Freeport-McMoRan Copper & Gold, yang merupakan induk dari PT
Freeport Indonesia menganggarkan ‘uang keamanan’ untuk operasionalnya di
sejumlah negara. Di Indonesia, ‘uang keamanan’ Freeport mencapai US$ 14 juta
atau sekitar Rp 126 miliar, terbesar setelah setoran keamanan ke AS.
Berdasarkan laporan keuangan Freeport-McMoRan Copper & Gold,
disebutkan anggaran keamanan untuk di Indonesia mencapai US$ 14 juta. Angka itu
lebih rendah dibandingkan ‘uang keamanan’ di AS yang mencapai US$ 81 juta.
Namun Freeport tidak mengeluarkan anggaran keamanan untuk operasionalnya di
Chili, Peru dan Republik Demokratik Kongo. Ditambah uang keamanan dalam jumlah
kecil di sejumlah negara, total dana yang digelontorkan Freeport untuk keamanan
mencapai US$ 97 miliar. Dalam laporan keuangan tersebut, Freeport membuka
dana-dana yang dibayarkannya ke pemerintah di negara-negara tempat mereka
beroperasi. Termasuk di Indonesia, yang masuk dalam kandidat negara Extractive
Industry Transparency Initiative (EITI) pada 2010.
Dijelaskan, PT Freeport Indonesia (PTFI) bekerjasama dengan
pemerintah memelihara pesanan publik, mendukung upaya penegakan hukum dan
melindungi personel serta properti perusahaan. Untuk itu, PTFI memberikan
dukungan biaya penyediaan keamanan dari pemerintah hingga US$ 14 juta pada
tahun 2010. Dana dukungan keamanan ini digunakan untuk bermacam infrastruktur
dan biaya lain termasuk makanan, perumahan, bahan bakar, perjalanan, perbaikan
kendaraan, biaya kecelakaan dan administrasi serta program bantuan komunitas.
Secara total, pembayaran Freeport ke pemerintah Indonesia pada
tahun 2010 mencapai US$ 1,974 miliar. Rincian dari setoran Freeport ke
Indonesia adalah:
·
Pajak Pendapatan Korporasi, Refunds Netto :
US$ 1,293 miliar
·
Pajak Withholding untuk dividen asing : US$
173 juta
·
Pajak gaji karyawan : US$ 43 juta
·
Dividen : US$ 169 juta
·
Royalti dan pajak lainnya : US$ 185 juta
·
Biaya Keamanan (Property Taxes) : US$ 14 juta
·
Pajak dan Fee lain-lain : US$ 97 juta.
Setoran Freeport ke pemerintah Indonesia merupakan yang
terbesar. Kepada pemerintah AS, Freeport ‘hanya’ setor US$ 749 juta. Total
setoran Freeport ke pemerintah di negara-negara tempat dia beroperasi mencapai
US$ 3,744 miliar.
Seperti diketahui, masalah biaya keamanan Freeport ke personel
militer di Indonesia baru-baru ini menuai kritikan. Kontras menyatakan sebanyak
635 orang aparat TNI-Polri ditugaskan untuk pengamanan obyek vital PT Freeport
Indonesia. Berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
(Polda) Papua Nomor B/918/IV/2011 tertanggal 19 April 2011 yang diperoleh
KontraS, mereka terdiri dari 50 anggota Polda Papua, 69 anggota Polres Mimika,
35 anggota Brimob Den A Jayapura, 141 anggota Brimob Den B Timika, 180 anggota
Brimob Mabes Polri dan 160 anggota TNI. Personel ini diganti setiap bulan sekali.
Satgas pengamanan ini diberikan imbalan Rp 1,25 juta per orang yang diberikan
langsung oleh manajemen PT Freeport Indonesia kepada aparat.
Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo membenarkan adanya dana dari
Freeport untuk personel Polri di Papua. Menurut Kapolri, dana itu seperti uang
saku. “Kalau misalnya ada bantuan dari salah satu yang kita lakukan kegiatan
pengamanan tentunya itu adalah bagian dari seperti uang saku,” ujar Kapolri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar