Sekolah Akui, Buku Belum Masuk

Pengakuan Kadis PPO Kabupaten Lembata, Alex T. Making terkait tunggakan pekerjaan pengadaan buku yang bersumber dari DAK tahun 2011 sebagaimana yang disampaikan sebelumnya melalui FBC ternyata belum dapat diyakini kebenarannya. Penelurusan FBC pada dua sekolah dasar di dua kecamatan berbeda menemukan, masih banyak judul buku yang hingga saat belum diterima. Parahnya, pada Sekolah Dasar Inpres (SDI) Rumang kecamatan Buyasuri, hingga saat ini tak satupun buku yang datang.

Untuk di ketahui, dalam pemberitaan di media ini sebelumnya, kadis PPO Lembata Alex Making mengatakan, kalau tunggakan pekerjaan sebenarnya tidak sebesar yang disampaikan dalam data laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT. Data sebenarnya menurut alex adalah, tunggakan pekerjaan hanya sebesar tiga ratus lima puluh juta, atau tersisa enam puluh lima judul buku, enam puluh lima judul buku dimaksud semata-mata buku pelajaran agama. 

“Sampai saat ini tidak ada satu judul bukupun yang masuk ke sekolah kami, padahal kami juga dapat proyek pengadaan buku dari dana DAK tahun 2011” kata seorang guru SDI rumang, sambil meminta namanya tidak dipublikasi karena masih berstatus tenaga kontrak K2, saat ditemui di salah satu rumah di bilangan wangatoa, kelurahan selandoro senin. 1/10/2012.

Kepada FBC guru salah satu mata pelajaran di SDI Rumang kecamatan Buyasuri ini mengaku, tidak hanya buku yang belum masuk, tetapi berapa jumlah judul buku dan besaran anggaran untuk proyek pengadaan buku bagi sekolahnya pun tidak diketahuinya. “pengelolaan dana DAK buku ini memang terkesan tertutup, hingga saat ini pun saya tidak tahu berapa besar anggaran untuk pengadaan buku, begitu juga dengan judul buku, jadi kalau mau tahu tentang itu, konfirmasi langsung saja ke kepala sekolah” tuturnya polos.

Berbeda dengan SDI Rumang, kepala Sekolah Dasar Katolik St. Theresia Lamahora, kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan Sr. Maria Stefani, Prr saat ditemui di ruang kerjanya Sabtu, 29/10/2012 pun mengakui, hingga saat ini di sekolahnya masih tertunggak empat puluh judul buku.

Empat puluh judul buku yang belum masuk itu terdiri dari buku-buku non agama, dengan judul buku yang beragam katanya “kalau untuk sekolah kami, buku agama semuanya sudah masuk, tetapi yang belum masuk adalah buku refrensi, buku pengayaan dan beberapa judul buku mata pelajaran” kata Suster Stefani sambil menyebut judul-judul buku yang belum didatangkan.

Lebih lanjut, Biarawati yang merangkap kepala kepala sekolah ini menuturkan, belum lama ini sekolahnya di kunjungi tim dari dinas PPO Lembata dan bebera orang dari Jogja yang mengaku sebagai tim verifikasi untuk memerikasa buku yang berasal dari DAK 2011, dan dalam kesempat itu, mereka menjanjikan untuk mengupayakan secepatnya untuk mendatangkan buku yang masih menjadi tunggakan.

Oleh karenanya, Suster Stefani, Prr, berharap agar janji yang sudah disampaikan kepada sekolah segera terpenuhi, jika pihak perusahaan pengadaan tidak mau kehilangan kepercayaan dari sekolah-sekolah penerima DAK. (Yogi Making)

Sumber : floresbangkit.com

Keterangan foto : Suster Stefani, Prr Kepala sekolah SDK St. Theresia Lamahora

Proyek DAK 2011, Pengadaan Buku Terindikasi Masalah

Pengadaan buku pengayaan dan refrensi serta panduan pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten Lembata tahun anggaran 2011 hingga hingga kini belum selesai.  Padahal jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja nomor : DPPO.01/DAK/MUTU/KONTRAK/XII/2011 untuk jenjang pendidikan pendidikan SD dan kontrak kerja nomor : DPPO.09/DAK/MUTU/KONTRAK/XII/2011 untuk jenjang pendidikan SMP adalah 28 hari terhitung dari tanggal 8 hingga 31 Desember 2011.

