Heboh, Sekolah Tarik LKS Bergambar Artis Porno Miyabi

SMP Islam Brawijaya mengaku tak menyadari. "Fotonya biasa saja."

Jum'at, 21 September 2012, 09:29Elin Yunita Kristanti

VIVAnews - Foto bintang porno asal Jepang, Maria Ozawa alias Miyabi diperkenalkan pada siswa kelas 3 SMP di Mojokerto melalui Lembar Kerja Siswa (LKS) Bahasa Inggris.

Di halaman 36, Bab 2 bagian task 6 tentang Could You Report It?, foto artis film dewasa itu dipasang berdekatan dengan foto aktor Indonesia dan gambar fauna.

Pemuatan foto Miyabi itu sontak menghebohkan Mojokerto, meski di sana ia berpenampilan rapi dan sopan, memakai blazer warna putih. Dikhawatirkan, foto itu bisa memancing keingintahuan siswa tentang sosok Ozawa.

LKS itu awalnya ditemukan di SMP Islam Brawijaya Kota Mojokerto. Kepada VIVAnews, salah satu petugas Tata Usaha sekolah tersebut mengaku, lembar siswa itu telah ditarik. "Sudah ditarik semua, sudah nggak terpakai mulai hari ini," kata Sri saat dihubungi Jumat 21 September 2012. 

Sri menambahkan pihak sekolah tidak menyadari keberadaan foto bintang film dewasa itu dalam LKS, apalagi bukan sekolah yang menerbitkannya. "Fotonya biasa saja, bajunya juga biasa," kata dia.

Pihak sekolah baru mengetahuinya setelah ada pihak yang melaporkannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. "Masalah di sekolah ini sudah selesai, sudah ditarik," tambah dia.

Selain di SMP Islam Brawijaya, diperkirakan LKS The Bell terbitan CV Sinar Mulia itu juga beredar di sekolah lain.

Bukan kali ini saja LKS membuat geger. Sebelumnya di Sukabumi, pertanyaan soal ideologi bangsa Indonesia yang seharusnya Pancasila diganti menjadi komunis dalam kunci jawaban. Usut punya usut, LKS itu sendiri diduga ilegal.

Tak hanya itu, intrik istri simpanan juga menyusup ke buku pelajaran siswa di DKI Jakarta. Melalui kisah 'Bang Maman dari Kali Pasir'.

Intan Budi Utoyo, orangtua dari Adivia Hana sontak kaget saat anaknya bertanya, "Mamah, istri simpanan itu apa?" katanya kepada VIVAnews, Kamis 11 April 2012. (umi)

Warga Bungamuda Minum Air Asin

LEWOLEBA, FBC- Impian warga Bungamuda, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata  untuk menikmati air bersih dari hasil penyulingan air laut kini pupus sudah. Warga terpaksa kembali mengkonsumsi air asin yang bersumber dari sumur desa tetangga.

Kepala Desa Bunga Muda, Kecamatan Ile Ape, Anus Gawi saat ditemui di kediamannya di Desa Bungamuda,  Kamis (20/9/2012) mengaku, alat penyulingan air laut menjadi air tawar itu sempat beroperasi selama tiga bulan pasca peresmian, namun sejak dua tahun silam, warga tak lagi menikmati air dari hasil penyulingan air laut.

Alasan penghentian pengoperasian alat penyulingan air laut ini menurut Anus, awalnya dikarenakan kekurangan bahan bakar. Setelah masa pemerintahan Lembata Baru, Eliyaser Yentji Sunur , air hasil penyulingan air laut Bungamuda baru dinyatakan tidak layak  konsumsi. Bagi Bupati Yance, alat penyulingan air laut ini akan dialih fungsikan sebagai pabrik garam.

“Bupati bilang,  alat  penyulingan air laut menjadi air tawar itu akan dijadikan pabrik garam. Karena air dari hasil penyulingan itu tidak layak untuk kami konsumsi” ungkap Anus.

Terkait dengan itu, ia mengaku sempat mendatangi DPRD Lembata untuk mengklarifikasi. Karena menurut Anus, pernyataan Bupati Lembata ini sungguh membingungkan warga, namun hingga kini warga belum mendapat kepastian yang jelas.

“Saya sudah berusaha untuk menemui DPRD dan mempertanyakan hal ini, karena di zaman pemeritahan Bupati Andreas Duli Manuk dinyatakan layak konsumsi, tetapi sekarang bilang tidak layak. Ini yang benar yang mana?”, tanya Anus.

Lebih lanjut, Anus pun mepertanyakan pembangunan sarana penyulingan air laut di Desa Lamatokan, Kecamatan Ile Ape Timur. Ia mengaku heran, karena pabrik penyulingan air laut menjadi air tawar di Desa Lamatokan, layak konsumsi. “Masyarakat desa ini sedang menikmati air hasil penyulingan air laut ini. Sementara di desa Bungamuda yang menyedot dana puluhan Miliar dengan teknologo modern, dianggap tidak layak konsumsi. Pemerintah mesti lebih jelas dan dapat menunjukkan kepada masyarakat, apa yang membuat air hasil penyulingan pabrik air laut Bungamuda tidak layak konsumsi,” lanjutnya.

Terkait rencana pengalihfungsian alat penyulingan air menjadi pabrik garam, Anus berharap agar segera direaliasasikan, karena di khawatirkan akan menjadi mubasir yang tentunya akan merugikan daerah.  Selain itu kata Anus, walau alat penyulingan tidak lagi beroperasi, pemda setiap bulannya harus mengeluarkan dana mendekati tiga juta rupiah untuk membiayai tiga orang tenaga honor yang ditugaskan di tempat ini.

Hal lain yang diungkap Anus dalam kesempatan itu adalah, masalah ganti rugi tanah yang diambil pemerintah untuk pembangunan bak resevoar. Bagi Anus, kalau pemerintah berencana mengalihfungsikan alat penyulingan, maka masalah tunggakan harga tanah masyarakat, harus segera diselesaikan.

“Tanah milik bapak Kamilus Kiti, yang diambil untuk pembangunan bak resevoar, sampai saat ini belum diganti rugi, sehingga kalau mau mengalihfungsikan pabrik penyulingan air laut ini menjadi pabrik garam maka tuntaskan dulu harga tanah masyarakat kecil”, ungkapnya.

