dan Uruor Sepakat Berdamai

LEWOLEBA, FBC- Warga desa Puor, kecamatan Wulandoni dan warga desa Uruor kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata,  akhirnya bersepakat untuk mengakhiri sengketa lahan pertanian di Il Kwikit. Kesepakatan damai ini diambil setelah Pemerintah bersama Polres Lembata turun langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi yang disengketakan dan berdialog dengan warga yang bersengketa.

Sebagaimana yang disaksikan FBC pada Jumat, (5/10/2012),  Wakil Bupati Lembata Viktor Mado Watun, SH bersama beberapa pejabat di lingkup Setda Kabupaten Lembata serta Kapolres Lembata AKBP Marthen Johannis, SH bersama bersama jajaran kepolisian resort Lembata terlihat berada di lokasi untuk memediasi pertikaian antar warga. Kegiatan ini merupakan tindak lajut dari hasil pertemuan dengan warga desa Puor A dan Puor B di Lewoleba pada Senin (24/9/2012).

Hadir juga dalam pertemuan itu, Camat Nubatukan Begu Ibrahim BA, Camat Wulandoni Benediktus Ledo, juga beberapa tokoh masyarakat dari desa yang bertikai yang tinggal di Lewoleba.

Untuk diketahui, bukit Il Kwikit merupakan sebuah bukit tandus yang disekitar lerengnya terdapat sejumlah lahan pertanian dan perkebunan kemiri yang sebagian besarnya sedang dikuasi oleh warga desa Puor A dan Puor B kecamatan Wulandoni, dimana diklaim oleh warga desa Uruor kecamatan Nubatukan sebagai hak ulayatnya.

Pantuan FBC, Tim Mediasi Kabupaten yang dipimpin langsung  Wakil Bupati Lembata Viktor Mado Watun dan Kapolres Lembata AKBP Marthen Johannis, SH, sudah hadir ke lokasi  sejak pukul 08.00 waktu setempat. Namun demikian pertemuan baru dilangsungkan pukul 12.00 WITA. Akibat masih menanti kehadiran warga desa Puor A dan Puor B.

Warga Saling Bantah Hak Ulayat

Setetah sejenak menggungkapkan rasa kekesalan kepada kepala desa Puor A dan Puor B yang terlambat datang ke TKP, Wabub Viktor Mado membuka dialog. “Kami datang kesini tidak untuk membela siapa-siapa, sebagai pemerintah kami berharap kasus ini segera kita tangani dengan tidak mengorbankan warga, oleh karenanya saya berharap, dalam dialog nanti, semua kita diharapkan untuk tetap berpikiran dingan dan tidak mengungkapkan kata-kata yang dapat memicu konflik. Sebelum mengambil kesimpulan, sebagai pemerintah kami ingin mendapat gambaran dari masing-masing desa tentang hak kepemilikan atas tanah yang selama ini diklaim sebagai hak ulayat”. Jelas wabub.

Masing-masing juru bicara (Jubir) diberikan kesempatan untuk menyampaikan fakta dan data tentang hak kepemilikan atas tanah yang disengekatakan.

“Berdasarkan cerita dari turun temurun, batas hak ulayat kami orang Puor terhitung dari bagian timur adalah, Gua Maria, Wat Blokep, Waiemar, Belengor, sampai ke bukit Il Kera, turun menyusur ke bawah sampai berbatasan dengan desa Udak Melomata kecamatan Nubatukan dan desa Lewuka kecamatan Wulandoni ke ujungnya, Kilomata dan Waikujeng”. Kata Jubir Puor Frans Erak

Sedang bagian barat, lanjut Frans,”Gua Maria, Kepedek, terus menuju batas dengan desa liwulagan dan terus menuju perbatasan dengan desa Boto, yang biasa kami sebut dengan Watotika”. Kata Frans.

Sementara itu menurut Frans, tahun 1922 sempat terjadi kesepakatan persehatian batas yang dibuat oleh kedua desa dihadapan wakil pemerintahan belanda, yang kala itu dipimpin oleh Bestiur Rambing, sementara Puor diwakili oleh bapak Beda Blakin, Uruor oleh Bapak Ur Kame juga Nua Lela (Wulandoni-red) oleh Bapak Paduk.

Keterangan Jubir Puor ini, langsung dibantah oleh warga Uruor. Melalui ketua BPD Uruor Yoseph Kopong,  warga Uruor mengungkapkan fakta kepemilikannya.

“Kami tidak berbatasan dengan dengan Puor, tetapi kami berbatasan dengan Imulolong (sebuah desa di sebelah barat Desa Puor-red) kecamatan Wulandoni. hak ulayat kami terhitung dari, Kung, Tapo Barak, Koli Or, Kolikenesak, Melomata, dari melomata ikut punggung bukit hingga ke Watbujak”. Terang  Yoseph.

Sementara itu, dengan desa Belobaja dan Labalimut, dihitung dari Watbujak, Belatopo, Il Kwikit hingga ke Banitobo. Lanjutnya.

Wabub-Viktor-Mado-Wathun-(bertopi),-serius-Mendengar-Frans-Erak,-Jubir-Desa-Puor

Persehatian batas, menurut Yoseph tidak terjadi tahun 1922 sebagaimana di ungkap jubir desa Puor, namun sesungguhnya terjadi tahun 1926 dan lokasi Il Kwikit dikuasai oleh orang belobatang, sementara itu, Waiemar yang dikalim sebagai milik orang Puor dibantahnya. “Di lokasi Waiemar itu, ada sebuah mata air yang dipahat oleh orang tua kami yang bernama bapak Bubun dan hingga saat ini mata air itu diberi nama Bubunlabawai”.  Terang Yoseph.

Keterangan masing-masing jubir ini diamini oleh utusan warga yang hadir saat dialog berlangsung. Walau tak mampu menunjukan bukti kepemilikan, dan hanya berdasarkan ceritera yang diwariskan secara turun temurun, kedua pihak tetap bertahan dan tak mau mengakui kepemilikan dari salah satu pihak.

Bantahan-demi bantahan terus saja terjadi, suasana dialog sempat memanas. Namun berkat kesigapan aparat kepolisian dan pasukan Satpol PP yang sedari awal sudah di siagakan, situasi memanas berhasil ditenangkan.

Sepakat Mengakhiri Konflik

Mendengar penjelasan yang disampaikan warga melalui Jubir, pemeritah akhirnya menawarkan dua opsi sebagai jalan keluar, Opsi pertama kata wakil, warga tidak dilarang untuk mengolah lahan yang ada, tanpa melihat hak ulayat dari desa mana, tetapi berpatokan pada kepemilikan lahan secara pribadi. Bagi warga yang mau mengolah lahan yang bukan miliknya wajib untuk menyampaikan pada pemilik lahan, dan opsi  kedua yang ditawarkan adalah, untuk mengakhiri konflik, pemerintah dengan segala kewenangan yang dimiliki, menunjuk garis batas, dengan tetap mempertimbangkan wilayah-wilayah yang dipertahankan sebagai hak ulayat dari mamsing-masing desa, jelasnya.

“itu dua opsi yang pemerintah tawarkan, jika bersedia maka kita akan buat kesepakatan”. Usul Wabub.

Selain wabub, Kapolres Lembata AKBP Marthen Johannis, SH, ikut menjelaskan. Menurutnya, jika tetap bertahan berdasarkan ceritera sejarah yang diwariskan secara turun temurun, maka kedua pihak sangat berpotensi untuk mengarang sejarah baru. Oleh karenanya, sebagai manusia yang hidup dialam modern sebaiknya, sejarah yang ada biarlah untuk kebesaran dan kebanggaan di desa masing-masing, namun tidak dipakai untuk menekan sesama, katanya.

“kalau mau runut sejarah, pasti ada saja yang mengarang sejarah. Cerita-cerita yang ada biarlah tetap diceritakan sebagai kebanggan dan kebesaran di masing-masing desa kita, marilah dalam kesempatan ini kita bersepakat untuk mencari jalan keluar terbaik, dengan tidak merugikan masing-masing pihak”. Jelasnya.

Mendengar arahan dan penjelasan baik dari Wakil Bupati maupun Kapolres Lembata, kedua pihak akhirnya memilih untuk bersepakat dan menerima tawaran opsi pertama dari pemerintah, dengan memuat enam poin kesepakatan.

Kesepakatan dimaksud adalah, pertama, kedua pihak tidak lagi mempersoalkan hak ulayat sebagaimana yang disengketakan selama ini, kedua,  daerah yang disengketakan menjadi pengelolaan bersama, dengan tetap berpatokan pada hak kepemilikan perorangan, ketiga, jika terjadi sengketa atas kepemilikan lahan, maka kepala desa dari masing-masing pihak bertanggungjawab untuk menyelesaikan sengketa dengan tetap berpedoman pada penjelasan pihak yang bersengketa, keempat, masing-masing kepala desa bertanggungjawab terhadap warganya dan berkewajiban menenangkan warganya bila terjadi perselisihan terkait lahan pertanian, dan kelima keputusan bersama ini tidak dapat diganggu/gugat oleh pihak manapun, dan dianggap final dan mengikat kedua belah pihak yang bertikai. Dan yang keenam, zona yang disengketakan menjadi zona batas antar kecamatan Wulandoni dan Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata.

Setelah menyatakan menerima enam poin hasil kesepakatan, warga kemudian saling berjabatan tangan. Keputusan dibuat dalam bentuk berita acara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Kerena berita acara yang dibuat hanya memuat lima poin kesepatakan, dan mamsih dalam bentuk tulis tangan, maka utusan masing-mamsing pihak kembali diminta hadir di Kantor Bupati Lembata, pada hari senin (8/12/2012) guna menandatangani berita cara lengkap. (Yogi Making)

Sumber :www.floresbangkit.com

Istana Tanggapi Polemik Polri-KPK Sore Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pihak Istana Negara bakal memberikan pernyataan kepada para pewarta, Ahad sore, 7 Oktober 2012. Pernyataan ini kemungkinan besar terkait perseteruan yang terjadi antara Kepolisian RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Nanti sore pukul 16.00 Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi) akan menyampaikan konferensi pers di Kantor Presiden," kata juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, melalui pesan pendek, Ahad, 7 Oktober 2012. "Atas arahan Bapak Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono), Mensesneg akan bicara."

Pernyataan yang akan diberikan di Kantor Presiden ini menimbulkan spekulasi bahwa Presiden SBY tidak akan memberikan pernyataan secara langsung ihwal polemik Polri dengan KPK. Soalnya, ia telah meminta diwakilkan oleh Sudi. Padahal, sebelumnya Presiden SBY rencananya bakal memberikan pernyataan mengenai masalah yang terjadi antara dua lembaga penegak hukum itu pada Senin, 8 Oktober 2012, besok.

"Beritanya seperti itu. Nanti pasti ada info lebih lanjut," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, saat dikonfirmasi melalui pesan pendek, Sabtu malam, 6 Oktober 2012, kemarin. Kendati begitu, Djoko enggan memberikan informasi ihwal lokasi pasti dan detail waktu SBY memberikan pernyataan nanti. Adapun sesuai jadwal, SBY rencananya bakal berkegiatan di Istana Cipanas, Bogor, Senin besok.

Sejauh ini, publik menunggu sikap Presiden SBY ihwal perseteruan Polri dengan KPK. Apalagi perseteruan ini kian memanas dengan kedatangan sejumlah anggota Polri dari Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan Markas Besar Polri ke kantor KPK Jumat malam. Mereka, yang sebagian tidak menggunakan seragam, ditengarai ingin menjemput paksa seorang penyidik senior di KPK bernama Novel Baswedan. Novel dianggap terlibat dalam aksi pembunuhan pada 2004 lalu.

Usaha ini digagalkan Ketua KPK Abraham Samad bersama anggota lain seperti Bambang Widjojanto. Bahkan, kalangan penggiat antikorupsi serta aktivis mahasiswa ikut membentengi gedung KPK dari penggerebekan polisi.

Novel dituduh bertanggung jawab atas penganiayaan enam pencuri walet sehingga meninggal pada 2004. Kala itu, Novel menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal pada polres di Polda Bengkulu. Kepolisian Daerah Bengkulu mencoba menangkap Novel di KPK. Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Bengkulu, Komisaris Besar Dedy Irianto, menuding Novel menembak tersangka yang terlibat kasus pencurian. Dedy juga membantah penangkapan Novel sebagai bentuk kriminalisasi KPK.

Sedangkan pemimpin KPK menduga tuduhan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap penyidiknya. Sebab, Novel adalah penyidik berbagai kasus besar korupsi, seperti kasus korupsi simulator kemudi. Kemarin, Novel juga yang memeriksa tersangka simulator kemudi, Inspektur Jenderal Djoko Susilo.

Sumber : tempo.co

Penulis : Prihandoko

OTONOMI DAERAH dalam PANDANGAN PUTRI KECILKU

Tahun 2010 yang lalu, ketika sedang menyaksikan parade pembangunan yang diarak dari ibu kota kecamatan Lebatukan ke Ibu Kota Kabupaten, saya dikejutkan dengan sebuah pertanyaan dari putri pertamaku yang saat itu baru berusia 8 tahun. Pertanyaan yang kemudian dilanjutkan dengan pernyataan spontan, yang hingga saat ini saya tak pernah lupa.

“Bapa e, itu karena kita otonomi ka?” tanya putriku sambil menunjuk ke arah kendaraan yang dihiasai berbagai macam hasil pembangunan selama lembata menjadi sebuah kabupaten definitif (kira-kira begitu, pesan  dari parade yang mau disampaikan saat itu). Dalam dialeg lewolebanya. Saya pun menjawab sekenanya saja, (karena waktu itu sayapun asyik menyaksikan parade) “ya” jawab saya.

Mendengar jawaban singkat saya itu, putri kecilku langsung membalasnya dengan sebuah pernyataan yang saya anggap sebagai sebuah bentuk protes. “eh, kita otonomi le, kenapa jalan-jalan pada rusak semua”. Hardiknya.

Jujur, saya kaget ketika mendengar pernyataan polos dari seorang anak kecil yang kala itu baru duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah berpikir sejenak, sayapun mencoba menjawab perntanyaannya (tentunya, sambil berharap agar tidak ada lagi protes darinya) “karena uang kita tidak cukup tuk bangun jalan”. Jawab saya. Sekilas saya perhatikan, dahinya berkerut, mungkin sebagai tanda setuju, tapi bisa juga tidak suka dengan jawaban seperti itu. Tetapi, untuk saat itu, dan karena putriku tak lagi melanjut dengan pertanyaan lain, yah...saya anggap dia setuju.

Dua tahun sudah peristiwa diatas terjadi, sekarang putriku sudah menginjak usainya yang ke 10 tahun, rezim pun berubah, namun demikian pernyataan spontan dari putri kecilku ini saya anggap masih layak untuk dipertanyakan kembali, bukan kepada saya. Bukan juga sebagai anak dan ayah, tetapi pertanyaan ini sepantasnya dipertanyakan oleh kita sebagai rakyat Lembata, kepada pemimpin. Karena bagi saya, mereka (baca: pemimpin) lah yang paling bertanggungjawab untuk menjawab pertanyaan ini.

