Ngambek Tidak Disalami Anggota DPRD, Warga Cerca Bupati Lembata

Lewoleba, Lewolembata-

Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur ngambek dan mengajak semua pejabat eksekutif untuk tinggalkan paripurna DPRD, menyusul tindakan anggota DPRD Lembata Yakobus Liwa yang tidak menyalaminya usai membaca laporan pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Paripurna DPRD Lembata dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2014 yang di selenggarakan, Selasa (2/12/2014) malam, terpaksa di skor.

Tak cuma Ketua DPRD, Aksi boikot sidang paripurna oleh Bupati Sunur dan seluruh jajaran eksekutif ini menuai kritik masyarakat. Tanggapan keras ini disampaikan masyarakat melalui akun media sosial. Yohanes Nuban, salah satu putra Lembata yang bermukim di kota Samarinda menilai sikap sebagaimana yang ditunjukan Bupati tak pantas untuk dilakukan oleh seorang pemimpin. Menurutnya, Bupati Sunur lebih mementingkan ego pribadi ketimbang menunjukan keberpihakannya kepada kepentingan rakyat. Ngambek, hanya menunjukan sikap seorang pemimpin yang cengeng, tulis Nuban.“Salam hormat untuk bupati yang cengeng. Sidang dewan itu untuk kepentingan siapa? Kalau untuk kepentingan rakyat Lembata jangan berprilaku seperti itu. Ingat rakyat Lembata bukan ingat harga dirimu. Rakyat Lembata lihatlah pemimpinmu”

Tanggapan kritis juga disampaikan Justin Wejak. Akademisi asal Lembata yang berkarya sebagai pengajar pada salah satu universitas di negeri kanguru Austrlia melihat sikap Bupati Lembata ini sebagai sebuah sandiwara. Karenanya Justin menyarankan agar dibuat dalam sebuah skenario sandiwara lalu dipentaskan diatas panggung, “Coba bikin satu naskah sandiwara dgn semua adegan ini dan dipentaskan di seluruh Lembata. Pasti banyak yg berminat menontonnya,” ujar Justin.

Warga lainnya Ben Baoama mengatakan, kebiasaan saling menyalami antar sesama beda dengan tanda hormat yang diberikan prajurit terhadap komandannya. Karena itu dia menyarankan agar Bupati tak perlu menunggu untuk disalami, tetapi sebaiknya terlebih dahulu memberi salam.

Bupati juga di kritik Koordinator Aldiras, Kor Sakeng. Melalui akun media Sosial Kor Sakeng mengatakan, salah satu ciri dari usia akil balik adalah mudah tersinggung, emosional dan merasa menang sendiri, tetapi ciri seperti ini sering juga terpantau pada orang-orang yang mulai menginjak usia senja, bahkan terdapat juga pada orang dengan tipe kepemimpinan yang selalu menempatkan kekuasaan diatas segalanya.

Karenanya Kor mengatakan, tak heran jika seluruh kekuasaan dibingkai oleh perilaku arogan atau sejenisnya. Lebih jauh dalam analisisnya Kor mengatakan, Biasanya cirri ini diproduk oleh kinerja kerja otak yang tidak menata kelolah perimbangan antara otak kiri, otak kanan dan otak belakang. “Dalam struktur tata letak otak dan perannya, biasanya cirri tersebut diproduk oleh otak belakang yang oleh para pakar anatomi menyebutnya sebagai Dinossourus atau pembunuh. Sementara otak kiri dan otak kanan selalu memberi pertimbangan analitis yang sifatnya pasti maupun kontekstual dengan bersinergy oleh rasa,” tulisnya.

Menurutnya, sikap Yakobus Liwa yang tidak berjabatan tangan dengan Bupati Lembata,

Koordinator Aldiras, Kor Sakeng

adalah sebuah sikap yang manusiawi. “Sulit sekali kita menemukan dua person yang terlibat aktif di medan perang saling berpelukan walau peluruh tinggal meletup dari laras yang mematikan itu. Kobus masih terbawah rasa itu karena pernyataan yang disampaikan dalam sidang paripurna berbuntut pidana,” tulis Kor Sakeng.