Terkait dengan masalah diatas, FBC mencoba mengkofirmasi Bupati Lembata, Eliyaser Yentji Sunur melalui sort mesage service (SMS) sebanyak dua kali. Namun hingga berita ini diturunkan Bupati tak jua memberikan tanggapan. (Lukas Narek/Yogi Making)

Maria Mediatrix Mali : ”Malaria adalah penyakit yang sangat merusak jaringan dalam tubuh”

Ibu Maria Mediatrix Mali sedang melakukan sosialisasi tentang malaria di hadapan anak-anak

LEWOLEBA, FBC- Di hadapan 488 siswa Sekolah Dasar Negeri Wanggatoa dan puluhan siswa Sekolah Menengah Pertama Santu Gregorius Lewoleba, kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata,  Selasa, (18/9), Ibu Maria Mediatrix Mali,  pegiat penyakit malaria dari Yaspem Maumere, mengatakan, malaria adalah penyakit yang sangat merusak jaringan dalam tubuh.  Untuk itu, semua orang termasuk anak-anak harus berusaha memberantasnya dari hidup kita.

“Penyakit malaria adalah parasit dalam tubuh yang merusak seluruh jaringan dalam tubuh, termasuk merusak jaringan ke otak secara permanent ”, ungkap ibu Tris, sapaan Ibu Maria Mediatrix Mali.

Menurut ibu Tris, data FIlariasis terbesar di Kabupaten Lembata adalah desa Baobolak 20 %. Masyarakat Lembata mesti lebih waspada karena nyamuka yang sama akan dengan cepat menularkan penyakit yang sama pula ke orang lain. Hal ini, mesti harus lebih cepat disikapi oleh para pihak untuk mencegah kerawanan ini. Pola hidup bersih menjadi menjadi jaminannya.

Lebih jauh ibu Tris mengingatkan masyarakat luas dan anak-anak agar jangan lengah terhadap jentik-jentik nyamuk pada wada, kolam, lumpur dan rawa-rawa yang bakal menjadi nyamuk penyebab penyakit malaria, penyakit kaki gajah dan penyakit lainnya. Dalam pemaparan kepada anak-anak, ibu Tris menunjukan gambar-gambar yang memudahkan pemahaman anak didik terhadap bahaya  nyamuk, termasuk nyamuk Anoperes yang merupakan penyebab penyakit kaki gaja

Kunjungan ke SDN Wangatoa ini dalam rangka melakukan sosialisasi penyakit malaria dan cara pencegahannya,  merupakan satu rangkaian kegiatan bakti sosial (baksos) yang diselenggarakan di Lembata 17-18 September 2012 oleh  tim Gambara Foto dalam kerjasama teknis dengan Yayasan Sosial Pembangunan Masyarakat (Yaspem) Maumere.

Kepala SDN Wangatoa, ibu Idel Pegan saat ditemui seusai kegiatan sosialisasi, mengaku sangat berterima kasih atas kedatangan tim Gambara Foto ke sekolahnya. Menurutnya, kegiatan sosialisai penyakit malaria dan cara pencegahan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya kepada anak-anak sekolah dasar, agar ketika berada di rumah mereka mampu menerapkan prinsip hidup sehat.

“Kita disini (Lewoleba-red), adalah daerah malaria. Jadi masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah dasar harus tahu tentang berbagai macam penyakit malaria, cara peyebaran dan bagaimana mencegahnya, agar di rumah, mereka mampu menerapkan prinsip hidup sehat ”, kata ibu Idel.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat, dan saya mengatasnamai keluarga besar SDN Wangatoa mengucapkan terimakasih berlimpah atas kunjungan tim Gambara ke sekolah kami, semoga kegiatan yang sangat berati ini, tidak berhenti disini, tetapi terus digalakan, agar satu ketika Lembata bisa dinyatakan bersih dari serangan nyamuk malaria”, harapnya.  (Lukas Narek/Yogi Making)

Bakti Sosial Bukan Tujuan Utama

LEWOLEBA,FBC- Bakti Sosial Kesehatan  kerjasama Gambara dan Yayasan Pembangunan Masyarakat (Yaspem) yang  berlangsung  di Kelurahan Selandoro dan Kelurahan Lewoleba Barat, kota Lewoleba,  Kabupaten Lembata, bukanlah sebuah tujuan utama, melainkan bermaksud menggerakan semua jaringan untuk mangambil peran dalam penanganan masalah.

Alex sedang melakukan koordinasi persiapan bakti sosial Kesehatan di Lewoleba

Hal ini dikemukakan  koordinator Bakti Sosial Kesehatan,  Alexsius Armanjaya,  saat ditemui disela-sela kegiatan pengobatan gratis, di Lewoleba, Selasa, (18/9/2012). “Kami sangat antusias dengan kegiatan ini, karena tujuan utama dari kegiatan ini adalah menggerakan semua jaringan untuk menggambil langkah sekecil apapun untuk menanggani masalah yang dihadapai pada sebuah wilayah,” ungkapnya.

Bagi Alex, Lembata adalah daerah baru. Oleh karenanya dengan pelayanan medis ini, Gambara dan Yaspem akan mendapat gambaran mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh warga, dan memancing Gambara Foto, Yaspem dan pihak lainnya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan melalui program-program lainnya.

Gambara Foto misalnya, dalam waktu dekat ini akan melaksanakan kegiatan lomba foto. Kegiatan pemotretan di Lembata, mengambil tempat di desa Jontona, Kecamatan Ileape Timur dan desa Lewayang, Kecamatan Omesuri,  Kabupaten Lembata,  20-24 Oktober 2012 mendatang menjadi event yang baik bagi kabupaten kita untuk diangkat dan dikampanyekan keluar.

”Dari kegiatan ini, kita akan mendapat gambaran tentang realita sosial masyarakat Flores dan Lembata seperti apa, dan menjadikan wilayah Flores dan Lembata sebagai fokus utama dalam berkontribusi. Rencananya, Yaspem pun akan segera menggelar pelatihan pengelolaan limbah plastik kepada masyarakat Lembata,” kata Alex menerangkan.

Alex mengajak semua pihak terutama semua stakeholder baik yang di wilayah Flores maupun Lembata untuk berpikir lintas regional. sehingga masalah yang dihadapi pada sebuah wilayah menjadi masalah bersama.

“Lembata pun sebenarnya membutuhkan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan di wilayah Flores. Jadi dengan kegiatan ini, kami mengajak untuk kita berpikir regional terutama untuk mengatasi masalah yang terjadi di wilayah Floresdan Lembata,” harapnya. (Lukas Narek/Yogi Making)

Ini Gebrakan 100 Hari Jokowi-Ahok

 Gebrakan pertama, mindset birokrasi harus diubah jadi pelayan rakyat. 

VIVAnews - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengatakan, dirinya bersama pasangannya Joko Widodo akan langsung melakukan pembenahan dan perubahan Jakarta. Salah satunya, melakukan perubahan pada birokrasi.

Perubahan birokrasi yang pertama dilakukan adalah yang paling ujung, yakni pada kelurahan. "Birokrasi yang paling ujung itu di kelurahan. Pejabat-pejabat di sana itu harus diubah mindset-nya menjadi pelayan-pelayan masyarakat," kata pria yang akrab disapa Ahok itu usai diskusi polemik "Belajar dari Pemilukada Jakarta" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 22 September 2012.