Saya yakin betul, kalau pernyataan putri kecil ku itupun menjadi pernyataan kita sebagai rakyat lembata.Kondisi jalan di Lembata ini, hampir tak ada satu ruas jalanpun yang bisa kita bilang baik, padahal sebagai rakyat kita juga tau, kalau tidak sedikit juga uang yang dihabiskan, atau bisa kita bilang dengan sengaja dihabiskan untuk banyak kepentingan yang memang sebenarnya juga tidak penting buat kita (baca: rakyat). Bangun depo mini yang hingga kini tak dimanfaatkan, bangun pabrik es yang juga sengaja ditelantarkan, bangun kantor bupati Lusikawak yang juga mungkin saja sengaja dibakar (kita bisa berasumsi begitu, karena sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai penyebab kebakaran), Jalan ke jakarta, studi banding yang tak jelas, dan masih banyak hal yang barangkali juga tak penting bagi kita.

Tak penting, karena kita memang sedang butuh jalan, bukan kita butuh studi banding, juga bukan butuh bangun kantor mewah ditengah kehidupan rakyat yang miskin, kita memang butuh BBM (Bahan Bakar Minyak) bukan Buang-Buang Materi karena AMPS yang ada sebenar mampu melayani kebutuhan minyak bagi kita, asal pemerintah mau mengusul pertambahan quota minyak bagi Lembata.

Kita kekurangan minyak, bukan karena kita tidak punya Depo Mini Pertamina, kita kekurangan minyak karena memang jumlah penduduk kita bertambah, seiring juga dengan bertambahnya kendaraan bermotor dan lain-lain, sementara jatah minyak kita tak pernah ditambah dari tahun ke tahun.

Andai barang-barang yang penting menurut elite dan menurut kita yang tak penting itu belum di bangun, dan uangnya dimanfaatkan untuk bangun jalan (karena uangnya tidak sedikit untuk bangun barang-barang itu), saya sangka keluhan tentang jalan yang rusak mungkin saja tak terlontar, mungkin juga kita tak berdosa karena memaki siapa saja yang berhubungan dengan jalan, dan sudah pasti saya tidak memberi jawaban kepada anak saya bahwa kita tidak punya cukup uang untuk bangun jalan, karena tak mungkin anak saya membuat pernyataan soal jalan rusak dimana-dimana.

Kini, di bulan ini, kita merayakan lagi HUT OTDA Lembata yang ke 13 tahun. Sebuah usia yang kalau diandaikan sebagai manusia, Lembata bukan lagi bayi, tetapi hampir masuk ke usia remaja, usia Tiga belas tahun, sebenarnya orang tua tak lagi terlalu pusing tuk menjaga kala kita di luar rumah, karena memang kita dianggap sudah mulai bisa menjaga diri dan bertanggungjawab terhadap diri kita. 13 tahun, dimana seorang anak sudah mulai menunjukan kemapuannya untuk mengerjakan sesuatu.

Namun kini, diusia yang hampir masuk ke akil balik, pernyataan dan pernyataan spontan seperti yang di lontarkan putri kecilku masih, dan selalu terdengar. Akh...apakah memang kita tak punya cukup uang tuk membangun jalan? Ataukah memang uang-uang yang di peroleh dari hasil kita membayar pajak itu, hanya diperuntukan bagi biaya bangun jalan ke jakarta orang-orang elit? Ataukah uang kita itu hanya diperuntukan buat beli mobil mewah berplat merah yang hanya ditumpangi pejabat dan keluarganya, yang suka melintas di tengah perkampungan yang dihuni oleh kita yang miskin ini?

Kini, kita hendak berpesta HUT, sebagai bukti kita mensyukuri perjalanan Otada. Saya sepakat jika HUT OTDA diperingati kerena dengan momentum ini, bisa kita jadikan sebagai momentum refleksi. Baik refleksi sebagi pemimpin, sebagai bawahan pun sebagai rakyat. Namun terkadang sayapun kurang suka dengan acara-acara ceremonial dengn tujuan merayakan HUT, yang terkesan mewah. bagi saya, yang terpenting adalah, upaya kita mencari makna tuk dapat dijadikan panduan bagi perjalanan kedepan. jadi tidak sekedar tuk menghabiskan dana hingga ratusan juta. Apalagi model peringatannya dengan cara menggelar pasar malam. yah, hingga saat ini, saya tak pernah mendapat makna posif dibalik pagelaran pasar malam, karena yang saya tahu adalah, menggelar pasar malam sama saja dengan mengajarkan masyarakat tuk berjudi dan berfoya-foya dengan uang yang baru saja mereka dapat yang mungkin dengan cara memulung, ngojek, atau berdagang sayur dan ikan keliling.

Boleh jadi kita diajarkan tuk tersenyum karena memenangkan taruhan-taruhan di diatas meja rolex, atau boleh jadi juga kita diajak tersenyum kerana mendapat kesempatan mengasah pedang peninggalan nenek moyang, pada batu asah yang bermerk jawa dan makasar, yang banyak dijajahkan di sekitaran area pasar malam?  yah...boleh jadi. Karena memang sekarang mereka sedang bermimpi dan berambisi mewujudkan mimpi indah mereka tuk membuat kita tersenyum. dan sekarang kita tersenyum.
kita tersenyum karena tak mampu menjawab pertanyaan dari seorang anak kecil sekalipun.....s e k i a n.

Oleh : Yogi Making,

Tulisan ini diangkat dari pengalaman pribadi, sekedar tuk refleksi bersama

Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan

AS Kucurkan Bantuan Pendidikan Rp803 Miliar untuk Indonesia

Program ini ditujukan ke lebih dari 300 ribu murid di 110 kota.