Tertundanya pekerjaan proyek ini menjadi temuan Badan Pemerikasa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan provinsi NTT.  Tidak hanya itu, BPK pun menemukan adanya kekurangan pekerjaan senilai Rp. 926.945.000 untuk pengadaan buku pendidikan agama pada 85 SD dan buku non agama pada minimal tiga SD, serta RP. 14.773.726,70 untuk pengadaan buku pendidikan agama kristen bagi enam SMP dan buku non agama pada satu SMP.

Terkait data hasil temuan BPK RI perwakilan provinsi NTT itu, Kepala dinas PPO kabupaten Lembata Alex Making kepada FBC Sabtu, 29/9/2012 melalui telefon genggamnya membantah. Sebab menurutnya hal itu merupakan kesalahan data yang disampaikan dinas PPO kepada BPK saat tim auditor BPK melakukan pemeriksaan.

 “Itu kesalahan data yang diberikan oleh dinas PPO kepada BPK saat pemeriksaan, jadi tidak ada tunggakan sebesar 900-an juta itu.” Sebut Alex.

Kesalahan itu menurut alex, sepatutnya tidak dimuat dalam laporan hasil audit BPK, sebab menurutnya ketika dalam pemerikasaan dirinya telah menyampaikan klarifikasi langsung kepada tim auditor BPK. Namun anehnya, walupun telah di klarifikasi, BPK masih berasumsi sebagai temuan dan dimuat dalam laporan hasil audit BPK.

“Saya sudah klarifikasi ke BPK. Tetapi tetap mereka muat, saya tidak tau ada tendensi apa”. Kata Alex sambil menyebut nama-nama tim auditor yang melakukan pemeriksaan.

Menurut Alex data yang benar adalah, adanya tunggakan pekerjaan sebesar 350 juta rupiah, untuk pengadaan enam puluh lima judul buku agama, bagi jenjang pendidikan SD dan SMP.

Dan atas kekeliruan data itu, Kadis PPO mengaku telah mengirim surat permintaan maaf kepada BPK, atas kesalahan penyampaian data, yang dihantar langsung oleh kepala seksi sarana prasarana pendidikan dinas PPO Lembata Yulius Lamatapo, bersama dua orang anggota DPRD Lembata.  dengan demikian, ia berharap kesalahan yang disampaikan BPK dalam laporan hasil auditnya dapat diperbaiki kembali.

“Pa Yulius bersama DPRD baru kembali dari kupang untuk menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada BPK” katanya.

Informasi lain yang sempat dihimpun FBC mengatakan, dana sebesar sembilan ratusan juta yang berasal dari tunggakan pekerjaan yang menjadi temuan BPK, diduga telah diselewengkan untuk dibagi-bagi kepada beberapa pejabat penting Lembata sebagai fee proyek.Terakait dengan itu , Alex tegas membantah dan mengatakan hal itu merupakan informasi yang menyesatkan, dan sama sekali tidak benar.   

“Saya ini yang tau, itu tidak benar. jangan karena orang-orang besar baku tembak diatas lalu kami yang kecil-kecil ini jadi korban. Itu sama sekali tidak ada. Tidak ada tunggakan pekerjaan sebesar yang disampaikan BPK dalam laporan hasil auditnya, tetapi yang sebenarnya adalah tunggakan itu sebesar tiga ratus lima puluh juta, untuk enam puluh lima judul buku agama. Semua data sudah kami serahkan ke BPK termasuk pernyataan dari penerbit dan perusahan pemenang, BPK  juga tidak menemukan penyelewengan dana koq” tegas Alex.

Setelah mendapat klarifikasi dari Kadis PPO Lembata, FBC kemudian menghubungi kepala seksi sarana prasarana pendidikan dinas PPO kabupaten Lembata Yulius Lamatapo, guna mengkofirmasi terkait pernyataan Alex Making tentang klarifikasi dan surat permohonan maaf.

Saat dihubungi per SMS, Sabtu 29/9/2012, Yulius membenarkan jika dirinya diutus bersama ketua dan sekretaris Panja DPRD kabupaten Lembata bertemu BPK perwakilan provinsi NTT di kupang guna menyampaikan klarifikasi dan surat permhonan maaf atas kesalahan penyampaian data.