Selain pada birokrasi, Jokowi-Ahok juga akan langsung menata kemacetan. Salah satu caranya dengan mempersiapkan penambahan 100 bus TransJakarta. Hal itu bertujuan untuk pengangkutan penumpang setiap 3-8 menit bisa tercapai.

"Ini lagi dikaji. Kami juga akan kerja sama dengan swasta. Soal banjir juga lagi kami kaji," ujarnya.

Ahok juga mengatakan, program-program terdahulu seperti pada era Sutiyoso pun akan tetap dilanjutkan pihaknya. Bahkan disempurnakan. "Program-program Bang Yos (panggilan Sutiyoso) akan kami teruskan. Akan disempurnakan," ujarnya.

Langkah-langkah itu, menurut Ahok, agar masyarakat dapat merasakan dampaknya dari kerja Pemerintah Provinsi DKI dalam waktu dekat, jika Jokowi-Ahok duduk di kursi gubernur dan wakil gubernur.

"Kami ingin dalam 100 hari, masyarakat DKI itu dapat merasakan Pemprov DKI adalah pemprov yang melayani. Itu pesan Pak Jokowi," kata Ahok yang mengenakan kemeja kotak-kotak. "Termasuk soal kesehatan dan pendidikan. Itu harus ada jaminan," ujarnya.

Jika ada pejabat-pejabat, lanjutnya, yang tidak bisa melakukan itu semua, mereka akan digeser. "Seperti yang dilakukan Pak Jokowi di Solo. Itu rencana kami dalam waktu pendek yang akan dilakukan," kata dia. (art)

Alasan Jokowi Tidur Sekamar dengan Para Ajudan

VIVAnews - Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau lebih akrab dipanggil Jokowi ternyata mempunyai kebiasaan tidur sekamar dengan para ajudannya. Hal itu dilakukan setiap kali dia bertugas ke luar kota sebagai walikota Solo.

Menurut Jokowi, tidur sekamar dengan ajudan itu semata-mata untuk berhemat saja. Selain itu kordinasi juga lebih gampang. "Jadi, kalau ada telepon atau keperluan lain tidak perlu minta tolong ajudan di kamar tidur lain," katanya kepadaVIVAnews ketika di jumpai di Solo, Jawa Tengah, pagi ini.

Dia mengaku, tidak pernah mengalami masalah saat tidur berdampingan atau satu kamar dengan ajudannya. "Kalau di dalam kamar hotel itu cuma satu tempat tidur, ya tidurnya berdampaingan. Saya tidak masalah, karena tetap bisa nyenyak kok," ujar Jokowi.

Herwin, ajudan pertama Jokowi menungkapkan pengalamannya ketika tugas ke Jakarta dan tidur sekamar dengan calon Gubernur DKI tersebut.

"Pas ingin menginap di hotel, Pak Jokowi meminta untuk pesan satu kamar saja. Saya berpikir, pasti disuruh tidur di sofa. Ternyata, ketika waktunya tidur, saya kaget diajak tidur satu bad," tuturnya kepada VIVAnews.

Hango, ajudannya Jokowi yang lain,  juga menggalami hal serupa. Dia juga merasa heran, ada pejabat yang tidak keberatan tidur bersama bawahannya. "Jadi, kalau di dalam kamar itu sudah ngobrol seperti teman saja, tidak seperti bawahan dengan atasan," ujarnya.

Kata Pengamat Soal Kalahnya Foke versi Quick Count

TEMPO.CO , Jakarta:Hasil Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, Kamis 20 September 2012 menunjukkan kemenangan calon kandidat tak mutlak ditentukan oleh elit partai politik. Buktinya, meski pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli didukung hampir seluruh partai politik yang duduk di kursi legislatif, hasil penghitungan cepat atau quick count sejumlah lembaga survei tidak menunjukkan kemenangan bagi inkumben.

»Ini bukti kurangnya kesolidan partai pendukung kubu Fauzi dan Nachrowi. Suara grassroad lebih unggul dibanding suara elit,” kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana saat dihubungi, Kamis, 20 September 2012.

Hitung cepat versi Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan pasangan Jokowi-Ahok memimpin dengan 53,75 persen. Pasangan inkumben Fauzi Bowo-dan Nachrowi Ramli didukung 46,25 persen. Hasil yang tak beda jauh juga ditunjukkan dari Lembaga Survei di Indonesia. Suara dari pasangan nomor urut tiga itu memimpin dengan posisi 53, 77 persen. Sementara Indobarometer menghitung, suara calon yang disokong PDI-Perjuangan ini menguasai 54,3 persen.

Dukungan dari koalisi partai politik pada pasangan Fauzi-Nachrowi seperti Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, bahkan Partai Keadilan Sejahtera, menurut Ari tidak membuktikan apa-apa. Bahkan, meski banyak dukungan dari tokoh-tokoh politik, para alim ulama, dan elit politik lainnya, nyatanya tidak berkesesuaian dengan suara masyarakat.

»Kemenangan Jokowi-Ahok sebenarnya merupakan suara masyarakat kritis yang tidak puas dengan pemerintahan sebelumnya,” ujar Ari.

Meski begitu, seandainya Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menang di putaran kedua ini, implikasinya pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014 tidak signifikan. Sebab, masyarakat kritis ini hanya memilih kandidat, bukan partai.

»Kemenangan Jokowi yang diusung PDIP dan Gerindra tidak akan menimbulkan efek kongruen pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014 mendatang karena yang dipilih masyarakat adalah kandidatnya,” ujarnya.

Rumah Sakit Rahasiakan Kamar Hartati

TEMPO.CO, Jakarta - Hartati Murdaya, pengusaha yang juga tersangka dalam kasus suap Bupati Buol, masih dirawat di Rumah Sakit Medistra, Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Namun, kamar tempat istri pengusaha Murdaya Poo itu dirawat masih dirahasiakan.

Pihak rumah sakit menyatakan kamar 701, yang sebelumnya dikabarkan ditempati Hartati, kosong. "Silakan tanya ke bagian informasi di lobi," kata petugas keamanan ketika Tempo menyambangi rumah sakit tersebut, Sabtu, 8 September 2012.

Saat Tempo bertanya ke bagian informasi, petugas yang berada di sana mengatakan Hartati masih dirawat di rumah sakit tersebut. Namun, saat ditanya benarkah pengusaha itu dirawat di kamar 701, ia sama-sama mengatakan kamar tersebut tak berpenghuni.

Dia pun menyatakan tak dapat memberi tahu nomor kamar Hartati. "Saya tidak bisa memberitahukan nomor kamarnya, silakan langsung bertanya melalui keluarganya," tutur petugas penjaga yang enggan menyebutkan namanya itu.