VIVAnews – Pemerintah AS, melalui badan bantuan USAID, meluncurkan program pendidikan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di Indonesia. Bantuan ini akan disebar ke lebih dari 100 kabupaten atau kota di tanah air.

Menurut Kedutaan Besar AS di Jakarta, program pendidikan ini senilai US$83,7 juta (sekitar Rp803 miliar). Program bernama PRIORITAS ini ditargetkan memberi manfaat pendidikan bagi lebih dari 300 ribu murid.

“Kerjasama yang erat di bidang pendidikan merupakan hal yang mendasar dari Kemitraan Komprehensif, yang ditandatangani Presiden Barack Obama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010,” kata Duta Besar Amerika Serikat, Scot Marciel, dalam pernyataan tertulis yang dikirim keVIVAnews hari ini.

Menurut dia, program pendidikan baru dari USAID ini akan memberi bantuan kepada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan madrasah agar dapat meyediakan pendidikan dengan standar internasional kepada generasi muda Indonesia. "Kami berharap bahwa program ini akan membantu siswa di seluruh Indonesia mencapai potensi kemampuannya secara penuh dan mengarahkannya ke jalan menuju sukses,” lanjut Marciel.

Dalam program ini, USAID akan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas mengajar dan belajar di 1.400  sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan madrasah di 110 kabupaten/kota dengan fokus pada daerah berpenghasilan rendah.

Program PRIORITAS juga didesain untuk meningkatkan akses siswa terhadap pendidikan, meningkatkan kualitas dan relevansi program pendidikan guru, mempromosikan transparansi dan meningkatkan kualitas pengajaran membaca, matematika dan ilmu pengetahuan.

Program ini pun akan mendukung peningkatan pendidikan tinggi melalui kerja sama dengan sedikitnya 20 lembaga pelatihan guru untuk meningkatkan pelatihan dan kinerja guru. PRIORITAS akan berlangsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Papua, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.

Program itu diluncurkan bersama oleh Dubes Marciel, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat D. Indroyono Soesilo, Direktur Jenderal Pendidikan Agama di Kementerian Agama H. Nur Syam, dan Direktur Misi USAID, Andrew Sisson.

Sumber : Vivanews.com

Oleh : Renne R.A. Kawilarang

Konflik Tanah Adat di Adonara Berkepanjangan

ADONARA, FBC- Konflik antara warga Desa Lewonara dan Dea Lewobunga di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, NTT belum menunjukkan tanda-tanda berhenti semenjak muncul Senin lalu. Belum ada keterangan pasti berapa korban, baik yang meninggal atau terluka.

Konflik terjadi menyusul adanya perselisisahan atas seluas lahan desa yang kini sudah berubah menjadi wilayah permukiman.Perubahan fungsi itu mulai berlangsung pada tahun 1998 lalu.

Siang ini, Rabu,3/10/2012, wartawan FBC yang bertugas meliput konflik tersebut menyaksi  sebuah rumah di salah satu desa sengaja dibakar  lawannya. Sikap para orang-orang yang tengah terlibat dalam konflik itu amat tak bersahabat kepada wartawan.  FBC yang berupaya memotret kejadian itu tidak  berhasil menyusul larangan dari salah seorang warga.

Demikian pula saat, FBC mendatangi para tetua desa untuk meminta penjelasan  tentang sebab musabab belum usainya pertikaian itu. Mereka menolak berbicara sama sekali.

Pasukan TNI Angkatan Darat dari Komando Distrik Militer  1624, Larantuka, telah berdatangan  untuk menghentikan konflik itu.Namun sampai Rabu petang belum berhasil. “Sebenarnya sudah ada kesepakatan adat untuk membatas perang suku itu, tapi ada pelanggaran,” ujar sumber dari kalangan petugas keamanan itu.

Dalam kesepakatan itu sesungguhnya ada aturan bahwa pertempuran akan berlangsung pukul 05.00-08.00 waktu setempat. Sedangkan pada sore hari pertempuran akan dilanjutkan kembali antara 16.00-18.00 waktu setempat. Namun pada kenyataannya, Selasa, 2/10/2012,  dini hari, warga dari Desa Lewonara menyerbu dan membakar rumah dan lumbung pangan milik warga Desa Lewobunga.(LUK)

Sumber : www.floresbangkit.com

Sekolah Akui, Buku Belum Masuk

Pengakuan Kadis PPO Kabupaten Lembata, Alex T. Making terkait tunggakan pekerjaan pengadaan buku yang bersumber dari DAK tahun 2011 sebagaimana yang disampaikan sebelumnya melalui FBC ternyata belum dapat diyakini kebenarannya. Penelurusan FBC pada dua sekolah dasar di dua kecamatan berbeda menemukan, masih banyak judul buku yang hingga saat belum diterima. Parahnya, pada Sekolah Dasar Inpres (SDI) Rumang kecamatan Buyasuri, hingga saat ini tak satupun buku yang datang.

Untuk di ketahui, dalam pemberitaan di media ini sebelumnya, kadis PPO Lembata Alex Making mengatakan, kalau tunggakan pekerjaan sebenarnya tidak sebesar yang disampaikan dalam data laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT. Data sebenarnya menurut alex adalah, tunggakan pekerjaan hanya sebesar tiga ratus lima puluh juta, atau tersisa enam puluh lima judul buku, enam puluh lima judul buku dimaksud semata-mata buku pelajaran agama. 

