Lagi-lagi........!! TKI Ditembak Mati Di Malaysia

KUALA LUMPUR - swarakepri.com : Seorang buruh kelapa sawit warga negara Indonesia (WNI) DI Malaysia tewas ditembak majikannya karena disangka beruk atau kera liar yang sedang mengambil buah mangga.

Kaniseus Leu (39), asal Kepulauan Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), tewas akibat terkena tembakan di kepala dan bahunya dalam kejadian di Paya Bungor, Kelantan tersebut, demikian dilaporkan media-media lokal di Kuala Lumpur, Selasa (16/10).

Wakil Kepala Unit Penyidikan Kriminal Pahang, Superintendan Mohd Haris Daud mengatakan, sebelum kejadian, korban dan abangnya singgah di pohon mangga tersebut,  untuk memetik buahnya ketika dalam perjalanan pulang dari ladang sawit.

Abangnya pergi ke gudang untuk menyimpan peralatan kerja sementara korban memanjat pohon mangga yang ada di halaman rumah majikannya.

"Majikan melihat dari jendela dapur rumah pohon itu bergoyang dan menyangka beruk liar sedang merusak buah mangganya," katanya.

Tanpa pikir panjang, tersangka yang berusia 71 tahun itu segera mengambil senapan anaknya dan melepaskan tembakan ke arah korban sehingga ia tewas.

Mohd Haris mengatakan, jarak antara tersangka dan korban hanya sekitar 20 meter.

Saat ini, tersangka ditahan di Kantor Polisi Daerah Kuantan untuk pemeriksaan lebih lanjut berdasar Seksyen 302 Kanun Keseksaan sementara senapannya disita polisi.

Sumber : http://www.swarakepri.com/index.php/buruh/tki-tkw/item/347-lagi-lagi-tki-ditembak-mati-di-malaysia

BPK Siap Serahkan Audit Hambalang ke KPK

MALANG, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah selesai melakukan audit investigatif terkait kasus Hambalang. Dalam waktu dekat, BPK akan segera menyerahkan hasil audit tersebut ke pemerintah. Hal itu dikatakan anggota BPK Ali Masykur Musa, Senin (15/10/2012), di Malang, Jawa Timur, seusai menghadiri acara Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (Isnu).

"Soal audit sudah selesai. Dalam waktu dekat akan diserahkan ke pemerintah, yakni ke DPR RI, dan KPK," kata Ali.

Ketika ditanya soal kerugian negara yang ditemukan soal kasus dugaan korupsi itu, Ali enggan menyebutkannya. "Soal kerugian negara, saya tidak bisa menyebutkannya," katanya.

Lebih lanjut Ali menyampaikan, mayoritas hasil audit BPK, tidak langsung ditindaklanjuti oleh penegak hukum. "Padahal, BPK itu bersifat otonom untuk melakukan audit. Seharusnya, setiap hasil audit, langsung ditindak lanjuti," katanya.

Dari total hasil audit BPK, sebanyak 70 persen, tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum, yakni, KPK, Polri dan Kejaksaan. "Sementara yang ditindaklanjuti hanya 30 persen," kata mantan Ketua Umum PB PMII itu.

Mayoritas kasus yang diaudit BPK, katanya, kasus dugaan korupsi mark up anggaran, perjalanan dinas, anggaran dan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. "Harapan saya, ke depannya, agar hasil audit BPK ditindaklanjuti, segera ada rapat koordinasi antara tiga institusi penegak hukum itu. Tujuannya, agar bisa menelusuri hasil audit BPK itu dan berjalan efektif," kata Ali.

Saat ini, kasus dugaan korupsi Hambalang menjadi salah satu kasus prioritas di KPK. Ketua KPK Abraham Samad mengisyaratkan bakal ada tersangka baru kasus tersebut. Abraham bahkan mengatakan akan ada hal yang mengejutkan.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, penetapan Deddy sebagai tersangka merupakan anak tangga pertama yang akan dijadikan pijakan KPK dalam menyasar keterlibatan pihak lain. Terkait penyidikan kasus ini, KPK sudah memeriksa sejumlah pihak, di antaranya pihak Kemenpora, pihak kerja sama operasi (KSO) PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya selaku pelaksana proyek, serta mantan Sekretaris Menpora Wafid Muharam.

Sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan, KPK sudah meminta keterangan Menpora Andi Mallarangeng dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, ada kemungkinan memeriksa Andi dan Anas dalam penyidikan kasus Hambalang ini jika keterangan keduanya memang diperlukan dalam melengkapi berkas tersangka Deddy.

Sumber : Kompas.com

Ket. Foto : Ali Masykur Musa, Anggota BPK

Gerindra: Prabowo Sudah Populer Sebelum Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik membantah jika partainya dituding sebagai "penumpang gelap" dalam Pilkada DKI Jakarta lalu.Taufik mengatakan bahwa pilkada lalu bukanlah batu loncatan bagi Gerindra untuk memenangkan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2014.

"Gerindra bukan penumpang gelap, bagaimana bisa dibilang penumpang gelap. Mungkin yang lain yang dimaksudkan. Yang saya tahu, Gerindra adalah partai pengusung Jokowi-Basuki," ujar Taufik, Sabtu (13/10/2012), seusai acara diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta.

Taufik menuturkan, Gerindra tidak mencari modal politik pilpres mendatang saat mendukung Gubernur DKI Jakarta terpilih itu. Menurutnya, strategi Gerindra dalam pilkada dan pilpres berbeda. Selain itu, popularitas Prabowo sebagai kandidat calon presiden yang diusung partai ini sudah terlebih dulu melejit sebelum Jokowi.

"Sebelum (survei) Jokowi keluar, Prabowo sudah populer rating-nya. Kami juga sudah survei internal dan hasilnya popularitas Prabowo yang paling tinggi," kata Taufik.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut ada banyak "penumpang gelap" yang ikut menikmati kemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta. Mereka, menurut Megawati, mengklaim sebagai pihak yang paling berjasa dalam kemenangan Jokowi-Basuki. "Ikut menikmati sukses tanpa merasa terganggu sedikit pun secara moral," kata Megawati ketika memberikan pidato di pembukaan Rapat Kerja Nasionas (Rakernas) II PDI-P di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/10/2012).

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Tubagus Hasanuddin mengatakan, sindiran Megawati itu terkait keinginan pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di Jakarta setelah Jokowi-Basuki dilantik nantinya.

"Penumpang gelap ini berharap terlalu banyak. Ada yang titip jadi Ketua Bapeda (Badan Perencanaan Daerah), ada yang kasak-kusuk ke wali kota dan wakil wali kota. Saya dapat info sudah ada DP (down payment) untuk jabatan di pemda," kata Tubagus, Sabtu.

Sumber : kompas.com
Foto : Prabowo Subianto

4 Aktivitas yang Bisa Meningkatkan Kemampuan Otak

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir ternyata tak perlu kegiatan rumit. Beberapa aktivitas ringan berikut ini bisa membantu menyegarkan fungsi otak.

Terlalu lama bekerja sering membuat pikiran buntu dan terasa penat. Jika merasa kemampuan otak menurun, beberapa aktivitas ini bisa membantu Anda.

Duduk tegak
Sepertinya sepele, tapi postur yang baik bisa membantu kemampuan berpikir Anda. Bangun dari duduk yang santai ke posisi tegak. Posisi tegak bisa membantu meningkatkan kesiagaan dan kemampuan berpikir lebih baik. Coba saja duduk santai di sofa dengan posisi malas dan mulut setengah terbuka, lalu lakukan perhitungan matematika sederhana dalam dalam pikiran Anda. Pasti lebih cepat jika dalam keadaan duduk tegak, mata melihat ke depan, dan mulut tertutup.

Olahraga
Olahraga ringan dan teratur bisa membantu meningkatkan kinerja otak. Sebuah studi mengatakan fungsi kognitif meningkat secara drastis setelah melakukan senam aerobik selama 10 menit. Untuk menghilangkan otak yang penat di kantor, berjalan kaki santai sambil menghirup udara segar bisa membantu mengembalikan kesegaran pikiran.