Hartati seharusnya diperiksa sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 7 September 2012. Namun ia tak hadir dengan alasan dirawat di rumah sakit. Pengacara Hartati, Tumbur Simanjuntak, mengatakan kliennya mengalami kejang-kejang. Namun ia tak memerinci diagnosis dokter tentang penyakit Hartati.

KPK sudah menetapkan Hartati sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Amran Batalipu, Bupati Buol, Sulawesi Tengah, bersama dua stafnya: General Manager PT Hardaya Inti Plantation Yani Ansori dan Direktur Operasional PT Hardaya Gondo Sudjono Notohadi Susilo.

ANGGRITA DESYANI

Tidak Sadar Hamil, Tentara Inggris Melahirkan di Afghanistan

London (AFP/ANTARA) - Seorang tentara Inggris yang bertugas di garis depan di Afghanistan, melahirkan di pangkalan NATO di tempat dia ditugaskan, satu hari setelah mendapatkan serangan dari Taliban, kata kementerian pertahanan pada Rabu.

Wanita, yang melahirkan bayi laki-laki pada Selasa di Camp Bastion, di Provinsi Helmand, tidak tahu bahwa dia sedang hamil, ujar laporan media Inggris.

Dua Marinir AS tewas dan kerusakan material belum pernah terjadi sebelumnya disebabkan ketika penyerang bersenjata dengan senapan, roket, dan rompi bunuh diri menyerbu markas tersebut, di tempat Pangeran Harry juga bertugas pada Jumat lalu.

Ibu dan bayi, keduanya dalam kondisi stabil, sedang menunggu kedatangan tim dokter spesialis dari rumah sakit di Oxford, sebelah tenggara Inggris, sebelum diterbangkan pulang.

Seorang juru bicara Departemen Pertahanan (MoD) mengatakan: "Kami dapat mengonfirmasi bahwa pada 18 September yang pelayan wanita asal Inggris yang bertugas di Afghanistan melahirkan bayi laki-laki di Rumah Sakit Kamp Bastion.

"Ibu dan bayi, keduanya dalam kondisi stabil di rumah sakit dan menerima perawatan terbaik.

"Sebuah tim dokter spesialis anak sedang dipersiapkan dan akan memeriksa mereka dalam beberapa hari ke depan dalam rangka memberikan perawatan yang tepat bagi ibu dan bayi pada penerbangan pulang."

Dia mengatakan MoD tidak menyadari kehamilan wanita itu, menambahkan "Ini bukan kebijakan militer untuk mengizinkan wanita untuk ikut dalam layanan perang jika dalam keadaan hamil."

Menurut surat kabar Daily Mail Inggris mengatakan bahwa wanita itu, dilaporkan dari Fiji, baru mengetahui dirinya hamil ketika ia pergi ke petugas medis mengeluh sakit perut parah dan diberitahu dia akan melahirkan. Bayi itu lahir lima pekan prematur, kata surat kabar itu. (yg/ml)

Ditunda Pembentukan Bawaslu di Tujuh Provinsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melantik 24 Badan Pengawas Provinsi. Namun tujuh Provinsi lainnya masih ditunda pembentukannya lantaran masih ada Pilkada yang berlangsung di tujuh daerah tersebut.

"Soal tujuh provinsi lain yang tidak ada itu akan dibentuk setelah Pilkada di daerahnya tersebut selesai," ujar Ketua Bawaslu, Muhammad dalam jumpa persnya yang digelar di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Jumat (21/9/2012).

Muhammad menjelaskan, penundaan pembentukan Badan Pengawas di tujuh Provinsi tersebut untuk menghindari adanya dua lembaga pengawas, yaitu Panwas yang masih mengurusi Pilkada.

"Hal ini sesuai peraturan Bawaslu yang menegaskan bahwa tidak boleh ada dua lembaga pengawas di satu daerah," kata Muhammad.

Untuk tujuh daerah yang masih belum dibentuk Badan Pengawas Provinsi yaitu, Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Papua. ( Imanuel Nicolas Manafe )

'Presiden Termiskin' Menyumbangkan 90% Gajinya’

Oleh Claudine Zap 

Presiden Uruguay, José Mujica, kini mendapat sebutan "el presidente mas pobre" atau "presiden termiskin".

Presiden berusia 77 tahun itu mengakui pada koran Spanyol El Mundo bahwa dia menyumbangkan hampir semua gaji presidennya, sehingga ia menjadi presiden termiskin atau seperti disebut Univision, presiden paling murah hati di dunia.

Mujica mengatakan dia menerima gaji $12.500 sebulan atau Rp 118,9 juta namun hanya ia simpan $1250 atau Rp 11,89 juta. "Saya cukup dengan jumlah itu; saya harus mencukupkan diri dengan jumlah itu karena banyak orang Uruguay yang hidup dengan lebih sedikit dari jumlah itu."

Mujica dan istrinya, yang seorang senator dan juga menyumbangkan gajinya, tinggal di sebuah peternakan di Montevideo. Pengeluaran terbesarnya adalah sebuah mobil Volkswagen Beetle, dengan harga $1945 (Rp 18,5 juta).

Di bawah pimpinan mantang pejuang gerilya ini, yang terpilih pada 2010 sebagai anggota dari koalisi sayap kiri, Uruguay menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di Amerika Selatan.

Mujica tak punya rekening bank dan tak punya hutang, dan ia menikmati salah satu hal yang tak bisa dibeli uang: persahabatan dengan anjingnya, Manuela.

Orang Uruguay ini bukanlah presiden pertama yang menyumbangkan gajinya. Presiden AS John F Kennedy yang berasal dari keluarga kaya menyumbangkan gajinya saat menjabat presiden, seperti juga Presiden Herbert Hoover. Hoover yang tumbuh kecil miskin memutuskan untuk tak pernah menerima uang dari pelayanan publik, sehingga ia tak akan bisa dituduh korupsi.

Sumber : Yahoo! news

Jusuf Kalla: Ada 'Operasi Senyap' di Kasus Century

TEMPO.CO, Jakarta - - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla membeberkan kondisi saat keputusan kasus Bank Century kepada rapat Tim Pengawasan Bank Century di Gedung DPR, Rabu 19 September 2012. Dalam paparannya, Kalla menyebut ada "operasi senyap" dalam kasus ini karena Presiden dan Wakil Presiden tidak dilapori soal itu.

"Karena operasi pemberian dana talangan ke Bank Century ini melalui operasi senyap sehingga menjadi masalah hingga saat ini," kata Kalla di DPR.