“Sampai saat ini tidak ada satu judul bukupun yang masuk ke sekolah kami, padahal kami juga dapat proyek pengadaan buku dari dana DAK tahun 2011” kata seorang guru SDI rumang, sambil meminta namanya tidak dipublikasi karena masih berstatus tenaga kontrak K2, saat ditemui di salah satu rumah di bilangan wangatoa, kelurahan selandoro senin. 1/10/2012.

Kepada FBC guru salah satu mata pelajaran di SDI Rumang kecamatan Buyasuri ini mengaku, tidak hanya buku yang belum masuk, tetapi berapa jumlah judul buku dan besaran anggaran untuk proyek pengadaan buku bagi sekolahnya pun tidak diketahuinya. “pengelolaan dana DAK buku ini memang terkesan tertutup, hingga saat ini pun saya tidak tahu berapa besar anggaran untuk pengadaan buku, begitu juga dengan judul buku, jadi kalau mau tahu tentang itu, konfirmasi langsung saja ke kepala sekolah” tuturnya polos.

Berbeda dengan SDI Rumang, kepala Sekolah Dasar Katolik St. Theresia Lamahora, kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan Sr. Maria Stefani, Prr saat ditemui di ruang kerjanya Sabtu, 29/10/2012 pun mengakui, hingga saat ini di sekolahnya masih tertunggak empat puluh judul buku.

Empat puluh judul buku yang belum masuk itu terdiri dari buku-buku non agama, dengan judul buku yang beragam katanya “kalau untuk sekolah kami, buku agama semuanya sudah masuk, tetapi yang belum masuk adalah buku refrensi, buku pengayaan dan beberapa judul buku mata pelajaran” kata Suster Stefani sambil menyebut judul-judul buku yang belum didatangkan.

Lebih lanjut, Biarawati yang merangkap kepala kepala sekolah ini menuturkan, belum lama ini sekolahnya di kunjungi tim dari dinas PPO Lembata dan bebera orang dari Jogja yang mengaku sebagai tim verifikasi untuk memerikasa buku yang berasal dari DAK 2011, dan dalam kesempat itu, mereka menjanjikan untuk mengupayakan secepatnya untuk mendatangkan buku yang masih menjadi tunggakan.

Oleh karenanya, Suster Stefani, Prr, berharap agar janji yang sudah disampaikan kepada sekolah segera terpenuhi, jika pihak perusahaan pengadaan tidak mau kehilangan kepercayaan dari sekolah-sekolah penerima DAK. (Yogi Making)

Sumber : floresbangkit.com

Keterangan foto : Suster Stefani, Prr Kepala sekolah SDK St. Theresia Lamahora

Proyek DAK 2011, Pengadaan Buku Terindikasi Masalah

Pengadaan buku pengayaan dan refrensi serta panduan pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten Lembata tahun anggaran 2011 hingga hingga kini belum selesai.  Padahal jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja nomor : DPPO.01/DAK/MUTU/KONTRAK/XII/2011 untuk jenjang pendidikan pendidikan SD dan kontrak kerja nomor : DPPO.09/DAK/MUTU/KONTRAK/XII/2011 untuk jenjang pendidikan SMP adalah 28 hari terhitung dari tanggal 8 hingga 31 Desember 2011.

Tertundanya pekerjaan proyek ini menjadi temuan Badan Pemerikasa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan provinsi NTT.  Tidak hanya itu, BPK pun menemukan adanya kekurangan pekerjaan senilai Rp. 926.945.000 untuk pengadaan buku pendidikan agama pada 85 SD dan buku non agama pada minimal tiga SD, serta RP. 14.773.726,70 untuk pengadaan buku pendidikan agama kristen bagi enam SMP dan buku non agama pada satu SMP.

Terkait data hasil temuan BPK RI perwakilan provinsi NTT itu, Kepala dinas PPO kabupaten Lembata Alex Making kepada FBC Sabtu, 29/9/2012 melalui telefon genggamnya membantah. Sebab menurutnya hal itu merupakan kesalahan data yang disampaikan dinas PPO kepada BPK saat tim auditor BPK melakukan pemeriksaan.

 “Itu kesalahan data yang diberikan oleh dinas PPO kepada BPK saat pemeriksaan, jadi tidak ada tunggakan sebesar 900-an juta itu.” Sebut Alex.

Kesalahan itu menurut alex, sepatutnya tidak dimuat dalam laporan hasil audit BPK, sebab menurutnya ketika dalam pemerikasaan dirinya telah menyampaikan klarifikasi langsung kepada tim auditor BPK. Namun anehnya, walupun telah di klarifikasi, BPK masih berasumsi sebagai temuan dan dimuat dalam laporan hasil audit BPK.

“Saya sudah klarifikasi ke BPK. Tetapi tetap mereka muat, saya tidak tau ada tendensi apa”. Kata Alex sambil menyebut nama-nama tim auditor yang melakukan pemeriksaan.

Menurut Alex data yang benar adalah, adanya tunggakan pekerjaan sebesar 350 juta rupiah, untuk pengadaan enam puluh lima judul buku agama, bagi jenjang pendidikan SD dan SMP.