Ia mengaku terkait klarifikasi yang disampaikan itu, BPK akan menggelar rapat dan kemudian hasilnya akan disampaikan kepada Bupati dan Ketua DPRD serta Instansi terkait, dalam hal ini dinas PPO kabupaten Lembata. 

“Jadi kami bersama dua anggota DPRD, Ketua dan sekretaris panja (Linus Beseng dan Anton Gelat-red) bertemu BPK di kupang, untuk menyampaikan klarifikasi dan surat permahonan maaf atas kekeliruan data awal ke BPK RI khususnya judul buku agama katolik. BPK akan segera menggelar rapat dan hasilnya akan disampaikan kemudian kepada Bupati, ketua DPRD dan dinas PPO kabupaten Lembata”. jelas yulius.  (Lukas Narek, Yogi Making)

sumber : www.floresbangkit.com

keterangan foto: Kadis PPO Lembata, Alex Making

Gubernur NTT Minta Warga Adonara Yang Terlibat Bentrok Tahan Diri

sergapntt.com, KUPANG – Gubernur NTT, Frans Lebu Raya meminta warga Desa Lewonara dan Lewobunga di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur yang terlibat bentrok  karena masalah tanah ulayat pada Selasa (2/10/12) pagi untuk bisa menahan diri.

“Mari kita semua menahan diri. Kalau ada masalah, mari kita selesaikan lewat musyawarah. Telusuri sejarah dengan baik, agar kita bisa menemukan solusi yang terbaik,” pinta Lebu Raya saat ditemui sergapntt.com di ruang kerjanya, Selasa (2/10).

Kata Lebu Raya, dirinya sudah berkoordinasi dengan Bupati Flores Timur dan Kapolda NTT untuk mencegah tidak meluasnya bentrokan.“Rencananya saya sendiri akan turun ke lokasi. Tapi,,, ya,,, kita lihat perkembangan situasinya nanti. Informasi dari pak bupati bahwa dua korban yang sempat di rawat di Adonara sudah di rujuk ke rumah sakit di Larantuka (ibukota Kabupaten Flores Timur),” ujar Frans Lebu Raya.

Dalam bentrokan Selasa pagi sekitar pukul 06.00 Wita itu, dua korban dilaporkan mengalami luka serius akibat terkena panah. Selain itu, dua rumah dan lima lumbung pangan milik warga pun ikut terbakar.

by. her/jose

Hotmix Trans Lembata, Terindikasi Mark Up

Lembata NTT, KPK
Pembangunan jalan Trans Lembata sepanjang ± 2 Km yang menelan dana 8,7 Miliar, pada tahun anggaran 2011 terindikasi praktek mark Up. Hal ini dikemukakan ketua Komisi III DPRD Lembata, Simon Lake Odel, SPd di gedung DPRD Lembata ketika ditemui KPK pekan lalu. 
Menurut Odel, pembangunan jalan Hotmix Trans Lembata, sangat tidak berkualitas karena menurutnya, penutup trotoar hanya asal dikerjakan dan ketebalan aspalnya tidak memenuhi syarat sehingga berpengaruh terhadap permukaan badan jalan yang tidak rata. Dengan kondisi yang demikian, Odel menyatakan bahwa ada indikasi mark up dibalik proyek ini.

“Memang panjang jalan sudah sesuai namun, kalau kualitasnya seperti ini maka pekerjaan ini akan meninggalkan persoalan baru, karena saya yakin jalan ini tidak akan bertahan sampai 10 tahun”. Odel juga mempertanyakan model pengawasan dari pihak eksekutif sebab jalan ini tepat berada di depan kantor Bupati Lembata. “Jika yang ada dihadapan kita saja tiak diawasi dengan baik apalagi proyek-proyek lain yang berada di desa-desa. para kontaktor tentu akan lebih asal-asalan lagi mengerjakan  berbagai proyek karena lemahnya control dan pengawasan pemerintah”. 

Sementara itu, aktivis muda Lembata, Elias Keluli Making, kepada KPK mengungkapkan, Kualitas pembangunan jalan Hotmix Trans Lembata sangat rendah dan tidak menguntungkan masyarakat. Kondisi trotoar yang tidak tuntas dikerjakan, pori-pori aspal yang tidak ditutup dengan baik serta ketebalannya yang tidak memenuhi syarat, berpotensi akan gampang retak dan berlubang.
Menurut Elias, dengan kualitas seperti ini tentunya ke depan, ada biaya-biaya yang akan digunakan untuk perbaikan yang sebetulnya biaya-biaya tersebut dapat dialihkan untuk kepentingan pembangunan jalan di tempat lain atau untuk kepentingan pembangunan sector yang lain. Elias mempertanyakan pengawasan dari DPRD dan Eksekutif yang membiarkan kontraktor pelaksana bekerja dengan kualitas yang asal-asalan. 

