Menyoal Perjalanan Dinas Bupati Lembata, Siapa yang Tipu?

Setahun sudah pemerintahan Lembata Baru berjalan, namun demikian duet pemerintahan Lembata baru yang diusung Partai PDI Perjuangan ini, belum juga menampakan hasil kerja yang menyata. Mungkin karena itulah kemudian pemerintahan Lembata Baru harus menuia banyak kritikan. Tekanan politik tidak saja datang dari politisi Peten Ina, namun namun juga dari masyarakat lembata umumnya.

Belum lama ini media lokal menulis tentang perjalanan dinas bupati lembata yang diduga telah menelan dana hingga 1 miliyar rupiah. Atau telah melakukan perjalanan dinas sebanyak 34 kali, dengan total 176 hari.

Terkait dengan itu Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur melalui Pos Kupang Selasa (14/8/2012). mengaku kaget dan menganggap informasi itu adalah informasi yang menyesatkan.

"Saya kaget dengar bahwa saya sudah habiskan dana Rp 1 miliar, bahkan Rp 3 miliar untuk perjalanan dinas saya selama ini. Itu hanya bohong-bohongan saja,"  Karena dari total anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 813. 300. 000 dibagi dua. Yakni 60% dari anggaran diperuntukan untuk biaya perjalanan dinas Bupati dan 40% sisanya untuk perjalanan dinas Wakil Bupati Lembata.

Bupati Sunur mengatakan, bupati telah merealisasikan dana perjalanan dinas sebesar 59 persen  dan wakil bupati sebesar 58 persen. "Hampir sama, saya sudah realisasikan 59 persen dana, pak wakil 58 persen," kata Eliaser, diamini Sekda Lembata, Petrus Toda Atawolo.

Artinya Bupati Lembata telah menggunakan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 288. 085. 200, dari total 60% atau Rp. 488. 280. 000. Sehingga masih terdapat sisa dana perjalanan dinas yang diperuntukan bagi perjalanan dinas bupati sebesar Rp. 200.194.800. sedangkan untuk wakil bupati masih tersisah Rp. 188. 801. 600

Anehnya penjelasan Bupati Lembata ini, berbeda dengan klarifikasi yang disampaikan oleh sekertaris daerah kabupaten Lembata, Petrus Toda Atawolo. Pit Toda melalui Pos Kupang Kamis, (16/8/2012) mengatakan selama setahun bupati lembata telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 551. 773. 370 untuk biaya perjalanan dinas. Atau sebanyak Rp. 183. 300.000 untuk perjalanan dinas dalam daerah dan untuk perjalanan luar daerah sebesar Rp. 368. 473. 370. Tidak termasuk biaya transportasi.

Dari total penggunaan anggaran yang ada, tahun 2011 bupati melakukan perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 16 kali dengan jumlah hari selama 76 hari diamana menelan anggaran sebesar Rp. 169. 800.000, dan dalam daerah sebanyak 27  kali, dengan total penggunaan anggaran sebesar Rp.13.500.000. atau total dana yang dihabiskan untuk perjalanan dinas Bupati Lembata selama tahun 2011 sebsar Rp. 183.300.000.

tahun 2012, kata Atawolo, bupati melakukan perjalanan dinas sebanyak 27 kali luar daerah dengan lama perjalanan selama 125 hari. Dan dalam daerah sebanyak 21 kali selama 28 hari. Total dana sebesar Rp. 354.473.370 untuk luar daerah dan 14.000.000 untuk dalam daerah. Total keseluruhan perjalanan dinas bupati selama 2012 sebesar Rp. 368.473.370.

sehingga selama satu tahun memerintah terhitung sejak Agustus 2011 hingga agustus 2012 bupati lembata telah melakukan perjalanan dinas sebanyak 48 kali dengan jumlah hari 152 hari. Total perjalanan dinas luar dan dalam daerah. Dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 551. 773. 370.

Dengan demikian anggaran 60% atau Rp. 488. 280. 000 untuk perjalanan dinas Bupati Lembata telah habis terpakai bahkan terdapat kelebihan penggunaan anggaran sebesar Rp. 63. 493. 370.

