Didapatinya ratusan warga masyarakat yang masuk dalam daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), di sejumlah desa, diduga para Kepala Desa (Kades) ikut berkonspirasi di dalamnya.
Hal ini terlihat dari modus penerbitan Surat Keterangan Domisili (SKD), bagi ratusan warga di Desa Waienga, Desa Tapolangu, dan Desa Dikesare, di Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. Dimana, beberapa sumber, yang ditemui secara terpisah, Jumat (21/1/2011), mengatakan mereka tidak pernah didatangi oleh tim sukses bakal pasangan calon peresorangan, untuk dimintai dan didaftar masuk dalam daftar data pendukung bakal calon perseorangan.
Hal ini disampaikan Ketua PPS Desa Tapolangu, Pius Lengari, saat ditemui di Tapolangu, Jumat (21/1/2011) siang. Lengari, menjelaskan dirinya sendiri merasa heran, karena banyak warga masyarakat Tapolangu yang datang melakukan protes ke PPS, karena tidak pernah didatangi oleh tim sukses, tetapi nama-nama masyarakat tersebut ada dalam daftar dukungan yang diterimanya.
“Saya punya nama ada, dan saya bilang kepada mereka, bahwa saya tidak pernah didatangi, tetapi surat keterangan domisili saya ada. Padahal, saya punya KTP (Kartu Tanda Penduduk), ada dan masih hidup. Jadi saya tidak butuh ini, kalau saja mereka mau minta dukungan, datang saja ke rumah dan kita saling mengerti mungkin kita bisa dukung,” urai salah seorang anggota PPS, Desa Tapolangu, Laurensius Ledu, yang namanya juga masuk dalam daftar dukungan paket Kasih (Ir. Lukas Lipataman Witak-Drs. Muhidin Isyak).
Lengari pada kesempatan tersebut, juga mengatakan bahwa akibat dari hal ini, sejumlah masyarakat sudah mengambil format B-8 KPU-KWK (Format tidak mendukung), di PPS, untuk menarik dukungan mereka dari daftar nama-nama pendukung paket Kasih. “Masyarakat datang dan protes, mengapa nama mereka ada dalam daftar tersebut, kami jelaskan dan mereka (masyarakat) sudah mengambil dan mengisi Format B-8 KPU-KWK, untuk menarik dukungan mereka. Total yang sudah ambil dan tanda tangan Format B-8 itu, ada 42 orang, dan 13 lainnya kami drop, karena orangnya tidak ada lagi di Tapolangu. Sebagian sudah meninggal enam tahun lalu, sebagian lainnya pindah ke luar Lembata, dan juga narapidana, sehingga tersisa 37 dukungan, tetapi masih ada yang belum terverifikasi, sehingga masih ada kemungkinan berkurang,” urai Lengari.
Kejadian serupa terjadi juga di Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan. Dimana hampir semua masyarakat yang namanya ada dalam daftar dukungan Paket Kasih, maupun Paket Tite Hena (Drs. Gabriel Toby Sona-Gerady Tukan,S.Pd.,M.Si), di Desa Waienga juga mengaku tidak pernah didatangi. Ketiga Kades ini, dan mungkin ada pada desa-desa lainnya, di seluruh wilayah Kabupaten Lembata, justru mengaku menandatangani SKD warga masyarakatnya diatas kertas kosong, dengan format SKD yang dibuat oleh tim sukses, dan bukan dibuat di kantor desa.
Kepala Desa Tapolangu, Damianus, yang dikonfirmasi di Tapobaran, saat hendak ke Lewoleba, Jumat (21/1/2011), petang, mengakui bahwa dirinya pernah tanda tangan blanko SKD dan cap basah, dalam jumlah yang banyak. Namun dirinya tidak mengetahui, bahwa blanko SKD yang ditandatanganinya itu, akan digunakan sebagai data dukungan untuk bakal calon perseorangan dalam kepentingan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilu Kada) Lembata 2011 ini. Sementara itu, Kepala Desa Dikesare, Rafael Suban Ikun, dan Kepala Desa Waienga, belum sempat dihubungi, dan juga ketika dihubungi lewat telepon selulernya, tidak dapat dihubungi.
Karena itu, warga masyarakat Desa Tapolangu sudah mengatakan akan melakukan demonstrasi, dan juga membuat laporan polisi ke Kepolisian Resor (Polres) Lembata, karena tanda tangan mereka sudah dipalsukan untuk kepentingan yang mereka sendiri tidak tahu. “Kita harus demo ini, dan lapor ke polisi, karena tanda tangan kami sudah dipalsukan,” urai seorang warga yang menolak namanya dikorankan.
Informasi lainnya yang berhasil diperoleh, dari Kecamatan Atadei, juga terjadi masalah yang sama. Dan warga masyarakat telah melakukan protes keras atas hal ini. Karenanya, sejumlah aparat kepolisian dari Polres Lembata, sudah dikerahkan khusus ke Atadei untuk mengawal proses verifikasi faktual di Atadei.
Sementara itu, di PPS Pada, Kecamatan Nubatukan, mendapatkan surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lembata, bahwa ada dukungan dari masyarakat Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, untuk paket Tite Hena, sebanyak tiga dukungan. Namun hingga saat ini, pihak PPS belum mendapatkan data dukungan tersebut untuk dilakukan verifikasi.
“Kami dapat surat dari KPU, bahwa ada tiga pendukung paket Tite Hena disini, tetapi kami tidak tahu siapa mereka, karena memang datanya belum kami dapat dari tim sukses maupun KPU. Padahal sesuai jadwal, harusnya hari ini (kemarin), sudah dimulai verifikasi faktual,” urai ketua PPS, Desa Pada, Anton D. Lerek, Jumat (21/1/2011) pagi. (yogi)