Bahkan menurutnya, untuk proyek-proyek yang menyedot cukup besar anggaran, harusnya dilakukan Verifikasi yang ketat sehingga bagi kontraktor yang sekalipun sudah memiliki alat atau memenuhi ketentuan Perpres, harus pula dibarengi dengan pengalaman kerja. Ia menilai kontraktor yang mengerjakan proyek ini terkesan dipaksakan oleh pelaksana anggaran dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata. “Kalau sudah tau kontraktornya belum punya pengalaman, kenapa harus dipaksakan, ada apa ini?, tanya Elias.       

Selanjutnya Elias juga mempertanyakan biaya ganti rugi yang dijanjikan kepada masyarakat sebab, informasi yang Ia peroleh, tanah masyarakat yang diambil untuk kepentingan pembangunan jalan Hotmix Trans Lembata akan dikenai biaya ganti rugi. 

Namun Ia mengungkapkan, informasi yang Ia peroleh dari beberapa masyarakat, sampai hari ini belum ada biaya ganti Rugi. Terhadap proyek ini, Elias meminta DPRD untuk meminta BPK segera melakukan audit terhadap penggunaan anggaran dan audit fisik pembangunan jalan Hotmix Trans Lembata.
Di lain sisi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Paskalis Tapobali diruang kerjanya membantah adanya praktek Mark Up pada proyek ini. Menurutnya, Harga Produk Satuan (HPS) sesuai dengan Perpres. harga Pasar, On Side, Batu Pasir dan retribusi misalnya, sesuai dengan perencanaan. Sementara untuk material non lokal entah itu dari Surabaya atau Makassar, menggunakan harga jual lokal. 

Sedangkan terkait dengan kualitas, Tapobali mengatakan, mungkin ada benarnya jika dari sisi kualitas masih rendah. Ini diakibatkan karena kontraktor pelaksana masih baru dalam kaitan dengan spesifikasi pekerjaan. “Kontraktornya masih baru, operatornya juga baru sehingga belum memiliki pengalaman dalam pekerjaan ini”. 

Lanjut Tapobali, terkait dengan kualitas pekerjaan ini, pihak pelaksana anggaran dalam hal ini Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sudah melakukan penelitian di beberapa titik. Bahkan ada yang sudah dibongkar dan ketebalan aspal sudah dilapisi kembali. Dengan demikian proyek tersebut telah diajukan PHO. Sementara terkait dengan volume pekerjaan (Panjang, Lebar jalan), Tapobali mengungkapkan,  semuanya sudah masuk sesuai dengan perencanaan termasuk spesifikasinya.

Proyek pembangunan Jalan Trans Lembata yang menelan biaya yang cukup tinggi ini dikerjakan oleh oleh PT. Citra Mandiri Kontruksi. Direktur PT Citra Mandiri Konstruksi, Ben Lelaona ketika dikonfirmasi mengatakan, tidak ada mark up dibalik proyek ini. Semuanya sesuai dengan HPS sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan ada mark up. Semenatara terkait dengan volume pekerjaan, Ben menjelaskan, semua item pekerjaan sesuai dengan document kontak dan sudah diselesaikan. Sedangkan terhadap penutup trotoar jalan juga volemenya sampai disitu sehingga tidak ada lanjutan pekerjaan lagi. Ben juga menepis rumor bahwa ada jatah yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu dalam pengerjaan proyek ini.

Suber :  koranpenelusurankasus.com

Penulis : Broin Tolok

Keterangan Foto : Jln. Trans Lembata yang terindikasi Mark UP

Foto  by: Broin Tolok, KPK

Duh,,, Warga Adonara Saling Serang, Dua Luka, Tujuh Rumah Di Bakar

sergapntt.com, ADONARA – Warga dua desa di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur  terlibat saling serang. Bentrokan yang disulut masalah tanah itu terjadi pada Selasa (2/10/12) pagi, sekitar pukul 06.00 Wita. Akibatnya, dua korban luka-luka dan tujuh rumah terbakar.