Lebih jauh lagi dia mengatakan, respon Bupati atas sikap anggota DPRD Yakobus Liwa yang berbasis pada ketersinggungan yang di ikuti dengan memerintahkan jajaran SKPD meninggalkan ruang sidang adalah sebuah sikap yang masih dipertanyakan dalam derap tipe kepemimpinan. Jika dipersandingkan dengan frame kemitraan, semestinya eksekutif dan legislatif menunjukan sikap kerendahan hati. “kedua lembaga ini paling credible dalam memainkan perannya di tataran hulu demi kesejahteraan komunitas hilir. Kita bisa menduga apa hasil akhirnya jika bingkai kemitraan ini terporak-poranda oleh rasa ketersinggungan produk olahan dinossourus,” tulisnya.

Kor sakeng juga melihat, jajaran eksekutif yang hadir dalam rapat paripurna itu sesungguhnya sedang peran bathin, antara ikut Bupati atau tetap duduk dalam ruang sidang. Tindakan ikut-ikutan para PNS ini membawa mereka pada sebuah posisi serba salah. Dia juga menulis, konflik dua elit politik lembata ini menjadi menarik untuk di cermati karena kedua politisi ini lahir dari satu rahaim yang sama yakni PDIP. Sebuah partai yang selalu melabelkan diri sebagai partainya kaum marhaen. “Rumah PDIP kini kehilangan aura capability recolution conflich dan membiarkan konflik perseteruan ini mengalir bebas ke telaga politik,” tulisnya lagi.

Kondisi politik lembata dari hari kehari kian memanas, namun belum ada satu pihakpun yang berani tampil untuk mempetemukan semua pihak yang berseteru atau setidaknya bertindak ibarat dokter yang siap menjahit setiap banthin yang tersayat luka. Para elit bahkan menggunakan KUHP sebagai pendekatan penyelesaian konflik, padahal kita tau penyelesaian hukum hanya membuat masalah kian memanas.

Kritik pedas orang lembata ini disampaikan sebagai respon atas sebuah berita yang dirilis melalui blog lewolembata.blogspot.com dengan judul “Gara-Gara tidak disalami anggota DPRD, Bupati Lembata Ngambek,” yang diposting Elias Making ke grup “Calon DPRD Lembata.”

Puluhan tanggapan yang disampaikan melalui akun media sosial ini, rata-rata disampaikan oleh putra-putra lembata yang rata-rata berkarya di luar Lembata.

Terkait tindakan Bupati itu, Ketua DPRD Lembata Fardinandus Koda kepada wartawan di ruang kerjanya Rabu (3/12/2014) pun menyampaikan tanggapannya. Ferdy mengaku kesal dengan sikap Bupati. Dia mengatakan, Bupati semestinya tak perlu tersinggung dengan sikap Yakobus Liwa, karena keduanya memang sedang berkonflik. “Lho, kalau orang tidak mau jabatan tangan dengan saya apa saya harus tersinggung? Apalagi orang yang menolak jabatan tangan ini sedang berseteru dengan kita. Kalau saya Bupati, saya cuekin saja,” katanya.

Ketua DPRD juga mengatakan, sebagai pemimpin semestinya Bupati meninggalkan semua ego pribadinya dan menempatkan kepetingan rakyat diatas segalanya. Konflik personal dibawah hingga ke ruang politik, hanya akan membuat suasana poliitik tak kondusif yang pada akhirnya rakyatlah yang di korbankan. Kendati kesal dan terpaksa menskors sidang, Ferdy sapaan akrab ketua DPRD Lembata ini berjanji untuk segera mengundang kembali pemerintah untuk melanjutkan agenda paripurna yang tertunda.

Klarifikasi Pemerintah

Terkait aksi bokiot Bupati dan terhadap tanggapan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Lembata Karel Burin memberikan klarifikasinya.

Karel yang dihubungi, Kamis (4/12/2014) menjelaskan, Kendati tidak diatur dalam tatib DPRD namun etika tata kenegaraan dan mengikuti kebiasaan selama ini, kalau anggota dewan setelah membaca pemandangan umum, berjabatan tangan dengan pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati. Ia mengatakan jika Yakobus Liwa tidak berjabatan tangan dengan semua pimpinan dan Wakil Bupati Viktor Mado Wathun tentu tidak ada masalah. “Yang menjadi masalah Yakobus Liwa jabatan dengan Wakil Bupati, ketua DPRD dan wakil ketua DPRD, lalu mengabaikan Bupati” terang Burin.