Sekedar menjadi catatan bersama, perhitungan kelebihan biaya perjalanan dinas Bupati Lembata ini, belum termasuk biaya transportasi.

Oleh karenanya, Ketua Fraksi Nurani Peduli Keadilan, Fredy Wahon meminta agar BPK segera melakukan audit terhadap anggaran perjalanan dinas Bupati Lembata. sehingga dapat di ketahu dari mana kelebihan anggaran itu diambil. 

Menurutnya, sebagaimana diatur dalam aturan protokoler, seorang pejabat negara tidak dibenarkan melakukan perjalanan dinas dengan menggunanakan biaya sendiri, apalagi dibiayai oleh pihak ketiga, Karena itu dapat dikategorikan sebagai gratifikkasi. (Yogi Making)

Demi Gaji Guru Saling Makan Jam Pelajaran

Menarik jika membahas soal guru. Memang saya akui kalau bicara soal pendidikan bukan menjadi bidang saya. Tapi sebagai manusia yang pernah mengeyam dunia pendidikan saya kira tidak salah kalau kita boleh berpendapat, tidak saja soal pendidikan tetapi mungkin soal yang lain.

Nah, kali ini saya ingin berpendapat soal dunia pendidikan, atau secara lebih spesifik soal guru. Judul tulisan diatas mungkin dianggap kasar, namun tentu saya memiliki alasan mengapa saya harus memili judul itu. Yang akan saya urai lebih jauh dalam tulisan saya ini.

Tulisan saya angkat berawal dari keprihatinan saya sebagai anak bangsa (yang juga terlahir dari dunia pendidikan) terhadap dunia pendidikan dewasa ini, terutama bagi dunia pendidikan daerah pelosok. Memang harus diakui bahwa profesi guru telah mendapat perhatian serius dari pemerintahan. Mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Guru dijaman ini lebih sejahtera ketimbang dijaman dulu.  Sejalan dengan itu pemerintah pun mengeluarkan kebijakan dalam peningkatan kemampuan guru. Tidak lain hanya demi pencerdasan anak bangsa.

Kebijakan sertifikasi misalnya, merupakan sebuah kabar gembira. Karena sebagai seorang guru apalagi yang sudah disertifikasi tentunya akan mendapatkan gaji dan tunjangan yang layak. Namun demikian disisi lain dapat membawa bencana bagi guru yang belum disertifikasi.

Kenapa demikian? Sejalan dengan SKB Lima Menteri guru diwajibkan tuk mengajar 24 jam dalam seminggu.  Praktis para guru yang menginginkan sertifikasi akan mengejar jam pengajarannya demi memenuhi syarat tersebut, padahal setiap mata pelajaran telah dibagi dalam setiap minggunya. Misalnya, seorang guru mata pelajaran yang dalam seminggu hanya mengajar 4 jam, maka guru tersebut wajib berusaha sebisa mungkin dengan menambah jam mengajarnya pada sekolah lainnya yang setara, bahkan lebih ekstrim guru mata pelajaran tersebut merebut job guru mata pelajaran yang lainnya. Saling memakan jam pelajaranpun terjadi.

Pada akhirnya guru-guru sepuh (guru sejati) yang dalam setiap mengajar dan mendidik murid-muridnya tidak pernah mengharapkan imbalan, niat dan tujuan mereka hanya satu menyebarkan ilmu yang telah didapatkan dari guru-gurunya sesuai dengan perintah Allah dan telah mengabdi berpuluh-puluh tahun sedikit demi sedikit disingkirkan. Guru sejati berpandangan bahwa mendidik ataupun mengajar bukanlah suatu pekerjaan melainkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Niat dan tujuan seperti inilah yang sesungguhnya benar-benar dapat mencerdaskan bangsa Indonesia. Berbeda hasilnya murid yang dididik oleh guru-guru sejati dengan murid yang diajar oleh guru yang hanya mengejar sertifikasi, karena niat dan tujuan mereka sama sekali berbeda sehingga pikiran merekapun berbeda.