“Ada dua warga yang terluka,” kata Kapolres Flores Timur, AKBP. Wahyu yang dihubungi pertelepon Selasa, 2 Oktober 2012.

Menurut Wahyu, bentrokan antar warga Desa Lewonara dan Lewobunga itu terkait masalah tanah ulayat di batas wilayah dua desa.

Sehari sebelumnya atau pada Senin (1/10/12), kedua kelompok ini terlihat berjaga-jaga di wilayah perbatasan masing-masing.

Sejauh ini belum ada reaksi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk meredam konflik agar tidak meluas.

Dua korban dalam bentrokan akibat terkena panah itu kini sedang menjalani perawatan di Puskesmas Waiwerang, Ibu Kota Kecamatan Adonara.

Polisi baru berhasil memukul mundur dua kelompok warga yang bertikai itu sekitar pukul 08.00 Wita. Namun, situasi di lokasi masih memanas. Hingga kini aparat kepolisian masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi bentrokan susulan. “Anggota kami masih berjaga di lokasi bentrokan,” ujar Mahyu.

Sumber : sergapntt.com

by. jose

Keterangan gambar : Perang panah, ilustrasi admin

Gaji Bupati Cuma Rp 6,1 Juta tapi Jadi Rebutan

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Gaji Bupati Probolinggo, Jawa Timur, Hasan Aminuddin tahun 2012 hanya Rp 6,1 juta per bulan. Gaji Wakil Bupati Salim Qurays, hanya Rp 5,3 juta.

Walaupun begitu, posisi tersebut diincar dan diperebutkan oleh tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati, yang akan bertarung pada Pilkada 8 November nanti. Ketiga pasangan calon itu adalah istri Bupati Probolinggo Tantri Hasan Aminuddin-Timbul Prihanjoko, Wakil Bupati Salim Qurays-Agus Setiyawan, dan mantan Sekda Kusnadi-Wahid Nurrahman.

Data yang dihimpun menyebutkan, gaji bupati sebesar Rp 6.746.363. setelah dipotong pajak, nilainya menjadi Rp 6.170.600. Gaji wakil bupati Rp 5.774.242, setelah dipotong pajak gaji bersihnya menjadi Rp 5.322.800. Gaji bupati terdiri atas gaji pokok Rp 2.100.000, tunjangan istri Rp 210.000, tunjangan dua anak Rp 84.000, tunjangan jabatan Rp 3.780.000, tunjangan beras Rp 236.000, tunjangan PPh Rp 336.363. Totalnya senilai Rp 6.746.363. Setelah dipotong potongan pihak ketiga dan PPh sebesar Rp 575.763, gaji bersihnya hanya Rp 6.170.600.

Adapun gaji wakil bupati terdiri atas gaji pokok Rp 1.800.000, tunjangan istri Rp 180.000, tunjangan dua anak Rp 72.000, tunjangan jabatan Rp 3.240.000, tunjangan beras Rp 236.000, dan tunjangan PPh Rp 246.242. Maka gaji kotornya Rp 5.774.242. setelah dipotong potongan pihak ketiga dan PPh sebesar Rp 451.442, gaji wakil bupati Rp 5.322.800.

Setahun, gaji bersih bupati Rp 74.047.200, dan wakil bupati Rp 63.873.600.  Menurut Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Tanto Walono, Senin (1/10/2012), gaji mereka diberikan tiap bulan tanggal 1, sama seperti PNS. Gaji mereka tergantung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun depan, gaji mereka bisa saja naik, meski mungkin hanya satu juta. Maka, siapapun bupati dan wakil bupati yang terpilih nanti, akan menerima gaji sekitar itu. 

Sumber : Kompas.com

Penulis : Kontributor Probolinggo, Ahmad Faisol | Selasa, 2 Oktober 2012 |

Editor : Glori K. Wadrianto

Jadi Gubernur Sumsel, Susno Siap Tidak Digaji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji mengaku siap maju ke ajang pemilihan gubernur Sumatera Selatan. Bahkan apabila ia terpilih, Susno siap untuk tidak digaji.

Ia juga berjanji akan melepaskan semua kepentingan pribadi di perusahaan batubara keluarganya.

"Jadi aku betul-betul ingin mengabdi. Enggak perlu aku digaji. Tapi, persoalannya, ada enggak yang mengangkat kita, mana mungkin. Zamannya sudah lain," ujarnya saat ditemui Tribunnews.com, Senin(1/10/2012).