Karel Dihubungi melalui kontak telepon, pu membenarkan kalau Bupati dan Yakobus Liwa sedang berseteru. Namun perseteruan janganlah di dipertontonkan kepada publik "Betul mereka konflik tapi jangan kita pertontonkan kepada publik. Jabatan tangan saja seolah-olah tidak ada konflik,” jelasnya.

Sebagai gambaran peristiwa bokiot sidang paripurna oleh Bupati Lembata ini bermula dari aksi nakal Anggota DPRD Lembata asal partai PDIP Yakobus Liwa. Usai membacakan pemandangan umum fraksi, Yakobus lalu menghampiri meja pimpinan dengan maksud menyerahkan berkas pemandangan umum fraksinya. Namun sebelum itu, Yakobus terlebih dahulu menjabat tangan Wabub Lembata yang duduk pada posisi paling kanan atau persis disamping podium. Setelah menyalami Wabub, Yakobus langsung menuju pimpinan DPRD, dengan maksud menyerahkan berkas dan menyalami kedua pimpinan DPR tanpa mempedulikan Bupati yang posisi duduknya persis di samping kanan Ketua DPRD atau persisnya diantara ketua DPRD dan Wakil Bupati Lembata. Seperti tak biasa usai menyalami dua pimpinan DPRD, Yakobus pun balik menuju kursi tempat duduknya.

Aksi nakal Yakobus ini, tak pelak membuat Bupati Lembata tersinggung. Terlihat Bupati menoleh ke arah ketua DPRD sambil membisikan sesuatu. Tak jelas apa yang disampaikan Bupati ke Ketua DPRD, tiba-tiba saja Bupati Berdiri dan melangkah turun dari podium meja pimpinan sembari memerintahkan semua pejabat eksekutifnya untuk meninggalkan ruang rapat. Seperti mendapat angin segar, semua pejabat eksekutif serempak berdiri lalu keluar meninggalkan ruang sidang. Beda dengan Bupati, Wabub Viktor Mado malah tak mau ikut-ikutan, dia memilih tetap duduk diruang sidang sembari menyaksikan kepergian Bupati dan semua cru eksekutifnya. Akibat aksi Bupati dan bawahannya ini, rapat paripuna akhirnya di skors. (Yogi Making)

Gara-Gara Tidak Disalami Anggota DPRD, Bupati Lembata Ngambek

Lewoleba, Lewolembata-

Gara-gara tidak disalami anggota DPRD,  Bupati Lembata ngambek dan meninggalkan paripurna DPRD. Sikap kekanak-kenakan ini ditunjukan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur saat hadir mengikuti rapat paripurna DPRD Lembata, Selasa (2/12/2014) malam. Sidang dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2014 dipimpin ketua DPRD Lembata didampingi Wakil Ketua Paulus Makarius Dolu, dihadiri juga Wakil Bupati Lembata Viktor Mado Wathun, Sekda Lembata Petrus Toda Atawolo dan sejumlah pejabat eksekutif.

Pimpinan DPRD dan Wabub Lembata Viktor Mdo Watuh
dalam sebuak kesempatan.
Tampak Ketua DPRD Sedang Membacakan sebuah naskah

Anggota DPRD Lembata asal partai PDIP Yakobus Liwa, usai membacakan pemandangan umum fraksi lalu menghampiri meja pimpinan dengan maksud menyerahkan berkas pemandangan umum fraksinya. Namun sebelum itu, Yakobus terlebih dahulu menjabat tangan Wabub Lembata yang duduk pada posisi paling kanan atau persis disamping mimbar baca. Setelah menyalami Wabub, Yakobus langsung menuju pimpinan DPRD, dengan maksud menyerahkan berkas dan menyalami kedua pimpinan DPR tanpa mempedulikan Bupati yang posisi duduknya di samping kanan Ketua DPRD atau persisnya diantara ketua DPRD dan Wakil Bupati Lembata. Seperti biasa usai menyalami dua pimpinan DPRD, Yakobus pun balik menuju kursi tempat duduknya.