Para guru yang hanya mengejar sertifikasi tidak berpikir bagaimana nasib murid-muridnya, tujuan mereka adalah gaji bukan mendidik. Memang mereka sangat disiplin dan bertanggung jawab atas jam yang dipegangnya, namun di sisi lain mereka juga acuh terhadap pendidikan murid-muridnya, mereka tidak memikirkan apakah murid-muridnya memahami mata pelajaran yang telah diberikannya atau tidak (karena mata pelajaran yang diampunya bukanlah keahliannya, mungkin), yang penting mereka sudah memenuhi jam ajarnya dan mendapatkan gaji seperti yang diinginkannya. Pantaslah jika murid-murid jaman sekarang tidak sepandai dan secerdas murid-murid yang dulu serta kurang memiliki rasa hormat kepada gurunya, karena gurunya pun salah di dalam niat mendidik murid-muridnya, karena tujuan guru sertifikasi hanya gaji bukanlah mendidik. Sehingga agaknya tidak salah jika saya mengatakan Guru di Indonesia sekarang adalah buruh pengajar bukan pendidik.(yogi making)

Gerindra Lembata Calonkan Ir. Eston Foenay jadi Gubernur

DPC Partai Gerakan Indonesia Raya yakin akan mampuh menempatkan kadernya dalam pemilu 2014 mendatang di kursi DPRD Lembata. Selain itu dalam menghadapi pemilu kepala daerah propinsi NTT 2013, DPC Gerindra Lembata mendukung Ketua DPD Partai Gerindra propinsi NTT, Ir. Eston Foenay menjadi calon Gubernur dan siap memenangkannya dalam Pemilukada mendatang.

Hal ini disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lembata, Vian Burin, SH. Dalam sambutannya dihadapan para undangan dan ketua DPD Partai Gerindra Propinsi NTT, Ir. Eston Foenay, serta pengurus PAC dan DPC partai Gerindra Lembata, di aula dekenat lembata Sabtu, 25/08/2012. Dalam acara pelantikan badan pengurus DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Lembata.   

Acara pelantikan yang diselenggarakan bertepatan dengan kunjungan kerja Wakil Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur ini, pun dihadiri oleh Wakil Bupati Lembata dan sejumlah pejabat teras Propinsi NTT.  

Di masa datang menurut Vian, dalam menghadapi perhelatan politik 2013 dan 2014 mendatang Gerindra lembata tetap mengedepankan politik santun sebagai asas budaya lamaholot dalam menjalin hubungan dengan pemerintahan dan partai-partai politik lainya, Gerindra Lembata siap berkeja sama dengan semua elemen masyarakat dan berjanji tuk senantiasa   memberikan pencerdasan politik bagi masyarakat lembata, agar masyarakat tidak salah dalam mentukan pilihan. (Yogi Making)

Wakil Bupati Lembata Siap Dikontrol Partai Gerindra Lembata

Kader Partai Gerindra Lembata untuk senantiasa memberikan kontrol terhadap perjalanan pemerintahan di Kabupaten Lembata, serta bersama pemerintah menjaga Lembata. “tunjukan sikap sebagai seorang politisi, dan negarawan, Lembata sudah susah jangan bikin tambah susah lagi”

Hal ini disampaikan wakil Bupati Lembata dalam sambutannya saat menghadiri acara pelantikan Dewan Pengurus Cabang Partai Gerindra Kabupaten Lembata, Sabtu 25/08/2012.  

Menurutnya sebagai kader politik, Kader partai gerindra lembata hendaknya selalu memberikan kontrol terhadap perjalanan pemerintahan lembata. Tegurkami, kalau ada yang salah. Marah-marah sedikit juga baik. Katanya.

Sementara itu Ketua DPD Partai Gerindra Propinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. Eston Foenai dalam sambutanya menghimbau agar DPC Partai Gerindra yang lebih banyak didominasi oleh kader muda hendaknya menjadi mesin penggerak utama dalam membesarkan Partai Gerindra di Lembata. menghadapi Pemilukada NTT 2013 dan Pemilu Nasionl 2014 Gerindra masih punya waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi sampai ketingkat bawah, sehingga ia yakin jika Gerindra Lembata akan mampu bersaing dan patut diperhitungkan dalam kancah pemilu mendatang.