Susno mengatakan, bahwa dirinya tidak begitu saja maju dalam Pilgub. Ia menegaskan, tidak akan mau mengeluarkan uang satu rupiah pun dana menuju Sumsel 1 itu.

"Jadi untuk apa mencalonkan, aku tak mau kalah, aka mengeluarkan duit, sudah habis, malu pula. Aku tak mau keluar duit, aku tak mau malu," kata Susno.

"Kalau soal duit keluar, aku mau berapapun, tapi bukan untuk Pilkada. Kecuali untuk CSR. Tapi, kalau harus membayar untuk mengabdi, itu pasti tujuannya nanti cari duit, enggak baik. Mungkin dia tidak cari tapi jabatan. Kalau jabatan sudah pernah, malah jabatan dengan kekuasaan bisa menangkap. Jabatan itu pada hakikatnya pintu neraka bila menyalahgunakannya. Tapi kalau kita tidak salahgunakan itu bisa jadi pintu pahala. Tapi mungkin 99 persen jabatan itu pintu neraka yang pahala cuma 1 persen, yang banyak paha dan neraka," tambah Susno.

Lebih jauh Susno juga menyinggung, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama menjadi contoh bahwa calon yang memihak rakyat akan dipilih.

"Siapa yang memihak rakyat, siapa yang mau pembaruan, dia jadi," kata mantan Kapolda Jawa Barat itu.

Susno menegaskan, bahwa prinsip hidupnya adalah memberantas KKN. Dan prinsip itu ia akan realisasikan bila menjadi gubernur Sumsel. Karena itu, ia meminta masyarakat Sumsel tidak mencalonkannya bila tidak siap dirinya melakukan "bersih-bersih" di Sumsel.

"Jadi, jangan mencalonkan aku. Itu saja. Nanti menyesal. Nanti enggak ada lagi KKN. Enggak bisa lagi menitip anak, menitip keponakan. Aku dari bintang satu, dua, tiga, ada tidak keponakanku jadi Sersan? Apalagi Akabri? Enggak ada. Kalau memang kamu pintar, kamu masuk. Kalau memang bodoh, yah tidak bisa. Masuk Akabri tidak bayar," cerita Susno.

"Anak adikku menangis-nangis, bilang tolong itu yang backing Kolonel saja bisa masuk, ku bilang, minta saja kepada Kolonel itu. Ini bukan Kolonel, ini bintang tiga. Kalau memang benci begitu, bencilah aku, daripada besok negara rusak waktu dia jadi jenderal tapu tukang peras. Itu saja pendirian aku," ujar Susno.

Ia memastikan jajaran Pemprov Sumsel akan gerah bila dirinya melancarkan aksi bersih-bersih KKN ini.

"Kalau ini disampaikan ke aparat Pemda, pasti tidak akan memilih aku. Siapa yang akan memilih. Berantas KKN, di mana akan diberantas, yang di semuanya. Aku sudah tahu tempatnya," ungkapnya.

Kalau ada partai politik yang mengusung Anda? "Tadi syaratnya, mau tidak "bersih-bersih". Bila perlu, bila yang mengajukan aku itu korupsi akan aku tindak. Misal dia bilang aku ini tim suksesnya, aku jawab kau tim suksenya tapi sekarang kau ku tindak," tandasnya.

Menurut Susno, prinsip berantas KKN pun ia lakukan saat menduduki jabatan strategis di kepolisian, seperti saat menjadi Kabareskrim dengan membongkar sejumlah kaus korupsi yang sebelumnya tertutup rapih, yakni mafia pajak dan mafia hukum.

"Untuk punya duit itu tak perlu korupsi. Aku jadi Kapolda tak korupsi. Mobil yang dibilang dari korupsi, Timur itu tahu dari mana aku dapat duit. Otak ini dipakai, aku ini dagang, swasta, tapi enggak ada usaha ku yang berhubungan dengan polisi. Aku belikan untuk kapal terbang polisi yah tidak. Bukan aku mau dibilang teerlalu ekstrem perusahaan aku bersih, yah tidak. Preman-preman di jalan masih nginjak juga. Dibilang ini punya Pak Susno, saya bilang kalau di jalan harus bayar, yah bayar. ikuti," bebernya.

Sumber: tribunnews.com

Oleh Abdul Qodir | TRIBUNnews.com