Super-Lembata
“ Lembata menjadi otonom sebenarnya ingin menurunkan “Woyong Liman Lema” menjadi “Pari Lema”. Demikian sambutan Brigjen Pol (Purn) Drs. Anton Enga Tifaona, yang disampaikan Paulus Domi Ruing, pada Musawarah Besar Rakyat Lembata (Mubesrata) di Hadakewa, Senin (11/2010).
Dalam sambutan itu, Tifaona menjelaskan bahwa Lembata “Woyong Liman Lema” adalah berupa kemiskinan, kemelaratan, kebodohan, keterbelakangan, dan keterisolasian yang seharusnya digantikan dengan “Pari Lema”yaitu Lembata yang maju, mandiri, aman, sejahtera, dan beriman. Menurut Tifaona, yang menjadi syarat utama mencapai semua itu,adalah membutuhkan kerja keras dari “Wuno Pito”, yang adalah seluruh masyarakat Lembata, karena Lembata memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat potensial, dengan didukung dengan budaya yang mengikat.
Sambutan Tifaona yang dibawakan Ruing, menilai bahwa Lembata sudah 11 Tahun melaksanakan otonomi, namun kenyataannya masyarakat yang bercirikan “Woyong Liman Lema” masih hidup menggelantung di atas tradisi “Likat Matan Telo”. Sedangkan ‘Pari Lema” masih tetap menjadi cita-cita dan harapan yang tak kunjung tercapai.
Bertepatan dengan HUT Otonomi Daerah, Tifaona mengharapkan agar semua masyarakat berusaha meluruskan kembali arah perjuangan Lembata, dengan memantapkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. “ Rakyat Lembata tidak boleh menjadi “Pemeran Pinggiran”, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan. Rakyat Lembata tidak boleh hanya diberi ikan, tetapi harus diberi kail, dan mampu memanfaatkannya”Tegas Ruing.
Jumat, 15 Oktober 2010
Herman Wutun : Jangan Kita Saling Menghina Dan Menjatuhkan
Super Lembata-
“ Jangan kita saling menghina dan menjatuhkan. “Titen” adalah semua kita punya. Dalam satu kesatuan untuk melayani dengan hati, agar Lembata ini kita buat baik,” Demikian pernyataan dari Bapak Herman Loli Wutun, dalam kegiatan sosialisasi, calon Bupati 2011-2014 bersama Tim Titen di Kecamatan Ile Ape, Rabu (13/2010).
Di hadapan ribuan masyarakat Kecamatan Ile Ape, yang berasal dari 16 Desa, Wutun menegaskan bahwa dengan hati kita dapat melihat sesuatu dari semua sisi. Dan sebagai manusia, kita pun memiliki tangan kanan dan tangan kiri, begitu pun ada muka dan ada belakang, sehingga hendaklah setiap kita, jangan pernah menilai orang dari sisi negatifnya, dan juga jangan coba menjatuhkan setiap calon atau figur yang lain.
“ Manusia punya tangan kanan dan kiri, ada muka ada belakang. Jadi kita tidak usah menilai orang dari sisi negatifnya dan menjatuhkannya,” Tegas Wutun.
Menurut Wutun dengan hati, seorang pemimpin harus dapat bertanggungjawab dalam upaya mensejahterakan seluruh rakyat secara adil dan merata, tanpa memandang siapa pun. Dan untuk mewujudkan semua itu, pemimpin yang melayani dengan hati, harus dapat mengetahui setiap persoalan yang dialami masyarakat, dan mencari penyelesaiannya.
Calon Bupati 2011-2014 ini, melihat bahwa Lembata memiliki 3 persoalan yang harus disikapi dan menjadi tanggungjawab bersama, yaitu Pertama Mental spiritual; bahwa masyarakat harus memiliki sikap baik, yang taat terhadap agama, tradisi, dan adat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol setiap proses pembangunan. Kedua Infrastruktur; pembangunan infrastruktur seperti jalan, air, dan listrik harus dapat ditingkatkan, demi menunjang pertumbuhan pembangunan. Ketiga Ekonomi Kerakyatan; di mana sector-sektor riil ekonomi rakyat, harus di hidupkan, mengingat perputaran uang yang begitu cepat, serta menjaga agar uang jangan kembali beredar ke Jakarta.
Kepada masyarakat ke-16 Desa tersebut, Wutun menyatakan bahwa karena atas dasar keperihatinan, maka Ia kembali ke Lembata. Sebagai anak yang di lahirkan di Lembata, Ia merasa terpanggil untuk memimpin dan bekerja demi Lembata.
“ Saya tidak bisa bekerja sendiri. Menjadi Bupati adalah mandat yang di berikan oleh Bapa, Ibu, dan saudara sekalian. Sehingga mandat yang di berikan, akan saya olah demi kepentingan kita semua,” Tutur wutun.
Wutun juga menjelaskan, pembangunan Infrastruktur seperti jalan dan sebagainya, tidak harus menggunakan uang APBD yang hanya mencapai 300 Milyar. Sehingga perlu melobi untuk mendapatkan dana segar dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Selain itu dalam bidang ekonomi, harus di hidupkan kembali Koperasi Unit Desa (KUD). Sebagai ketua Koperasi, Ia berjanji untuk menghidupi kembali KUD yang ada di Lembata, yang selama ini sudah tidak aktif.