Walau DPC Partai Gerindra yang dimotori oleh pengurus sebelumnya belum mampu menempatkan kadernya di kursi DPRD Lembata, namun Gerindra Lembata telah memberikan dukungan suara yang cukup besar dalam pemilu 2009 lalu, dimana dengan dukungan suara Gerindra Lembata Partai Gerindra mampu menempatkan seorang kader terbaiknya di kursi DPRD propinsi dan telah memberikan sumbangan suara yang tidak kecil bagi terpilihnya Pius Lustrilang sebagai seorang anggota DPR RI. Kata Eston.  

Selain itu Eston menambahkan, dalam kaitan dengan agenda politik 2013, dirinya belum bisa memutuskan apakah ia maju sebagai Calon Gubernur atau memilih tuk mendapingi Frans Leburaya dalam paket Fren Jilid II. Karena hal ini akan diputuskan dalam rakerda Partai Gerindra Propinsi NTT yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. “saya siap menjadi calon Gubernur dan menjadi calon wakil gubernur” katanya dalam nada guyon.

Setelah melantik badan pengurus DPC Partai Gerindra Ir. Eston Foenai akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa desa di Kabupaten Lembata. (yogi Making) 

Bupati Lembata: Saya Kaget Dengar Sudah Habiskan 1 M

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA -- Bupati  Lembata, Eliaser Yentji Sunur kaget merebaknya isu di masyarakat Lembata bahwa perjalanan dinas keluar daerah  selama ini telah menghabiskan dana sekitar Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar. 

"Saya kaget dengar bahwa saya sudah habiskan dana Rp 1 miliar, bahkan Rp 3 miliar untuk perjalanan dinas saya selama ini. Itu hanya bohong-bohongan saja," kata Eliaser dalam konferensi pers di Aula Kantor Bupati Lembata, Selasa (14/8/2012).

Sambil menggelengkan kepala dan tertawa, Eliaser menegaskan, informasi itu menyesatkan. Berdasarkan sumber yang tidak jelas. Eliaser menjelaskan, jika sampai Rp 1 miliar apalagi Rp 3 miliar, itu artinya bupati keluar daerah menggunakan uang sendiri.  Sebab, lanjut Eliaser, pagu dana APBD Kabupaten Lembata untuk perjalanan dinas bupati dan wakil bupati  sebesar Rp 813.800.000. Dari jumlah itu, sebesar 60 persen untuk perjalanan dinas  bupati dan 40 persen untuk wakil bupati.

Eliaser mengatakan, bupati telah merealisasikan dana perjalanan dinas sebesar 59 persen  dan wakil bupati sebesar 58 persen. "Hampir sama, saya sudah realisasikan 59 persen dana, pak wakil 58 persen," kata Eliaser, diamini Sekda Lembata, Petrus Toda Atawolo. 

Eliaser mengatakan, pemerintah belum mengajukan tambahan dana perjalanan dinas keluar daerah mendahului perubahan APBD tahun 2012. Sebab, sisa dana yang ada masih bisa digunakan untuk perjalanan dinas hingga akhir tahun 2012 ini. "Paling tinggal tiga bulan saja tahun ini. Agustus sudah tidak ada lagi," ujarnya.

Berapa jumlah perjalanan dinas? Bupati Eliaser mengarahkan menjawab pertanyaan itu kepada Sekda Lembata, Petrus Toda Atawolo. Demikian juga di bagian keuangan, Pos Kupang diarahkan untuk menemui Sekda. Tetapi, Sekda belum bisa memberikan jawaban. Ditelepon ke nomor telepon selularnya tidak aktif, dan SMS juga belum dibalas.

Mengapa bupati sering jalan keluar daerah? Eliaser  mengaku berada di Jakarta lebih sibuk daripada di Lembata. Karena banyak kegiatan.  Kegiatan di Jakarta, demikian Eliaser, mengikuti kewajiban orientasi kepala daerah. Bertemu sejumlah menteri seperti Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Daerah Tertinggal, Menteri BUMN, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kepala Staf Angkatan Laut, Apindo, Suryadi Sasmita, Dirjen Perhubungan, dan Bappenas.