Aksi nakal Yakobus ini, tak pelak membuat Bupati Lembata tersinggung. Terlihat Bupati menoleh ke arah ketua DPRD sambil membisikan sesuatu. Tak jelas apa yang disampaikan Bupati ke Ketua DPRD, namun tiba-tiba Bupati berdiri dan melangkah turun dari podium meja pimpinan sembari memerintahkan semua pejabat eksekutifnya untuk meninggalkan ruang rapat. Seperti mendapat angin segar, semua pejabat eksekutif serempak berdiri lalu keluar meninggalkan ruang sidang. Beda dengan Bupati, Wabub Viktor Mado malah tak mau ikut-ikutan, dia memilih tetap duduk diruang sidang sembari menyaksikan kepergian Bupati dan semua cru eksekutifnya. Akibat aksi Bupati dan bawahannya ini, rapat paripuna akhirnya di skors.  

Ketua DPRD Lembata Fardinandus Koda kepada wartawan di ruang kerjanya Rabu (3/12/2014) mengaku kesal dengan sikap Bupati. Menurutnya, Bupati semestinya tak perlu tersinggung dengan sikap Yakobus Liwa, karena keduanya memang sedang berkonflik. “Lho, kalau orang tidak mau jabatan tangan dengan saya apa saya harus tersinggung? Apalagi orang yang menolak jabatan tangan ini sedang berseteru dengan kita. Kalau saya Bupati, saya cuekin saja,”kata Koda

Buruknya lagi, Bupati melibatkan semua pejabaat eskekutif dalam konflik pribadinya dengan Yakobus Liwa. “Sebagai Bupati, mestinya sikap kebapakan yang mesti di tonjolkan, jangan karena konflik pribadi lalu harus mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Semestinya kami tersinggung dengan tindakan Bupati ini, tapi untuk apa? Kami tidak mau korbankan kepentingan rakyak,” lanjut Koda.

Lantas, apakah DPRD rapat akan dilanjutkan lagi? “kita akan undang pemerintah untuk lanjutkan paripurna ini,” jawab Koda.

Sebagai gambaran, usai meninggalkan ruang sidang, Bupati membawa pergi semua pejabat bawahannya ke rumah jabatannya, termasuk didalamnya sekertaris DPRD Lembata, Burhanudin Kia. Saat di hubungi Burhan menjelaskan, dalam pertemuan di rumah jabatan bupati itu, melalui dirinya Bupati menyampaikan pesan kepada ketua DPRD, bahwa Bupati menolak untuk hadir kembali dalam rapat dengan agenda yang sama. “Saya sudah sampaikan ke ketua DPRD,” ujar Burhan. (Yogi Making)

Gila!

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gila diartikan sebagai sakit ingatan, sakit jiwa, sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal; tidak biasa, tidak sebagaimana mestinya, berbuat yang bukan-bukan; terlalu, kurang ajar, ungkapan kagum; atau dapat juga berarti terlanda perasaan sangat suka. Jadi memang pemakaian kata gila tidak melulu identik dengan seseorang yang sakit ingatan.

Kabupaten Lembata dalam sebulan belakangan ini, halaman media massa di penuhi dengan berita tentang ketidakharmonisan hubungan dua lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah yakni DPRD dan Pemerintah, tidak hanya para penyelenggara negara (baca: pemerintahan) rakyatpun ikut terkuras pikiran dan energinya. 

Karena berpikir untuk memajukan suatu daerah tidak hanya pemimpin, tapi juga rakyat. Perseteruan dua lembaga penting dan terhormat di Kabupaten Lembata itu membuat rakyat kita bertanya bagaimana mungkin itu bisa terjadi? padahal mereka selalu bersama dalam mengambil sebuah langkah dan menentukan kebijakan untuk membangun daerah ini. Untuk dan atas nama siapakah itu? “Gila”

Ditujukan kepada siapa ungkapan tersebut, saya tidak tahu. Tetapi ketika membaca, atau mendengar informasi-informasi terkait perseteruan dua lembaga ini, saya percaya kita tentu bergumam “Gila” dan memang Gila, jika dua lembaga yang seharusnya berpikir cerdik untuk membangun rakyat, malah berkelahi. Kalau terus berkelahi, kapan mereka punya waktu untuk mengurus rakyat?

Sedikit kita flas back ke tahun 2012, dimana kita juga dikabarkan tentang penggunaan dana perjalanan dinas yang juga membuat rakyat harus mengurut dada dan sudah pasti kata “Gila” itu tentu terlontar tanpa disadari.