Menurut Kalla, kasus ini bermula ketika Bank Indonesia memberikan dana talangan sebesar Rp 50 miliar kepada Bank Century pada 13 Nopember 2008 tapi tidak dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kalla mengaku tertarik pada soal pemberian dana talangan kepada Bank Century karena masalah ini dinilainya sangat besar tapi dasar hukumnya tidak jelas.

Karena itu, Kalla yang saat itu menduduki jabatan wakil presiden mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan beberapa pejabat lainnya untuk rapat di Istana Wakil Presiden pada 20 Nopember 2008.

Menurut Kalla, pada rapat itu, Sri Mulyani dan pejabat lainnya menjelaskan akan terjadi krisis keuangan. Dan ini membuat Kalla marah. "Saya bertanya kepada Sri Mulyani, mengapa memberikan dana talangan ke Bank Century," kata Kalla.

Ia menambahkan, saat itu Sri Mulyani menjelaskan dia telah dilapori Bank Indonesia bahwa terjadi krisis Bank Century yang berdampak sistemik sehingga perlu memberikan dana talangan kepada bank ini.

Menurut Kalla, Sri Mulyani mengaku ditipu oleh Bank Indonesia. Kalla berasumsi, Bank Century adalah bank kecil sehingga kalau bank itu terlilit krisis maka tidak akan menimbulkan krisis keuangan.

"Kalau kondisinya tidak krisis dan diberikan bantuan dana talangan itu artinya ada perampokan terhadap uang negara, sehingga memerintahkan untuk menangkap pemilik Bank Century," katanya.

Rapat Tim Pengawas Kasus Bank Century dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung Wibowo dan dihadiri oleh anggota Tim Pengawas Kasus Bank Centiry DPR RI dari sembilan fraksi.

Semula, Jusuf Kalla akan memberikan penjelasan pada rapat Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR RI Rabu 12 September 2012 tapi karena saat itu masih berada di China agenda diundur jadi Rabu ini.

Sri Mulyani Mengaku Ditipu Bank Indonesia

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-- Mantan wakil presiden Jusuf Kalla melontarkan istilah baru ketika memberikan keterangan kepada Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR di Gedung DPR, Rabu (19/9). Kalla menyatakan proses pembahasan hingga muncul keputusan memberi bail out Rp 6,7 triliun kepada Bank Century merupakan operasi senyap dan di luar pengetahuannya.

"Pemberian dana talangan ke Bank Century ini melalui operasi senyap sehingga menjadi masalah hingga saat ini," kata Kalla.

Menurut Kalla, kasus ini bermula ketika Bank Indonesia memberikan dana talangan ke Bank Century sebesar Rp 50 miliar pada 13 November 2008, tapi tidak memberikan laporan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kalla menyatakan tertarik pada persoalan pemberian dana talangan ke Bank Century ini karena menilai persoalan sangat besar tapi dasar hukumnya tidak jelas. Karena itu, ia kemudian memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan beberapa pejabat terkait lainnya, ke Istana Wakil Presiden, 20 November 2008.

Menurut Kalla, pada rapat tersebut Sri Mulyani dan pejabat lainnya menjelaskan akan terjadi krisis keuangan. "Saya bertanya kepada Sri Mulyani, mengapa memberikan dana talangan ke Bank Century," kata Kalla.

Sri Mulyani saat itu menjelaskan mendapat laporan dari Bank Indonesia yang menyebut krisis Bank Century bakal berdampak sistemik sehingga perlu diberi dana talangan. Menurut Kalla, Sri Mulyani saat itu menyatakan dirinya ditipu Bank Indonesia. "Saya tidak mengetahui dan ini memang misterius," katanya.

Kalla mengaku marah kepada Boediono (saat itu Gubernur BI) ketika melaporkan bahwa dana Rp 2,5 triliun untuk Bank Century raib. JK tak tahu ternyata dana telah dikucurkan BI.

"Saya marah, kenapa Anda lapor keadaan begini, Rp 2,5 triliun sudah hilang. Berarti Anda dirampok dong? Iya dirampok. Itu percakapan saya dengan Boediono, duit diambil pemiliknya (Robert Tantular). Karena itu tangkap yang merampok. Tidak mau ditangkap pula, terpaksa saya perintahkan Kapolri (Jenderal Bambang Hendarso Danuri) tangkap rampoknya (Robert) dalam dua jam. Pak Kapolri lalu perintahkan Pak Kabareskrim (Komjen Susno Duadji)," ujar JK.

Menurut Kalla, saat dana talangan Century dikucurkan, Presiden sedang dalam kunjungan ke luar negeri. Sebagai wakil, Kalla bertanggung jawab mengawal jalannya pemerintahan. Namun, dalam beberapa rapat, dia tak pernah diberitahu tentang rencana Bank Indonesia mengucurkan dana talangan.

Bahkan, ketika uang akhirnya dikucurkan pada 23 November 2008, Kalla masih tidak diberitahu. Dua hari berikutnya, pada 25 November 2008 pagi, dia bersama beberapa menteri di bidang ekonomi menggelar rapat.

Kalla juga mengungkap peristiwa ketika empat menteri dan Gubernur Bank Indonesia menemuinya pada 13 Oktober 2008. Mereka, kata dia, meminta persetujuan blanket guarantee (jaminan penuh atas deposito di bank). Namun, Kalla menolak lantaran pemerintah tidak perlu menanggung kesalahan bank milik asing. Adapun bank milik negara sudah dijamin penuh.

Politisi Golkar ini mengatakan, solusi yang disetujuinya ketika itu adalah meningkatkan jaminan deposito dari Rp 200 juta menjadi Rp 2 miliar. Namun, kata dia, rupanya tim perekonomian pemerintah membutuhkan "senjata pamungkas" untuk penggelontoran dana. Maka keluar (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Ketua Palang Merah Indonesia ini mengaku tidak ikut dalam pembicaraan penerbitan perppu. Dia menilai perppu itu tidak adil dan janggal lantaran Menkeu diberi kewenangan tidak terbatas untuk mengeluarkan berapa pun dana asalkan alasannya akan berdampak sistemik.

Saat itu tak ada bahasan tentang dana talangan untuk bank milik Robert Tantular tersebut. Barulah pada malam harinya dalam rapat terbatas yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Boediono, dia diberitahu tentang dana talangan untuk Bank Century. "Saya sama sekali tidak tahu, padahal mereka rapat malam, dan itu dirahasiakan," katanya.

Ketika rapat pada 20 November sore, Kalla dilapori bahwa keadaan ekonomi Indonesia terkendali. "Tapi malamnya, krisis besar negeri ini. Gila memang," kata Kalla.

Rapat Tim Pengawas Kasus Bank Century dipimpin Wakil Ketua DPR, Pramono Anung Wibowo, dan dihadiri oleh anggota Tim Pengawas Kasus Bank Centiry DPR dari sembilan fraksi. Semula, Jusuf Kalla dijadwalkan akan memberikan penjelasan pada rapat Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR RI, pada Rabu (12/9), tapi karena saat itu masih berada di Cina, ditunda seminggu kemudian.