Ketika kita bergerak atau berolahraga, asupan oksigen ke otak pun semakin meningkat. Selain baik untuk menyegarkan otak, olahraga secara teratur setidaknya 30 menit sehari juga bisa membantu meningkatkan kemampuan otak dan melindungi sel otak secara jangka panjang.

Hubungan sosial
Memiliki hubungan baik dengan pasangan, keluarga, atau teman ternyata bermanfaat untuk kesehatan otak. Sebuah studi yang dilakukan Harvard School of Public Health, Amerika, menemukan orang dengan kehidupan sosial yang aktif menunjukkan penurunan memori yang lebih kecil ketimbang orang yang kurang aktif dalam hubungan sosial.

Rahasianya adalah, interaksi yang sehat dengan orang lain. Interaksi dengan teman, pasangan, atau keluarga ternyata merupakan latihan yang baik bagi otak. Dengan sering berinteraksi, otak menjadi lebih aktif dan sehat. Karena itu, jangan ragu untuk selalu menjaga hubungan baik dengan teman atau keluarga. Hubungi mereka secara berkala dan ciptakan interaksi yang menyenangkan. Hubungan yang menyenangkan dengan orang lain membuat hidup bahagia sekaligus menyehatkan otak.

Tertawa
Tertawa merupakan kegiatan menyenangkan yang ternyata bermanfaat bagi otak. Saat tertawa, tubuh melepaskan hormon endorfin yang membantu menurunkan tingkat stres. Mengurangi stres secara jangka panjang baik untuk kesehatan otak. Tertawa juga dipercaya bisa membantu membuat seseorang lebih terbuka terhadap ide dan pendapat baru.

Jika tanggapan emosional lainnya hanya mempengaruhi beberapa area di otak, tertawa memiliki efek lebih besar. Tertawa membuat banyak bagian otak menjadi lebih aktif. Mendengarkan cerita lucu atau melihat sesuatu yang lucu bisa mengaktifkan beberapa bagian otak yang berfungsi untuk meningkatkan kreatifitas dan proses belajar.

Makan buah
Beberapa buah memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan otak. Stroberi atau blueberry memiliki kandungan anti oksidan tinggi yang baik untuk memperbaiki kerusakan sel pada otak. Beberapa buah-buahan lain juga memiliki berbagai kandungan yang bisa membantu meningkatkan fungsi otak. Apa saja buah yang baik untuk otak bisa dibaca selengkapnya di sini (http://id.she.yahoo.com/6-buah-segar-yang-bisa-meningkatkan-kualitas-otak-.html)

Asupan makanan yang baik untuk otak didukung oleh aktivitas yang menstimulasi otak seperti di atas bisa membantu kerja otak menjadi lebih maksimal. Seperti bagian tubuh lainnya otak juga perlu istirahat. Karena itu tidur yang cukup paling tidak 7-8 jam sehari juga bisa membantu memulihkan kembali kondisi otak dan memperbaiki sel-sel otak yang rusak. Selain itu jangan lupa selalu lakukan relaksasi dan kegiatan yang mengurangi stres untuk menjaga kesehatan otak.

Sumber : Yahoo.news

Soal DAK Lembata 2011 : DPRD Masih Tunggu Kelengkapan Data, Aldiras Segera Lapor Polisi

LEWOLEBA,FBC- Pimpinan DPRD Lembata belum bisa mengeluarkan surat pelimpahan kasus dugaan penyelewengan dana, dalam proyek pengadaan buku yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lembata tahun 2011.

Keputusan paripurna DPRD Lembata pada Selasa 2/10/2012 silam, tentang pelimpahan kasus DAK 2011 ke pihak polisi, masih harus menunggu sampai batas waktu enam puluh hari sebagaimana yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil ketua II DPRD Kabupaten Lembata, Yoseph Meran Lagor, mengatakan hal itu ,  saat dikonfirmasi FBC, melalui pembicaraan telepon, Kamis, (11/10/2012) malam lalu.