Bagaimana tidak, di tengah mirisnya kondisi ekonomi rakyat, dan rusaknya sarana infrastruktur jalan mereka (baca: pemimpin) Para wakil rakyat dan elite birokrasi malah berpikir untuk jalan-jalan menghabiskan dana. Tak tahu untuk apa dan apa pula yang di bawah untuk Lembata.

Kita juga tentu masih ingat akan wacana pembelian 25 unit mobil yang di peruntukan bagi sarana operasional 25 orang anggota DPRD. 

Saat itu saya sempat berpikir, ini ide gila. Bagaimana mungkin rakyat yang adalah tuan di negeri ini selalu mengeluh tentang sulitnya sarana transportasi, biaya sekolah yang mahal, harga komoditi yang murah, malah wakilnya membeli mobil, hanya untuk alasan kenyamanan dalam tugas. Gila bukan? tugas pemimpin untuk membuat rakyat menjadi nyaman, bukan malah sebaliknya.  

Dari hari ke hari, kita disuguhi berita-berita yang tidak hanya dapat membuat kita mengurut dada, tapi juga sering mendorong kita untuk berkomentar, “Gila!” Cerita getir memilukan (bahkan kadang memalukan) ini datang silih berganti. Masyarakat pun cenderung bersikap permissiveness. Hari ini menjadi headline, esok hari sudah tidak dibicarakan atau bahkan dilupakan.

Saya berpikir  tak usah lagi mengurusi hal-hal remeh-temeh, apalagi harus berkelahi. Banyak persoalan besar yang perlu diselesaikan di negeri ini, rakyat ile ape yang kesulitan air, orang atadei yang berteriak minta jalan di perbaiki, nelayan lewoleba yang menangis akibat lautnya rusak, reformasi birokrasi yang masih asal-asalan, duagaan mafia proyek, dugaan mark up harga, mutu pekerjaan yang buruk, dan segepok masalah lain yang masih menanti untuk diselesaikan. 

Berbagai masalah di negeri kita ini, membutuhkan tindakan cepat nan tegas dan menyata dari seorang pemimpin seperti yang dijanjikan saat kampanye. Dalam konteks ini memang kita membutuhkan pemimpin yang bertindak cepat untuk mengatasi segala persoalanya yang di hadapi, yang kemudian dapat membuat kekaguman hingga harus bergumam “wah gila benar” atau mungkin gumaman lain yang juga tak kalah gilanya. “Luar bisa, kapan dia punya waktu untuk keluarganya kalau saat liburpun dia masih sibuk urus Lembata”

Francis Fukuyama dalam bukunya, Trust, mengingatkan kita, langkah apa pun tak akan cukup untuk menyelesaikan masalah suatu bangsa tanpa adanya trust, jaminan rasa aman. Sesungguhnya yang diperlukan saat ini adalah kerelaan para pemimpin dan elite untuk saling mendengar, mengakhiri perdebatan, dan mencari jalan keluar terbaik buat menyelamatkan bangsa dari kehancuran. 

Para pemimpin harus duduk bersama dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan yang tak kalah penting, pemimpin haruslah memberi contoh teladan yang baik bagi rakyatnya. Panutan harus dimulai dari atas. Tanpa itu semua, jangan harap kabupaten ini keluar dari situasi gila seperti saat ini.

sekedar catatan pinggir

Yogi Making

Rapat Badan Musyarwarah:Ketua DPRD Lembata Berang

Ketua DPRD, Yohanes Derosari, Marah.Foto : Yogi. M

LEWOLEBA, LEWOLEMBATA-Gara-gara Bupati Lembata belum menandatangani Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas, Ketua DPRD Lembata Yohanes Derosari marah besar. Tak sungkan Derosari menuduh Bupati menghambat penyelenggaraan pemerintahan.

Kejadian ini berlangsung dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Lembata yang dihadiri oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Petrus Toda Atawolo, dan beberapa staf Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata, Selasa 29/1/2013 di ruang sidang DPRD Kabupaten Lembata.

“Pa Sekda, saya mau tanya kenapa itu Bupati belum tandatangan Perbub tentang Perjalanan Dinas? ini beda sekali dengan pemerintahan Ande Manuk, kalau pak Ande dulu hal-hal yang berkaitan dengan DPRD dia langsung selesaikan. Ada apa dengan Bupati ini, apakah dia tidak mau tanda tangan Perbub itu, karena kita turunkan anggaran perjalanan dinasnya dari Rp. 4 juta ke Rp. 2,5 juta?” hardik Derosari.