Eliaser menyebut tujuan pertemuan untuk melobi program kementerian yang mungkin bisa diover ke Lembata guna mempercepat pembangunan di Lembata.  Kesempatan pertama, kata Eliaser,  Mari Elka Pangestu akan turun langsung ke Lembata melalui Maumere, Kabupaten Sikka. 

Selain itu, pengusaha Suryadi dari Apindo Jakarta telah menyatakan kesiapan untuk mendorong pengusaha yang tergabung dalam Apindo untuk berinvestasi di Lembata. Salah satunya pemilik Matahari Mall Jakarta meluaskan pasarnya di Lembata dengan harga barang di Lembata sama dengan di Jakarta.

Eliaser menjelaskan, tingginya harga barang di Lembata disebabkan biaya kapal mahal. Hal itu terungkap dari sejumlah pengusaha di Lembata. Bupati pun bertekad mendorong agar barang-barang di Jakarta drop langsung ke Lembata, tidak lagi lewat Surabaya di Jawa Timur.

Selain itu,  bupati juga menjajak kemungkinan penyeberangan kapal feri  Maumere-Lembata atau Larantuka-Lembata khusus untuk barang. Sedangkan kapal feri Lewoleba-Adonara sudah disetujui Dirjen  Perhubungan, hanya menunggu aksi saja. Hal ini untuk mendorong mobilitas barang Lembata-Adonara. 

Bupati juga sudah mendorong pemerintah pusat supaya cepat mengintervensi pelayaran Lewoleba-Wakatobi, karena Wakatobi pintu masuk pasar nasional Indonesia Timur melalui Makassar di Sulawesi Selatan.

Isu konektivitas, Bupati Eliaser mengatakan, berpijak pada sejarah dagang di Lembata. Selama ini, Lembata dekat berhubungan dagang dengan Makassar dan  Jawa. Bukan Kupang-Lewoleba atau Sumbawa. Konektivitas darat sementara ini sedang dibangun konsep segitiga emas Lembata, yakni Lewoleba-Lamalera-Bean. 

Jalur strategis nasional Baja menuju Balauring sementara dikerjakan. Untuk menyelesaikan jalan nasional Lewoleba- Kedang butuh dana Rp 50 miliar.

Dalam bidang pertanian dan peternakan, jelas Eliaser, pemerintah dan DPRD sudah bekerja sama dengan Universitas Gajah Madah (UGM) Yogyakarta. "Kita sudah ke Yogya jajak kerja sama pertanian dan peternakan intergrity. Kita sudah dapat lahan hibah 50 hektar di Balarebong," kata Eliaser.

Bupati mengatakan, pencapaian berkat lobi kepada pemerintah pusat, yakni peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar  50 persen. Keseringan ke luar daerah, tegas Eliaser, bukan tanpa tujuan. Tujuannya, tandas Eliaser, membuka komunikasi dengan beberapa kementerian agar mengintervensi secara cepat pembangunan di Lembata. 

"Jalan ini ada manfaatnya. Ada peningkatan DAU kita. Proyek bandar udara, Desalinasi Tokojaeng dan lainnya," katanya. Ia menjelaskan, pada tahun-tahun awal pemerintahan (2012), Lembata Baru  mengarahkan diri penataan birokrasi, konsolidasi politik dan sosial.

Pada tahun 2012, sembari membangun komunikasi dengan pusat merupakan tahun konsep, berdasarkan pemetaan masalah di tahun 2011. Tahun 2013 dan 2014 merupakan tahun kerja. Selanjutnya tahun 2015 adalah tahun evaluasi. Karena itu, tegas Eliaser,  jangan mempolitisir semua yang dilakukan oleh pemerintah daerah. (kk)

Editor : alfred_dama

Sumber : Pos Kupang

Perjalanan Dinas Bupati Lembata Habiskan Dana 1 M

Pos Kupang - Kamis, 16 Agustus 2012 | 10:12 WITA

POS KUPANG.COM, LEWOLEBA -- Anggota DPRD Lembata dari Fraksi Nurani Pencari Keadilan (NPK), Bediona Philipus, mencermati perjalanan dinas Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, sejak dilantik September 2011 hingga Agustus 2012.