Dia membenarkan jika DPRD Kabupaten Lembata telah memutuskan melalui rapat paripuna untuk membawa kasus DAK 2011 ini ke ranah hukum, namun hingga saat ini, kasus DAK 2011 yang diduga melibatkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO), Kabupaten Lembata,  Alex T. Making belum dilakukan. Menurutnya, hal ini dikarenakan, data-data lain sebagai lampiransuratpelimpahan kasus belum lengkap.

“Rapat itu sudah kita selesaikan, namun kita masih butuh waktu untuk memproses keputusan sidang itu. Kita butuh data tambahan lain sebagai lampiran,” jelasnya.

Selain itu Yoseph Meran mengatakan, argumentasi-argumentasi yang terbangun dalam rapat paripuna DPRD Lembata saat itu, masih mengambang dari sisi aturan. Permendagri Nomor 13 tahun 2010 mestinya menjadi acuan, dalam regulasi itu. DPRD hanya diberikan dua opsi, yakni, meminta BPK untuk mengklarifikasi hasil temuan atau DPRD meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.

Dia mengatakan, walau telah diputuskan melalui paripurna untuk pelimpahan kasus dari DPRD ke pihak polisi, DPRD Lembata harus berdasar pada rujukan aturan yang benar.

“Jadi kita mau lapor pakai dasar apa?, coba, saya mau tanya, Kita harus tunggu sampai batas waktu enam puluh hari. Jika dalam enam puluh hari itu, tidak ada tindak lanjut dari PPO terhadap rekomendasi BPK, maka itu sudah terjadi tindakan kriminal dan segera kita laporkan ke polisi.  Kalau kita buat laporan sekarang, terus orang balik lapor kita siapa yang tanggungjawab?” tegasnya.

Yoseph Meran, yang saat dikonfimasi mengaku sedang berada di Kupang mengatakan, hasil keputusan rapat itu, dapat ditindak lanjuti jika BPK sudah memastikan adanya kerugian negara dalam proyek tersebut.

Sementara, Ketua DPRD Lembata Yohanes Derosari yang terlebih dahulu dikonfirmasi FBC, diruang kerjanya Kamis, 11/10/2012 mengatakan, hingga saat ini, dirinya selaku ketua DPRD belum mendapat laporan resmi dari wakil ketua II DPRD Kabupaten Lembata Yosep Meran Lagaor, terkait keputusan paripurna tersebut.

“Coba tanya saja ke wakil ketua II, dia yang pimpin rapat waktu itu. Karena saya sedang tugas ke luar Lembata, dan sampai sekarang pun saya belum dapat laporan resmi dari beliau.”

Walau belum mendapat laporan dari wakil ketua II, Ketua DPRD Lembata, Yohanes tak mau gegabah dalam mengambil langkah. Ia pun senantiasa berharap keputuskan rapat paripurna DPRD untuk melimpahkan temuan BPK terhadap proyek pengadaan buku yang bersumber dari DAK tahun 2011 ke pihak Polisi, DPRD mengacu pada Permendagri nomor 13 tahun 2010, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh wakil ketua II DPRD kabupaten Lembata.

 Bantah Tudingan Main Mata

Menanggapi tudingan yang mengatakan pimpinan DPRD Lembata “main mata” dengan pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) karena dinilai lamban mengeluarkan surat pelimpahan kasus, dugaan penyelewengan dana dalam proyek pengadaan buku tahun 2011 yang bersumber dari dana DAK Kabupaten Lembata, ketua dan wakil ketua DPRD Lembata, tegas membantah.

“Bicara ini harus ada bukti, jangan main isu yang tidak benar. untuk apa itu?, Kalau kemudian ditemukan ada kerugian negara dalam proyek pengadaan buku itu, kita akan bawa ke ranah hukum, tidak mungkin kita petieskan,”ungkap ketua DPRD Lembata.

Begitupun dengan wakil ketua II DPRD Lembata, Yos Meran Lagaor. Yos Meran bahkan mengancam untuk melaporkan siapa saja ke pihak polisi, karena dianggap mencemarkan nama baiknya.