Hoat, demikian panggilan akrab Yohanes Derosari dihadapan sejumlah anggota Banmus DPRD dan Sekda mengatakan, tertundanya penandatangan Perbub dan beberapa Peraturan Daerah, adalah bentuk penghambatan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dia menduga, tindakan Bupati Eliaser Yentji Sunur dilandasi dendam peribadi.

Dengan nada penuh emosi, Ketua DPRD  yang juga pimpinan Partai Golkar Lembata ini  mengatakan,  Pengelolaan pemerintahan, tidak boleh disamakan dengan pengelolaan sebuah perusahan. Apalagi sampai membawa masuk persoalan pribadi kedalam urusan penyelenggaraan pemerintahan. Dia mengancam akan terus melakukan perlawanan.

“Jangan bawa-bawa masuk urusan pribadi kedalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau ada persoalan pribadi silahkan kita baku jaga, tapi jangan menghambat penyelenggaraan pemerintahan. Ini pemerintahan, tidak sama dengan kelola perusahaan. Kalau model begini mau jadi apa ini Lembata? hancur daerah ini, saya akan lawan habis” ancam Hoat dengan nada keras sambil mengetuk-ngetuk meja.

Beberapa kali terlihat Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lembata Yosep Meran Lagaor mencoba menengahi, namun selalu di tolak Hoat yang saat itu bertindak sebagai pimpinan rapat. Suasana sidang semakin memanas, PNS lingkup Sekretariat DPRD Lembata pun terlihat memadati area sekitar ruang sidang, menyaksikan keributan ini.

Masih dengan nada kesal, Hoat meminta Sekda Petrus Toda Atawolo untuk menjelaskan alasan tertundanya penandatanganan Perbub dan beberapa perda tersebut. “sabar dulu pak wakil, saya minta Sekda coba jelaskan dulu kenapa bisa jadi begini” kata Hoat, saat Wakil Ketua meminta untuk bicara.

Sementara itu, Sekda Lembata Petrus Toda Atawolo saat di beri kesempatan untuk menjelaskan terkait tertundanya penandatanganan beberapa peraturan itu mengatakan, naskah peraturan sudah berada di meja Bupati sejak beberpa pekan silam, dirinya sudah meminta untuk di tandatangani. Namun hingga Bupati melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, peraturan itu belum di tandatangani.

“Ini terkait kewenangan pak, peraturan itu sudah ada di meja Bupati, saya beberapa kali sudah minta pak Bupati untuk tandatangan, tapi sampai dengan beliau jalan ke Jakarta, peraturan itu belum beliau tandatangan” jelas Sekda.

Lebih lanjut Sekda menjelaskan, walau Perbub tentang perjalanan dinas itu belum ditandatangani, namun tidak berarti bawah tindakan ini merupakan bentuk menghambat penyelenggaraan pemerintahan, perjalanan dinas pejabat bisa dilakukan, sementara terkait biaya akan diselesaikan saat Perbub itu resmi di tandatangani.

Akumulasi Persoalan

Sekda: Petrus Toda Atawolo dan Tim Eksekutif. Foto : Yogi. M

Situasi emosional di ruang sidang kemudian berhasil diredahkan ketika Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lembata, Yoseph Meran Lagaor menengahi pembicaraan. Dia meminta agar pemerintah maupun DPRD untuk menyikapi segala persoalan secara arif. Karena bagi Lagaor, masalah Lembata hanya dapat diselesaikan oleh DPRD dan Pemerintah.

“Saya menyadari kalau situasi ini didasari oleh akumulasi persoalan yang tercipta selama ini, disini kewibawaan dua lembaga ini diukur, jadi saya ajak semua kita untuk berpikir arif.  Marilah kita menanggapi semua masalah baik dalam sistim maupun diluar sistim yang berkaitan dengan Lembata ini, dengan kepala dingin. Hanya dua lembaga ini yang bisa menyelesaikan persoalan Lembata, dan jangan sampai kita korbankan rakyat” harap Lagaor. (Yogi Making)

"Ical Kalah Survei dari JK, PR Besar Golkar"

VIVAnews - Stasiun Cuaca Politik (Political Weather Station) memberi hasil riset tentang calon presiden dari Partai Golkar. Hasilnya, nama Jusuf Kalla lebih mendapatkan simpati dibandingkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Menanggapi hasil survei itu, Ketua DPD Golkar DIY sekaligus Ketua Forum DPD-DPD Partai Golkar se Indonesia, Gandung Pardiman, menilai wajar hasil itu. Alasannya, karena Jusuf Kalla lebih banyak mengemban tugas seperti Ketua Umum Partai Golkar, Wakil Presiden, menteri dan saat ini menjadi Ketua Umum PMI.