Bediona mengatakan, perjalanan dinas bupati sudah 34 kali. Jika diperkirakan lima hari setiap kali perjalanan dinas, maka jumlah hari perjalanan dinas Bupati Lembata sebanyak 170 hari. Bediona merincikan, perjalanan dinas bupati tahun 2011 delapan kali dan Januari hingga Agustus 2012 sebanyak 26 kali. Total 34 kali bupati melakukan perjalanan dinas.

Ditemui di kediamannya di Lewoleba, Rabu (15/8/2012), Bediona merincikan, pada September 2011 bupati melakukan perjalanan dinas luar daerah (LD) dua kali.  Perjalanan dinas tersebut menghabiskan dana Rp 33.285.400 dan dalam daerah (DD) sebesar Rp 700.000. Pada  Oktober 2011 dua kali perjalanan LD menghabiskan dana Rp 45.564.100, dan perjalanan DD Rp 1.400.000.

Tertinggi bulan November 2011, dua kali perjalanan LD menghabiskan dana Rp 96.132.500 dan perjalanan DD tak terhitung. Pada Desember 2011 dana perjalanan LD  Rp 8.318.000 dan perjalanan DD Rp 5.600.000. Sedangkan Januari hingga awal Agustus 2012, hitungan kasarnya  26 kali perjalanan dinas. Bediona tidak menghitung total biayanya.

Bediona mengakui pada November 2011, bupati paling banyak menghabiskan dana perjalanan dinas sebesar Rp 96 juta. Menurut Bediona, bupati diperkirakan cukup lama berada di luar daerah pada November 2011.

Bediona mengatakan,  perjalanan dinas bupati dan wakil bupati hanya proporsional pada bulan pertama setelah pelantikan. Pada September 2011, wakil bupati dua kali perjalanan LD menghabiskan anggaran Rp 29 juta dan pada November 2011 sebesar Rp 26 juta. Selanjutnya menyusut bahkan tidak pernah sama sekali pada  Desember 2011.

Perjalanan LD bupati, kata Bediona, merupakan konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah. Itu hal wajar. Karena pemerintah daerah harus memelihara hubungan dengan pusat dan propinsi. 

Tetapi, kata Bediona, frekuensi (banyak) dan intensitas perjalanan LD bupati yang begitu tinggi melahirkan risiko. Di antaranya risiko anggaran, risiko meninggalkan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Konsekuensi berikutnya, jelas Bediona, karena bupati dan wakil bupati sama-sama pulang dari "perantauan" belum mengenal secara personal aparatur pemerintahan dan seluk beluk birokrasi serta pemetaan persoalan pembangunan di Lembata.

Banyaknya waktu yang dipakai bupati di luar daerah, kata Bediona, menghilangkan kesempatan bupati mengenal dan mengurus aparatur birokrasi dan masyarakat di Lembata. Menurut dia, fenomena yang terlihat selanjutnya adalah reformasi birokrasi terlambat. Baru terjadi bulan Juli 2012. Reformasi birokrasi cenderung tidak matang.

Selaian itu, lanjut Bediona, menempatkan aparatur tak berkualitas pada satuan kerja perangkat daerah SKPD strategis. Sebaliknya yang berkualitas digeser pada SKPD tidak strategis. Demikian juga orang muda dipromosikan menduduki jabatan tertentu, padahal ada senior yang lebih memahami dan berkualitas. Implikasi lain, demikian Bediona, agenda perencanaan pembangunan daerah tidak terencana. Misalnya, terkait RPJMD, RKPD dan RAPBD. Agenda percepatan pembangunan jalan dan jembatan tidak tampak.