Terkait dengan rapat di Istana Negara, 9 Oktober 2008, yang dihadiri Antasari Azhar sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jusuf Kalla mengakui tidak diundang di acara tersebut. "Saya memang tidak diundang meski saat itu saya berada di Jakarta. Kalau diundang oleh Presiden, saya akan menghadiri. Acara lain saya batalkan," ujar Kalla.

Menurut Kalla, ia tidak mempersoalkan diundang atau tidak diundang oleh Presiden karena sangat menghargai undangan Presiden. "Sebaliknya kalau tidak diundang oleh Presiden, tidak perlu dipersoalkan," katanya.

Pada kesempatan itu, anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, menanyakan ketidakhadiran Jusuf Kalla pada 9 Oktober 2008 karena jadwalnya di Istana Wakil Presiden sangat padat. Pada Rabu minggu lalu, Antasari membenarkan ada rapat terbatas di Istana, dipimpin Presiden SBY, 9 Oktober 2008.

"Saya sebagai Ketua KPK diundang pada rapat terbatas tersebut," kata Antasari. Menurut dia, pada rapat itu SBY membicarakan antisipasi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi. Antasari menegaskan, SBY sama sekali tidak membicarakan soal Bank Century, apalagi menyangkut bailout.

Menit Demi Menit Perhitungan Suara Pilkada DKI

17.20 WIB: Hasil hitung cepat dari berbagai lembaga ini cocok dengan hasil polling Yahoo! Indonesia di mana pasangan Jokowi-Ahok dipilih oleh 89 persen pembaca Yahoo! dan pasangan Foke-Nachrowi hanya mendapat 11 persen.


17.04 WIB: Dalam wawancara dengan TV One, Jokowi ketika dibandingkan dengan (mantan Gubernur DKI) Ali Sadikin, menjawab: "Saya dan pak Basuki ingin bekerja sekeras-kerasnya."

16.51 WIB: Yahoo! Indonesia mewawancarai Joko Widodo pada bulan Februari 2012, jauh sebelum Jokowi menyatakan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Simak wawancara Famega Syavira dari Yahoo! Indonesia dengan Jokowi di sini.

16.50 WIB: Pasangan Fauzi Bowo, Nachrowi Ramli, menambahkan: "Pak Fauzi dan saya Nachrowi Ramli minta maaf kepada masyarakat Jakarta bila saat sosialisasi ada yang kurang berkenan. ke depan kita susun kembali kehidpan yang lebih baik. Mudah-mudahan Jakarta tetap aman tenteram dan damai."

16.41 WIB: Dalam konferensi persnya, Fauzi Bowo tidak menyebut nama Joko Widodo ataupun Basuki. Ia hanya menyebut 'pasangan nomor 3' kepada lawan politiknya itu.

"Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli adalah pendukung setia demokrasi. Proses demokrasi yang berjalan dengan baik dan lancar, bukan hanya kami dukung, kami junjung tinggi."

"Kita tahu semua, quick count adalah metode ilmiah yang digunakan di mana saja dan patut kita respek. oleh karena itu, hasil quick count yg sudah diketahui publik ini pun kami respek dengan baik."

"Dari berbagai quick count yang sudah diumumkan, pasang kami berdua adalah pasangan yang tertinggal. Oleh karena itu. sambil menunggu proses perhitungan final oleh KPU, kami menyampaikan penghargaan kepada pasangan nomor 3 sebagai yang leading dalam quick count ini dan pemenang."

"Kita persilakan KPU menyelesaikan pekerjaan rumahnya dengan baik, hingga sampai pada keputusan akhir. Kemudian saya tentu sudah menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan nomor 3 dengan harapan agar amanah warga Jakarta ini hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik."

16.38 WIB: Fauzi Bowo menggelar konferensi pers. Siaran langsung di TV One dan Metro TV.

16.30 WIB: Cyrus Network, konsultan politik pemenangan Jokowi-Basuki, merilis hasil real count versi mereka. Jokowi-Ahok mendapat 54,72 persen dan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli mendapat 45,08 persen.

16.15 WIB: Pengumuman hasil pilkada DKI putaran 2 baru akan diumumkan oleh KPUD Jakarta pada tanggal 28-29 September 2012.

16.10 WIB: Gubernur DKI Fauzi Bowo memberikan ucapan selamat kepada Joko Widodo yang menurut perhitungan cepat sejumlah lembaga survei dinyatakan menang di pilkada DKI putaran 2.

"Baru dua menit yang lalu ditelepon sama Pak Fauzi, mengucapkan selamat," kata Jokowi saat makan siang di Menteng.

16.07 WIB: Jokowi menyatakan tidak ada satu pun warga DKI yang ditinggalkan dalam membangun Jakarta. Ia juga menghimbau para pendukungnya tidak perlu melakukan konvoi kemenangan dan berhura-hura. "Cukup sujud syukur di lingkungan masing-masing," kata Jokowi dalam siaran langsung di TV One dan Metro TV.

16.00 WIB: Anggota DPD dari DKI Jakarta, AM Fatwa, meminta pihak yang kalah dalam pilkada DKI putaran 2 untuk berlapang dada.

"Nanti kalau sudah diketahui secara pasti yang menang dan yang kalah, yang kalah harus segera mengucapkan selamat kepada yang menang," kata Fatwa.

15.52 WIB: Dengan demikian, sudah 3 perhitungan cepat menyatakan Jokowi memenangi pilkada DKI putaran kedua. Mereka adalah Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indobarometer dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

15.50 WIB: Di TV One, hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan Jokowi-Basuki menang putaran kedua dengan angka 53,68 persen dan Fauzi-Nachrowi 46,32 persen. Jumlah sampel suara masuk sudah 100 persen.

15.35 WIB: Hitung cepat Indobarometer di Metro TV memperlihatkan Jokowi-Basuki unggul dengan 54.11 persen suara dan Fauzi-Nachrowi mendapat 45.89 persen suara. Data yang sudah masuk sebanyak 100 persen.

15.33 WIB: "Terima kasih kepada Fauzi Bowo yang telah berbuat banyak untuk Jakarta. Saya membutuhkan pengalaman beliau," masih kata Jokowi. "Kami sudah telpon-telponan, ketemunya nanti."

15.32 WIB: "Setelah pilkada, semoga tidak ada gesekan. Semua harus bersatu membangun Jakarta. Jakarta adalah etalase negeri ini," kata Jokowi seperti ditayangkan di TV One.