Tapi bagi Gandung, ini adalah pekerjaan rumah atau PR bagi kader Golkar. "Ini PR kami untuk meningkatkan elektabilitas Aburizal sebagai capres yang diusung Golkar," kata Gandung kepada VIVAnews.

Gandung menegaskan, hasil survei itu harus ditanggapi dengan jernih dan rasional. Sehingga saat ini adalah tugas para kader dan pengurus Golkar untuk meningkatkan kepopuleran dan elektabilitas ARB (Aburizal Bakrie) untuk mengungguli JK.

"Ya populer itu boleh saja seperti Pak JK. Namun kan belum tentu masyarakat menjatuhkan pilihannya kepada orang yang populer semata," kata Gandung. "Saya di Yogya itu populer, namun ketika ditanya apakah pilih Gandung jawabnya belum tentu."

Hasil survei itu diambil dari 1.070 responden dengan margin Of error kurang lebih 3 persen. Survei dilaksanakan pada 15 September hingga 15 Oktober 2012. Hasilnya, Jusuf Kalla masih menempati posisi teratas dengan mengungguli Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Jusuf Kalla ungguli ARB dengan mendapat simpati 22.14 persen. Sedangkan ARB menempati posisi kedua 16.35 persen," kata Direktur Riset PWS, Marsedes Marbun kemarin di Jakarta.

Gerindra: Prabowo Sudah Populer Sebelum Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik membantah jika partainya dituding sebagai "penumpang gelap" dalam Pilkada DKI Jakarta lalu.Taufik mengatakan bahwa pilkada lalu bukanlah batu loncatan bagi Gerindra untuk memenangkan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2014.

"Gerindra bukan penumpang gelap, bagaimana bisa dibilang penumpang gelap. Mungkin yang lain yang dimaksudkan. Yang saya tahu, Gerindra adalah partai pengusung Jokowi-Basuki," ujar Taufik, Sabtu (13/10/2012), seusai acara diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta.

Taufik menuturkan, Gerindra tidak mencari modal politik pilpres mendatang saat mendukung Gubernur DKI Jakarta terpilih itu. Menurutnya, strategi Gerindra dalam pilkada dan pilpres berbeda. Selain itu, popularitas Prabowo sebagai kandidat calon presiden yang diusung partai ini sudah terlebih dulu melejit sebelum Jokowi.

"Sebelum (survei) Jokowi keluar, Prabowo sudah populer rating-nya. Kami juga sudah survei internal dan hasilnya popularitas Prabowo yang paling tinggi," kata Taufik.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut ada banyak "penumpang gelap" yang ikut menikmati kemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta. Mereka, menurut Megawati, mengklaim sebagai pihak yang paling berjasa dalam kemenangan Jokowi-Basuki. "Ikut menikmati sukses tanpa merasa terganggu sedikit pun secara moral," kata Megawati ketika memberikan pidato di pembukaan Rapat Kerja Nasionas (Rakernas) II PDI-P di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/10/2012).

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Tubagus Hasanuddin mengatakan, sindiran Megawati itu terkait keinginan pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di Jakarta setelah Jokowi-Basuki dilantik nantinya.

"Penumpang gelap ini berharap terlalu banyak. Ada yang titip jadi Ketua Bapeda (Badan Perencanaan Daerah), ada yang kasak-kusuk ke wali kota dan wakil wali kota. Saya dapat info sudah ada DP (down payment) untuk jabatan di pemda," kata Tubagus, Sabtu.

Sumber : kompas.com
Foto : Prabowo Subianto

Persetujuan DPR atas Gedung Baru KPK Berkat Pidato SBY

VIVAnews – Komisi III Bidang Hukum DPR sepakat mencabut tanda bintang pada pembahasan anggaran gedung baru KPK. Artinya, DPR kini merestui pembangunan gedung baru KPK.