Recovery ekonomi, kata Bediona, masyarakat petani  yang jumlahnya 87 persen, 67 persen di antara mereka tamatan SD dan tidak bersekolah, serta 29 persen di antaranya tergolong miskin.  Bediona mengatakan, tingginya perjalanan dinas tidak berpengaruh terhadap penambahan anggaran di luar DAU dan DAK APBD 2012. (kk)

Editor : alfred_dama

Sumber : Pos Kupang

Setoran ‘Uang Keamanan’ Freeport ke Indonesia

Freeport-McMoRan Copper & Gold, yang merupakan induk dari PT Freeport Indonesia menganggarkan ‘uang keamanan’ untuk operasionalnya di sejumlah negara. Di Indonesia, ‘uang keamanan’ Freeport mencapai US$ 14 juta atau sekitar Rp 126 miliar, terbesar setelah setoran keamanan ke AS.

Berdasarkan laporan keuangan Freeport-McMoRan Copper & Gold, disebutkan anggaran keamanan untuk di Indonesia mencapai US$ 14 juta. Angka itu lebih rendah dibandingkan ‘uang keamanan’ di AS yang mencapai US$ 81 juta. Namun Freeport tidak mengeluarkan anggaran keamanan untuk operasionalnya di Chili, Peru dan Republik Demokratik Kongo. Ditambah uang keamanan dalam jumlah kecil di sejumlah negara, total dana yang digelontorkan Freeport untuk keamanan mencapai US$ 97 miliar. Dalam laporan keuangan tersebut, Freeport membuka dana-dana yang dibayarkannya ke pemerintah di negara-negara tempat mereka beroperasi. Termasuk di Indonesia, yang masuk dalam kandidat negara Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) pada 2010.

Dijelaskan, PT Freeport Indonesia (PTFI) bekerjasama dengan pemerintah memelihara pesanan publik, mendukung upaya penegakan hukum dan melindungi personel serta properti perusahaan. Untuk itu, PTFI memberikan dukungan biaya penyediaan keamanan dari pemerintah hingga US$ 14 juta pada tahun 2010. Dana dukungan keamanan ini digunakan untuk bermacam infrastruktur dan biaya lain termasuk makanan, perumahan, bahan bakar, perjalanan, perbaikan kendaraan, biaya kecelakaan dan administrasi serta program bantuan komunitas.

Secara total, pembayaran Freeport ke pemerintah Indonesia pada tahun 2010 mencapai US$ 1,974 miliar. Rincian dari setoran Freeport ke Indonesia adalah:

·             Pajak Pendapatan Korporasi, Refunds Netto : US$ 1,293 miliar

·             Pajak Withholding untuk dividen asing : US$ 173 juta

·             Pajak gaji karyawan : US$ 43 juta

·             Dividen : US$ 169 juta

·             Royalti dan pajak lainnya : US$ 185 juta

·             Biaya Keamanan (Property Taxes) : US$ 14 juta

·             Pajak dan Fee lain-lain : US$ 97 juta.

Setoran Freeport ke pemerintah Indonesia merupakan yang terbesar. Kepada pemerintah AS, Freeport ‘hanya’ setor US$ 749 juta. Total setoran Freeport ke pemerintah di negara-negara tempat dia beroperasi mencapai US$ 3,744 miliar.

Seperti diketahui, masalah biaya keamanan Freeport ke personel militer di Indonesia baru-baru ini menuai kritikan. Kontras menyatakan sebanyak 635 orang aparat TNI-Polri ditugaskan untuk pengamanan obyek vital PT Freeport Indonesia. Berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Papua Nomor B/918/IV/2011 tertanggal 19 April 2011 yang diperoleh KontraS, mereka terdiri dari 50 anggota Polda Papua, 69 anggota Polres Mimika, 35 anggota Brimob Den A Jayapura, 141 anggota Brimob Den B Timika, 180 anggota Brimob Mabes Polri dan 160 anggota TNI. Personel ini diganti setiap bulan sekali. Satgas pengamanan ini diberikan imbalan Rp 1,25 juta per orang yang diberikan langsung oleh manajemen PT Freeport Indonesia kepada aparat.

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo membenarkan adanya dana dari Freeport untuk personel Polri di Papua. Menurut Kapolri, dana itu seperti uang saku. “Kalau misalnya ada bantuan dari salah satu yang kita lakukan kegiatan pengamanan tentunya itu adalah bagian dari seperti uang saku,” ujar Kapolri.

Sumbernya dari sini.