“PPO terlalu banyak masalah, saya juga tidak suka itu, jadi jangan main tuding sembarang. Saya sangat jeli melihat aturan. Tidak ada itu, siapa yang kasih tahu bahwa saya terima suap, kalau saya tahu saya akan lapor dia ke polisi,” kata Yos Meran.

Kadis PPO tak Ingin Komentar Soal Keputusan DPRD Lembata

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kadis-PPO) Kabupaten Lembata, Alex T. Making, saat ditemui usai mengikuti apel bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 13 otonomi Kabupaten Lembata, Jumat, 12/10/2012, mengaku tak mau berkomentar tentang keputusan paripurna DPRD Lembata.

Dia mengatakan, apapun yang diputuskan dalam paripurna DPRD, adalah menjadi kewenangan DPRD. Namun dirinya yakin bila sampai dengan batas waktu enam puluh hari, sebagaimana yang direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan, semua buku sudah terdistribusi ke sekolah penerima proyek.

“Pemerintah tetap menindak lanjuti rekomendasi BPK. Sekarang semua buku sudah ada di Lewoleba. Dalam enam puluh hari, batas waktu yang ditetapkan BPK, semua buku sudah masuk ke sekolah penerima proyek. Saya tidak mau komentar soal keputusan paripurna, itu kewenangan DPRD” jelas dia.

Aldiras Segera Lapor Polisi

Panitia proyek pengadaan buku tahun 2011 yang bersumber dari Dana Aloasi Khusus kabupaten Lembata, dinilai telah melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya, orang lain atau koorporasi yang mengakibatkan kerugian negara. Pernyataan 100% dengan menandatangani berita acara penerimaan barang, dimana tidak sesuai dengan kenyataan lapangan adalah perbuatan melawan hukum.

“Hasil temuan BPK menunjukan bahwa buku pada beberapa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum datang sesuai adendum kontrak, tetapi panitia berani menandatangi berita acara penerimaan barang, dan menyatakan seratus persen pekerjaan, tindakan ini adalah tindakan melawan hukum karena diduga telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun koorporasi.”

Pernyataan  ini disampaikan koordinator Aliansi Kebenaran dan Keadilan Anti Kekerasan (Aldiras) Lembata, Petrus Bala Wukak, SH, saat ditemui di kediamannya di bilangan Tujuh Maret, kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Jumat, 12/10/2012.

Oleh karena menduga telah terjadi kerugian negara, Aldiras, melalui Petrus Bala Wukak mengaku sedang menggalang kekuatan dari berbagai elemen masyarakat untuk membuat pengaduan langsung ke pihak Polisi, serta melakukan presure melalui aksi demonstrasi.

“Aldiras akan melakukan demonstrasi sekaligus menyerahkan laporan atas dugaan penyelewengan dana terhadap proyek pengadaan buku tahun 2011, sekarang kami sedang menggalang kekuatan dari berbagai elemen masyarakat,” tegasnya.

Piter mengaku, aksi menggalang kekuatan dari berbagai elemen masyarakat untuk melakukan demonstrasi dan membuat laporan polisi ini, dilakukan Aldiras, karena lambanya respon pihak penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan hasil temuan BPK itu. (Yogi Making)

Sumber :floresbangkit.com 

Foto : Ketua DPRD Lembata, Yoh. Derosari, Kadis PPO, Alex T. Making, Koordinator Aldiras, Petrus Bala Wukak

Persetujuan DPR atas Gedung Baru KPK Berkat Pidato SBY

VIVAnews – Komisi III Bidang Hukum DPR sepakat mencabut tanda bintang pada pembahasan anggaran gedung baru KPK. Artinya, DPR kini merestui pembangunan gedung baru KPK.

Anggota Komisi III, Martin Hutabarat, mengatakan restu DPR atas pencairan anggaran pembangunan gedung baru KPK itu merupakan imbas dari pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin malam, 8 Oktober 2012, terkait perseteruan KPK-Polri.