Anggota Komisi III, Martin Hutabarat, mengatakan restu DPR atas pencairan anggaran pembangunan gedung baru KPK itu merupakan imbas dari pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin malam, 8 Oktober 2012, terkait perseteruan KPK-Polri.

“Ini semua adalah imbas dari pidato Presiden SBY yang menunjukkan ketegasannya. Ia tidak ragu-ragu dalam memberantas korupsi,” kata Martin, Jumat 12 Oktober 2012.

Rapat Komisi III DPR yang digelar semalam, Kamis 11 Oktober 2012, pun dalam 15 menit memutuskan pencabutan tanda bintang pada anggaran gedung baru KPK, sehingga gedung permanen lembaga pemberantasan korupsi itu bakal dibangun tahun 2013-2015.

Pesetujuan itu dicapai dengan suara bulat oleh seluruh fraksi yang ada di DPR. “Ini sangat mengejutkan karena minggu lalu rapat Komisi III DPR masih menolak usulan KPK untuk membangun gedung baru,” ujar Martin.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan perwakilan fraksi-fraksi yang ada di Komisi III mengungkapkan mereka mendapat perintah dari pimpinan partai masing-masing untuk mendukung pembangunan gedung baru KPK.

Selain menyetujui pembangunan gedung baru KPK, rapat Komisi III DPR semalam juga memutuskan untuk meningkatkan anggaran dalam jumlah besar bagi Kepolisian dan Kejaksaan terkait tugas pemberantasan korupsi.

“Sehingga untuk anggaran tahun 2013, pendapatan dan fasilitas bagi penyidik Polri di Kepolisian dan Jaksa di Kejaksaan sama besarnya dengan penyidik dan penuntut di KPK. Dengan demikian tidak boleh lagi ada alasan tidak efektifnya penyidikan korupsi di Kepolisian karena penghasilan dan fasilitas yang kurang dibanding di KPK,” kata Martin. (ren)

Sumber : VIVAnews.com

Tudingan Megawati "Penumpang Gelap" Mengarah ke Gerindra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyebut ada "penumpang gelap" yang seolah merasa dirinya paling berjasa memenangkan Joko Widodo alias Jokowi terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta untuk Periode 2012-2017.

"Pilkada Jakarta juga telah membuka jalan bagi para “penumpang gelap” untuk ikut menikmati sukses tanpa merasa terganggu sedikitpun secara moral. Pilkada Jakarta telah membuka tabir betapa sempitnya pemahaman banyak pihak terhadap politik. Kita menyaksikan bagaimana elit dan cerdik pandai berlomba merayakan kemenangan sambil menyingkirkan pihak yang kalah. Politik seakan menjadi hanya persoalan menang-kalah. Mereka dengan lantang seakan mengatakan, menang adalah puncak dari semua keagungan politik. Kalah adalah gambaran dari kebodohan dan keterbelakangan dalam politik," kata Megawati dalam sambutannya di Arena Rakernas II PDI Perjuangan di Surabaya, Jumat (12/10/2012) sore.

Menanggapi soal itu, Pengamat Politik UI Iberamsjah menilai tudingan Megawati soal "penumpang gelap" itu sebenarnya diarahkan ke Gerindra dan juga Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo.

"Ini sebagai buntut persaingan Gerindra dan PDIP," kata Iberamsjah ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Jumat (12/10/2012).

Menurut dia, Megawati menangkap kesan seolah Gerindra yang bekerja keras memenangkan Jokowi jadi gubernur DKI Jakarta. "Banyak dimuat media massa yang menyindir pertama kali soal itu kan Taufik Kiemas," kata dia.

Padahal, menurut Iberamsjah, PDIP sangat berperan besar memenangkan Jokowi jadi gubernur DKI Jakarta. 'Jokowi kan kader PDIP. Dan semua kader PDIP turun memenangkan Jokowi," ujarnya.

Di luar itu, Iberamsjah mengatakan Petinggi Gerindra Fadli Zon pernah di sebuah wawancara televisi menyebut Gerindra dan Prabowo berjasa memenangkan Jokowi.

"Harusnya tidak usah klaim seperti itu. Seakan-akan Bu Mega kan tidak ada kerjaan memenangkan Jokowi. Memang sejak awal ada yang sudah mencium putus kongsi PDIP dan Gerindra ini," katanya.

Sumber : Tribunnews.com