Dan atas kekeliruan data itu, Kadis PPO mengaku telah mengirim surat permintaan maaf kepada BPK, atas kesalahan penyampaian data, yang dihantar langsung oleh kepala seksi sarana prasarana pendidikan dinas PPO Lembata Yulius Lamatapo, bersama dua orang anggota DPRD Lembata.  dengan demikian, ia berharap kesalahan yang disampaikan BPK dalam laporan hasil auditnya dapat diperbaiki kembali.

“Pa Yulius bersama DPRD baru kembali dari kupang untuk menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada BPK” katanya.

Informasi lain yang sempat dihimpun FBC mengatakan, dana sebesar sembilan ratusan juta yang berasal dari tunggakan pekerjaan yang menjadi temuan BPK, diduga telah diselewengkan untuk dibagi-bagi kepada beberapa pejabat penting Lembata sebagai fee proyek.Terakait dengan itu , Alex tegas membantah dan mengatakan hal itu merupakan informasi yang menyesatkan, dan sama sekali tidak benar.   

“Saya ini yang tau, itu tidak benar. jangan karena orang-orang besar baku tembak diatas lalu kami yang kecil-kecil ini jadi korban. Itu sama sekali tidak ada. Tidak ada tunggakan pekerjaan sebesar yang disampaikan BPK dalam laporan hasil auditnya, tetapi yang sebenarnya adalah tunggakan itu sebesar tiga ratus lima puluh juta, untuk enam puluh lima judul buku agama. Semua data sudah kami serahkan ke BPK termasuk pernyataan dari penerbit dan perusahan pemenang, BPK  juga tidak menemukan penyelewengan dana koq” tegas Alex.

Setelah mendapat klarifikasi dari Kadis PPO Lembata, FBC kemudian menghubungi kepala seksi sarana prasarana pendidikan dinas PPO kabupaten Lembata Yulius Lamatapo, guna mengkofirmasi terkait pernyataan Alex Making tentang klarifikasi dan surat permohonan maaf.

Saat dihubungi per SMS, Sabtu 29/9/2012, Yulius membenarkan jika dirinya diutus bersama ketua dan sekretaris Panja DPRD kabupaten Lembata bertemu BPK perwakilan provinsi NTT di kupang guna menyampaikan klarifikasi dan surat permhonan maaf atas kesalahan penyampaian data.

Ia mengaku terkait klarifikasi yang disampaikan itu, BPK akan menggelar rapat dan kemudian hasilnya akan disampaikan kepada Bupati dan Ketua DPRD serta Instansi terkait, dalam hal ini dinas PPO kabupaten Lembata. 

“Jadi kami bersama dua anggota DPRD, Ketua dan sekretaris panja (Linus Beseng dan Anton Gelat-red) bertemu BPK di kupang, untuk menyampaikan klarifikasi dan surat permahonan maaf atas kekeliruan data awal ke BPK RI khususnya judul buku agama katolik. BPK akan segera menggelar rapat dan hasilnya akan disampaikan kemudian kepada Bupati, ketua DPRD dan dinas PPO kabupaten Lembata”. jelas yulius.  (Lukas Narek, Yogi Making)

sumber : www.floresbangkit.com

keterangan foto: Kadis PPO Lembata, Alex Making

Gubernur NTT Minta Warga Adonara Yang Terlibat Bentrok Tahan Diri

sergapntt.com, KUPANG – Gubernur NTT, Frans Lebu Raya meminta warga Desa Lewonara dan Lewobunga di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur yang terlibat bentrok  karena masalah tanah ulayat pada Selasa (2/10/12) pagi untuk bisa menahan diri.

“Mari kita semua menahan diri. Kalau ada masalah, mari kita selesaikan lewat musyawarah. Telusuri sejarah dengan baik, agar kita bisa menemukan solusi yang terbaik,” pinta Lebu Raya saat ditemui sergapntt.com di ruang kerjanya, Selasa (2/10).

Kata Lebu Raya, dirinya sudah berkoordinasi dengan Bupati Flores Timur dan Kapolda NTT untuk mencegah tidak meluasnya bentrokan.“Rencananya saya sendiri akan turun ke lokasi. Tapi,,, ya,,, kita lihat perkembangan situasinya nanti. Informasi dari pak bupati bahwa dua korban yang sempat di rawat di Adonara sudah di rujuk ke rumah sakit di Larantuka (ibukota Kabupaten Flores Timur),” ujar Frans Lebu Raya.

Dalam bentrokan Selasa pagi sekitar pukul 06.00 Wita itu, dua korban dilaporkan mengalami luka serius akibat terkena panah. Selain itu, dua rumah dan lima lumbung pangan milik warga pun ikut terbakar.

by. her/jose

Hotmix Trans Lembata, Terindikasi Mark Up

Lembata NTT, KPK
Pembangunan jalan Trans Lembata sepanjang ± 2 Km yang menelan dana 8,7 Miliar, pada tahun anggaran 2011 terindikasi praktek mark Up. Hal ini dikemukakan ketua Komisi III DPRD Lembata, Simon Lake Odel, SPd di gedung DPRD Lembata ketika ditemui KPK pekan lalu. 
Menurut Odel, pembangunan jalan Hotmix Trans Lembata, sangat tidak berkualitas karena menurutnya, penutup trotoar hanya asal dikerjakan dan ketebalan aspalnya tidak memenuhi syarat sehingga berpengaruh terhadap permukaan badan jalan yang tidak rata. Dengan kondisi yang demikian, Odel menyatakan bahwa ada indikasi mark up dibalik proyek ini.