15.30 WIB: Joko Widodo di TV One: "Alhamdulillah pilkada DKI sudah berlangsung aman."

15.24 WIB: Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut bahwa Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama berhasil memenangi Pilkada DKI

 putaran kedua dengan suara 53,8 persen dan pesaingnya, Fauzi

Bowo-Nachrowi Ramli, mendapat 46,2 persen suara. Data ini didapat dari

95 persen sampel suara masuk.

"Bisa diprediksi pasangan Jokowi-Ahok memenangkan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta," ujar Burhanuddin Muhtadi, peneliti LSI.


15.20 WIB: Perhitungan cepat LSI di TV One memperlihatkan

Jokowi-Basuki mendapat 53,75 persen dan Foke-Nachrowi mendapat 46,26

persen. Angka ini didapat dari 98,86 persen suara

15.16 WIB: Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berpendapat pemenang Pilkada DKI putaran kedua akan ditentukan di menit terakhir.

"Pemilih-pemilih yang menentukan pilihan di hari-hari atau detik-detik akhir," ujar Anas.

15.09 WIB: Dua quick count menyatakan Jokowi-Ahok unggul sementara

Indobarometer yang disiarkan di Metro TV menunjukkan Jokowi-Ahok meraup 61,27 persen suara dan Fauzi-Nachrowi memperoleh 38,73 persen. Angka itu didapat dari 1,87 persen suara masuk.

Sementara Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang disiarkan di TV One menunjukkan Jokowi-Ahok unggul dengan 57,08 persen dan Fauzi-Nachrowi memperoleh 42,92 persen. Hasil itu didapat dari 4,57 persen suara masuk.

Antara Skandal Bank Century dan KPK

Misteri skandal Bank Century hingga kini tidak jelas pengungkapan siapa pelaku sesungguhnya dari skandal raibnya Rp 6,7 triliun. Dari penelusuran ke penelurusan tak jelas dimana ujung kepastian hukumnya. Dari Pansus Parlemen, audit investigatif hingga audit forensik oleh BPK RI, bahkan sampai pada pengakuan mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang dipanggil Presiden SBY ke Istana Negara terkait pembahasan bailout Bank Century dianggap belum memadai untuk mengungkaptuntaskan skandal ini. Bahkan kasus century telah menelan banyak korban baik orang maupun lembaga, Antasari masuk penjara, KPK dikriminalisasi.

Membiayai Pemilu 2009

Pengakuan Mantan Ketua KPK Antasari Azhar, yang dipanggil Presiden SBY ke Istanah Negara terkait bailout Bank Century memperlihatkan indikasi dan strategi SBY dalam mencari bank yang sakit kemudian digelontorkan dana dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan pemilu. BI (Bank Indonesia) sudah memegang nama-nama bank yang sakit lalu diajukan untuk di-bailout. Menurut Antasari (Metro Realitas, 10/2008) kurang dari setahun menjelang Pemilu 2009, Antasari mengungkapkan didatangi Boediono yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI). Kepadanya, Boediono membahas rencananya menggelontorkan Rp 4,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Indover yang saat itu tengah kolaps menuju kebangkrutan. Karena Antasari menolak akhirnya jatuh pada Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Proses demi proses (politisasi) hingga pada Boediono menjadi Calon Wapres SBY karena dianggap berjasa dalam peluncuran Rp 6,7 triliun.

Jika skandal besar ini tidak dibongkar sebelum Pemilu 2014, maka skandal serupa berpeluang terjadi kembali, berikut kasus-kasus korupsi lain yang melibatkan anak manis SBY yang bermain-main dengan dana negara tidak akan tersentuh hukum. Seolah hukum ini diproduk untuk menghamba kepada mereka yang kuat dan berkuasa.

Berharap KPK

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dibentuk berdasar UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak lepas dari peran

Bertrand DeSpeville, seorang pengacara/advokat di Hongkong dan London juga komisioner pada lembaga antikorupsi Hong Kong, Independent Commission Against Corruption (ICAC) pada 1993-1996 yang juga ia dikenal sebagai ahli antikorupsi. Tahun 2001, DeSpeville diminta bantuan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan kajian tentang pembentukan KPK. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi acuan Tim Persiapan Pembentukan KPK hingga berujung pada terbitnya UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Kerja-kerja KPK banyak mengambil alih kewenangan Jaksa dan Kepolisian, dianggap dua institusi hukum itu tidak memiliki daya untuk memberantas Korupsi. Tak pelak banyak pejabat, banyak Jenderal dijebloskan KPK ke penjara. Karena KPK begitu gigih memberantas korupsi (kasus-kasus besar) maka lembaga itupun dikriminalisasi dengan berbagai pola, mendapat tekanan dari banyak pihak bahkan penyidik KPKpun ditarik Mabes Polri karena masa tugasnya telah selesai. KPK saat inipun dipandang sebagian kalangan hanya setengah hati dan tebang pilih dalam memberantas korupsi. Bahkan sebagian orang mengusulkan pembubaran KPK dan mengembalikan tugas pemberantasan korupsi pada Kepolisian/Kejaksaan.

Walau disadari, isu pembubaran KPK adalah muncul dari subyektifitas Partai Politik yang terusik atas pengungkapan kasus korupsi oleh KPK. Tapi, usaha kriminalisasi hingga pada upaya pembubaran KPK adalah strategi pengkodisian opini dengan penguatan wacana yang bersifat sistemik, tujuannya untuk melemahkan KPK dan selamat dari kepungan KPK dalam menyidik kasus-kasus besar itu. Kuatnya wacana pembubaran KPK terbesar didorong oleh lembaga parlemen yang dihuni Partai-partai Politik, yang oleh beberapa survey dipandang paling korup.

KPK semestinya didorong untuk penguatan kelembagaan, sistem dan personil, bukan sebaliknya dilemahkan, dikriminalisasi, dibubarkan. DPD RI mengusulkan penguatan lewat amandemen UUD 1945 yang ke lima, menurut DPD, jika KPK didorong dan diatur dalam konstitusi negara, bangsa kita akan menjadi bangsa beradab, dan Indonesia tidak dianggap sebagai Negara ‘ad hoc-krasi’ karena semua persoalan diselesaikan oleh lembaga yang bersifat sementara, KPK misalnya yang bersifat ad hoc/sementara yang hanya diatur UU. Sementara Undang-undang adalah yang paling rawan mengalami judicial review. Hingga saat ini sudah tercatat 11 dari 13 pemohon ingin melumpuhkan pasal-pasal dalam UU KPK tersebut melalui judicial review, ini tanda kemunduran bangsa.