“Ini semua adalah imbas dari pidato Presiden SBY yang menunjukkan ketegasannya. Ia tidak ragu-ragu dalam memberantas korupsi,” kata Martin, Jumat 12 Oktober 2012.

Rapat Komisi III DPR yang digelar semalam, Kamis 11 Oktober 2012, pun dalam 15 menit memutuskan pencabutan tanda bintang pada anggaran gedung baru KPK, sehingga gedung permanen lembaga pemberantasan korupsi itu bakal dibangun tahun 2013-2015.

Pesetujuan itu dicapai dengan suara bulat oleh seluruh fraksi yang ada di DPR. “Ini sangat mengejutkan karena minggu lalu rapat Komisi III DPR masih menolak usulan KPK untuk membangun gedung baru,” ujar Martin.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan perwakilan fraksi-fraksi yang ada di Komisi III mengungkapkan mereka mendapat perintah dari pimpinan partai masing-masing untuk mendukung pembangunan gedung baru KPK.

Selain menyetujui pembangunan gedung baru KPK, rapat Komisi III DPR semalam juga memutuskan untuk meningkatkan anggaran dalam jumlah besar bagi Kepolisian dan Kejaksaan terkait tugas pemberantasan korupsi.

“Sehingga untuk anggaran tahun 2013, pendapatan dan fasilitas bagi penyidik Polri di Kepolisian dan Jaksa di Kejaksaan sama besarnya dengan penyidik dan penuntut di KPK. Dengan demikian tidak boleh lagi ada alasan tidak efektifnya penyidikan korupsi di Kepolisian karena penghasilan dan fasilitas yang kurang dibanding di KPK,” kata Martin. (ren)

Sumber : VIVAnews.com

Tudingan Megawati "Penumpang Gelap" Mengarah ke Gerindra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyebut ada "penumpang gelap" yang seolah merasa dirinya paling berjasa memenangkan Joko Widodo alias Jokowi terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta untuk Periode 2012-2017.

"Pilkada Jakarta juga telah membuka jalan bagi para “penumpang gelap” untuk ikut menikmati sukses tanpa merasa terganggu sedikitpun secara moral. Pilkada Jakarta telah membuka tabir betapa sempitnya pemahaman banyak pihak terhadap politik. Kita menyaksikan bagaimana elit dan cerdik pandai berlomba merayakan kemenangan sambil menyingkirkan pihak yang kalah. Politik seakan menjadi hanya persoalan menang-kalah. Mereka dengan lantang seakan mengatakan, menang adalah puncak dari semua keagungan politik. Kalah adalah gambaran dari kebodohan dan keterbelakangan dalam politik," kata Megawati dalam sambutannya di Arena Rakernas II PDI Perjuangan di Surabaya, Jumat (12/10/2012) sore.

Menanggapi soal itu, Pengamat Politik UI Iberamsjah menilai tudingan Megawati soal "penumpang gelap" itu sebenarnya diarahkan ke Gerindra dan juga Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo.

"Ini sebagai buntut persaingan Gerindra dan PDIP," kata Iberamsjah ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Jumat (12/10/2012).

Menurut dia, Megawati menangkap kesan seolah Gerindra yang bekerja keras memenangkan Jokowi jadi gubernur DKI Jakarta. "Banyak dimuat media massa yang menyindir pertama kali soal itu kan Taufik Kiemas," kata dia.

Padahal, menurut Iberamsjah, PDIP sangat berperan besar memenangkan Jokowi jadi gubernur DKI Jakarta. 'Jokowi kan kader PDIP. Dan semua kader PDIP turun memenangkan Jokowi," ujarnya.

Di luar itu, Iberamsjah mengatakan Petinggi Gerindra Fadli Zon pernah di sebuah wawancara televisi menyebut Gerindra dan Prabowo berjasa memenangkan Jokowi.

"Harusnya tidak usah klaim seperti itu. Seakan-akan Bu Mega kan tidak ada kerjaan memenangkan Jokowi. Memang sejak awal ada yang sudah mencium putus kongsi PDIP dan Gerindra ini," katanya.

Sumber : Tribunnews.com