“Memang panjang jalan sudah sesuai namun, kalau kualitasnya seperti ini maka pekerjaan ini akan meninggalkan persoalan baru, karena saya yakin jalan ini tidak akan bertahan sampai 10 tahun”. Odel juga mempertanyakan model pengawasan dari pihak eksekutif sebab jalan ini tepat berada di depan kantor Bupati Lembata. “Jika yang ada dihadapan kita saja tiak diawasi dengan baik apalagi proyek-proyek lain yang berada di desa-desa. para kontaktor tentu akan lebih asal-asalan lagi mengerjakan  berbagai proyek karena lemahnya control dan pengawasan pemerintah”. 

Sementara itu, aktivis muda Lembata, Elias Keluli Making, kepada KPK mengungkapkan, Kualitas pembangunan jalan Hotmix Trans Lembata sangat rendah dan tidak menguntungkan masyarakat. Kondisi trotoar yang tidak tuntas dikerjakan, pori-pori aspal yang tidak ditutup dengan baik serta ketebalannya yang tidak memenuhi syarat, berpotensi akan gampang retak dan berlubang.
Menurut Elias, dengan kualitas seperti ini tentunya ke depan, ada biaya-biaya yang akan digunakan untuk perbaikan yang sebetulnya biaya-biaya tersebut dapat dialihkan untuk kepentingan pembangunan jalan di tempat lain atau untuk kepentingan pembangunan sector yang lain. Elias mempertanyakan pengawasan dari DPRD dan Eksekutif yang membiarkan kontraktor pelaksana bekerja dengan kualitas yang asal-asalan. 

Bahkan menurutnya, untuk proyek-proyek yang menyedot cukup besar anggaran, harusnya dilakukan Verifikasi yang ketat sehingga bagi kontraktor yang sekalipun sudah memiliki alat atau memenuhi ketentuan Perpres, harus pula dibarengi dengan pengalaman kerja. Ia menilai kontraktor yang mengerjakan proyek ini terkesan dipaksakan oleh pelaksana anggaran dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata. “Kalau sudah tau kontraktornya belum punya pengalaman, kenapa harus dipaksakan, ada apa ini?, tanya Elias.       

Selanjutnya Elias juga mempertanyakan biaya ganti rugi yang dijanjikan kepada masyarakat sebab, informasi yang Ia peroleh, tanah masyarakat yang diambil untuk kepentingan pembangunan jalan Hotmix Trans Lembata akan dikenai biaya ganti rugi. 

Namun Ia mengungkapkan, informasi yang Ia peroleh dari beberapa masyarakat, sampai hari ini belum ada biaya ganti Rugi. Terhadap proyek ini, Elias meminta DPRD untuk meminta BPK segera melakukan audit terhadap penggunaan anggaran dan audit fisik pembangunan jalan Hotmix Trans Lembata.
Di lain sisi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Paskalis Tapobali diruang kerjanya membantah adanya praktek Mark Up pada proyek ini. Menurutnya, Harga Produk Satuan (HPS) sesuai dengan Perpres. harga Pasar, On Side, Batu Pasir dan retribusi misalnya, sesuai dengan perencanaan. Sementara untuk material non lokal entah itu dari Surabaya atau Makassar, menggunakan harga jual lokal. 

Sedangkan terkait dengan kualitas, Tapobali mengatakan, mungkin ada benarnya jika dari sisi kualitas masih rendah. Ini diakibatkan karena kontraktor pelaksana masih baru dalam kaitan dengan spesifikasi pekerjaan. “Kontraktornya masih baru, operatornya juga baru sehingga belum memiliki pengalaman dalam pekerjaan ini”. 

Lanjut Tapobali, terkait dengan kualitas pekerjaan ini, pihak pelaksana anggaran dalam hal ini Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sudah melakukan penelitian di beberapa titik. Bahkan ada yang sudah dibongkar dan ketebalan aspal sudah dilapisi kembali. Dengan demikian proyek tersebut telah diajukan PHO. Sementara terkait dengan volume pekerjaan (Panjang, Lebar jalan), Tapobali mengungkapkan,  semuanya sudah masuk sesuai dengan perencanaan termasuk spesifikasinya.

Proyek pembangunan Jalan Trans Lembata yang menelan biaya yang cukup tinggi ini dikerjakan oleh oleh PT. Citra Mandiri Kontruksi. Direktur PT Citra Mandiri Konstruksi, Ben Lelaona ketika dikonfirmasi mengatakan, tidak ada mark up dibalik proyek ini. Semuanya sesuai dengan HPS sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan ada mark up. Semenatara terkait dengan volume pekerjaan, Ben menjelaskan, semua item pekerjaan sesuai dengan document kontak dan sudah diselesaikan. Sedangkan terhadap penutup trotoar jalan juga volemenya sampai disitu sehingga tidak ada lanjutan pekerjaan lagi. Ben juga menepis rumor bahwa ada jatah yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu dalam pengerjaan proyek ini.

Suber :  koranpenelusurankasus.com

Penulis : Broin Tolok

Keterangan Foto : Jln. Trans Lembata yang terindikasi Mark UP

Foto  by: Broin Tolok, KPK