Ujian terbesar dan terberat KPK, apa berani KPK dibawah komando Abraham Samad menuntaskan skandal Bank Century? Tanpa dorongan publik, kita tidak berharap banyak pada KPK dalam penuntasan kasus besar Century dan juga kasus-kasus besar lain yang calon tersangkanya belum tersentuh (masih tarik ulur antar pimpinan KPK), dalam UU KPK, hanya seorang pimpinan KPK tidak setuju maka kasus yang telah diselidiki tidak dinaikan statusnya, olehnya koruptor cukup memegang dan mengendalikan seorang pimpinan KPK, ia akan selamat dari jeratan hukum. Dari kelemahan kelembagaan KPK diatas, ada pihak bahkan menantang jika terbukti sebaiknya “saya digantung di Monas”, artinya tanpa harus diadili melalui lembaga peradilan. Hitungannya---tidak akan diadili karena KPK dalam kendali. 

Oleh: Akhmad Bumi

Prabowo Prihatin Bumi Pertiwi Dikapling-Kapling Asing

Bengkulu, (Analisa). Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku prihatin, sebagian besar bumi pertiwi telah dikapling-kapling oleh asing, sehingga masyarakat makin terjepit.
Hal itu tidak hanya terjadi di Provinsi Bengkulu, tapi menyeluruh dari Sabang sampai Marauke, kata Prabowo dalam temu kader Partai Gerindra di Bengkulu, Jumat malam.

“Mari kita sebagai masyarakat Indonesia bersama-sama mengambil hak bumi pertiwi ini kembali utuh menjadi aset negara,” tandasnya.

Ia mengatakan, hingga saat ini masyarakat Indonesia yang kaya raya hanya satu persen, sisanya tergolong menengah ke bawah dan kurang mampu, akibat kekayaan sumber daya alam dikeruk dan diangkut keluar negara.

Pada era sekarang yang mampu hanya pejabat berwenang karena mereka memiliki kekuatan untuk menyalahgunakan anggaran negara untuk rakyat, menjadi milik pribadi, ujarnya. Akibatnya dari 33 gubernur se-Indonesia ada 17 orang masuk penjara dan masih banyak yang akan menyusul akibat menyalahgunakan uang rakyat.

Tidak hanya para gubernur, tapi bupati dan wali kota dari sekitar 400 orang, 100 orang di antaranya juga terpidana dan tersangka korupsi, tambahnya.

“Kita sangat prihatin melihat kondisi tersebut dan secepatnya perlu dipulihkan bersama masyarakat yang merasa kehilangan haknya,” ujarnya.

Selanjutnya ia mengatakan, gedung kantor gubernur, bupati dan wali kota di tanah air cukup megah, tapi kehidupan masyarakat masih banyak di bawah garis kemsikinan.

“Saya sudah keliling ke beberapa negara dan melihat kantor gubernur, bupati/wali kota kecil-kecil, tapi masyarakat cukup sejahtra,” ujarnya.

Ke depan ia mengajak masyarakat bersama-sama mempertahankan sumber daya alam di tanah air untuk tidak dimiliki bangsa asing. Sekaligus mempertahankan amanat dalam amademen Undang-undang 1945 pasal 33 bahwa air, bumi dan udara adalah milik negara untuk mensejahtrakan rakyat, tandas Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu. Ketua HKTI Provinsi Bengkulu Edi Haryanto mengatakan, sudah melakukan pembinaan bagi puluhan petambak tradisonal di wilayah itu.

“Kita sudah mebuat kolam ikan bandeng percontohan di kawasan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dengan menyiapkan bibit bandeng 20 ribu ekor,” ujarnya.

Program ke depan HKTI Bengkulu akan membina ribuan petani nelayan di sepanjang pantai barat Bengkulu yang panjangnya sekitar 756 kilometer, tambahnya. (Ant)

Sumber: analisadaily.com

Gambara dan Yaspem Sikka Gelar Pelayanan Pengobatan Gratis Bagi Warga Kota Lewoleba

Tim Gambara Foto dan Yaspem Sikka akan melakukan kegiatan sosialisasi malaria dan penyediaan pelayanan pengobatan gratis bagi warga lembata. kegiatan dimaksud akan difokuskan pada dua kelurahan yakni kelurahan selandoro dan kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

Koordinator Gambara Foto Kabupaten Lembata, Lukas Narek kepada Flores Bangkit senin, (17/9) mengatakan, kegiatan sosialisasi dan pelayanan pengobatan gratis bagi warga lembata akan dilaksanakan pada hari selasa, (18/9) di dua tempat berbeda di dalam kota lewoleba.

Lukas yang ditemui disela-sela kesibukan persiapan kegiatan pelayanan pengobatan gratis di hotel puri mutiara lewoleba mengaku, koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah di dua kelurahan memang terkesan tergesa-gesa, hal ini dikarenakan dirinya baru saja mendapat kepastian kegiatan pada dua hari yang lalu, dan dengan waktu yang amat singkat itu ia harus mempersiapkan banyak hal termasuk berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan.

Namun demikian kata Lukas, Walau persiapan awal sedikit mengalami hambatan teknis ia yakin kegiatan pengobatan gratis dan sosialisasi malaria akan terlaksana dan mendapat simpati dari rakyat, khususnya masyarakat di kota lewoleba.

“Kami sedikit kesulitan melakukan koordinasi, karena kami baru saja mendapat kepastian untuk kegiatan ini  baru pada dua hari yang lalu, tetapi sampai dengan hari ini persiapan sudah maksimal dan saya yakin kegiatan akan tetap berlangsung besok, dan mendapat simpati dari masyarakat kota lewoleba”. Jelas lukas.

Ia menambahkan Kegiatan pelayanan pengobatan gratis akan dilakukan di Balai Pertemuan Lingkungan Wangatoa, kelurahan Selandoro untuk warga kelurahan selandoro dan sekitarnya serta  Kantor Lurah Keluarahan Lewoleba Barat bagi warga Lingkungan Waikomo dan sekitarnya.

Ketika ditanya tentang tim dokter. Lukas menjelaskan, tim dokter merupakan tim dokter relawan yang didatangkan dari jakarta, dimana seluruhnya berjulah delapan orang, terdiri dari dua orang dokter gigi dan enam lainnya dokter umum.

Oleh karena kegiatan pelayanan pengobatan gratis dilakukan pada dua tempat yang berbebada maka, tim dokter dan tim medis lainnyapun dibagi dalam dua tim.

Selain itu lukas menghambau agar warga tidak perlu khawatir untuk tidak mendapat pelayanan, sebab selain petugas medis yang memadai, obat-obatan disediakanpun cukup untuk melayani 600 sampai 700 orang.

Pantauan terakhir flores bangkit di hotel puri mutiara, sampai dengan malam hari pukul 18.30 wita, seluruh tim medis yang bertugas untuk melakukan pelayanan pengobatan gratis seluruhnya sudah berada di Lewoleba. (Yogi Making)

Berita ini telah dimuat di floresbangkit.com edisi 18/9/2012