“ Jangan kita saling menghina dan menjatuhkan. “Titen” adalah semua kita punya. Dalam satu kesatuan untuk melayani dengan hati, agar Lembata ini kita buat baik,” Demikian pernyataan dari Bapak Herman Loli Wutun, dalam kegiatan sosialisasi, calon Bupati 2011-2014 bersama Tim Titen di Kecamatan Ile Ape, Rabu (13/2010).
Di hadapan ribuan masyarakat Kecamatan Ile Ape, yang berasal dari 16 Desa, Wutun menegaskan bahwa dengan hati kita dapat melihat sesuatu dari semua sisi. Dan sebagai manusia, kita pun memiliki tangan kanan dan tangan kiri, begitu pun ada muka dan ada belakang, sehingga hendaklah setiap kita, jangan pernah menilai orang dari sisi negatifnya, dan juga jangan coba menjatuhkan setiap calon atau figur yang lain.
“ Manusia punya tangan kanan dan kiri, ada muka ada belakang. Jadi kita tidak usah menilai orang dari sisi negatifnya dan menjatuhkannya,” Tegas Wutun.
Menurut Wutun dengan hati, seorang pemimpin harus dapat bertanggungjawab dalam upaya mensejahterakan seluruh rakyat secara adil dan merata, tanpa memandang siapa pun. Dan untuk mewujudkan semua itu, pemimpin yang melayani dengan hati, harus dapat mengetahui setiap persoalan yang dialami masyarakat, dan mencari penyelesaiannya.
Calon Bupati 2011-2014 ini, melihat bahwa Lembata memiliki 3 persoalan yang harus disikapi dan menjadi tanggungjawab bersama, yaitu Pertama Mental spiritual; bahwa masyarakat harus memiliki sikap baik, yang taat terhadap agama, tradisi, dan adat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol setiap proses pembangunan. Kedua Infrastruktur; pembangunan infrastruktur seperti jalan, air, dan listrik harus dapat ditingkatkan, demi menunjang pertumbuhan pembangunan. Ketiga Ekonomi Kerakyatan; di mana sector-sektor riil ekonomi rakyat, harus di hidupkan, mengingat perputaran uang yang begitu cepat, serta menjaga agar uang jangan kembali beredar ke Jakarta.
Kepada masyarakat ke-16 Desa tersebut, Wutun menyatakan bahwa karena atas dasar keperihatinan, maka Ia kembali ke Lembata. Sebagai anak yang di lahirkan di Lembata, Ia merasa terpanggil untuk memimpin dan bekerja demi Lembata.
“ Saya tidak bisa bekerja sendiri. Menjadi Bupati adalah mandat yang di berikan oleh Bapa, Ibu, dan saudara sekalian. Sehingga mandat yang di berikan, akan saya olah demi kepentingan kita semua,” Tutur wutun.
Wutun juga menjelaskan, pembangunan Infrastruktur seperti jalan dan sebagainya, tidak harus menggunakan uang APBD yang hanya mencapai 300 Milyar. Sehingga perlu melobi untuk mendapatkan dana segar dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Selain itu dalam bidang ekonomi, harus di hidupkan kembali Koperasi Unit Desa (KUD). Sebagai ketua Koperasi, Ia berjanji untuk menghidupi kembali KUD yang ada di Lembata, yang selama ini sudah tidak aktif.
Korupsi Dalam Pandangan Peter Reuter
Oleh: Alvian Beraf
Peter Reuter lulusan Universitas Maryland, menyebutkan bahwa korupsi yang parah membatasi investasi dan pertumbuhan serta membuat pemerintahan tidak efektif. Risiko terbesar dihadapi oleh Negara berkembang dan Negara dalam transisi tetapi korupsi merupakan gejala dunia. Korupsi menciptakan ketidak-efisienan ekonomi dan ketidak-adilan tetapi reformasi dapat mengurangi keuntungan material dari suap. Korupsi tidak saja merupakan persoalan ekonomi tetapi ia juga bersenyawa dengan politik. Reformasi mungkin membutuhkan perubahan dalam struktur konstitusi dan hubungan yang mendasari antara pasar dan Negara. Reformasi yang efektif tidak akan terjadi kecuali kalau masyarakat internasional maupun pemimpin politik nasional mendukungnya.
Memandang persoalan yang sedang terjadi di BKP3 kabupaten Lembata, mengenai pembatalan evaluasi kegiatan PUAP, merupakan gejala yang akan menciptakan ketidak-efisienan ekonomi di Lembata. Pemberian sejumlah uang Negara untuk kepentingan pribadi, dan menelantarkan kepentingan public, merupakan bentuk keuntungan materil dari suap.
Pelbagai alasan dalam bentuk klarifikasi yang disampaikan Kepala BKP3, tentang pembatalan kegiatan evaluasi tersebut, merupakan persenyawaan antara politik dan ekonomi, dalam tujuan tertentu antara pimpinan dan bawahan. Untuk itu Lembata sangat membutuhkan perubahan baik dalam konstitusi, struktur dalam menciptakan Good and clean Government.
Peter Reuter lulusan Universitas Maryland, menyebutkan bahwa korupsi yang parah membatasi investasi dan pertumbuhan serta membuat pemerintahan tidak efektif. Risiko terbesar dihadapi oleh Negara berkembang dan Negara dalam transisi tetapi korupsi merupakan gejala dunia. Korupsi menciptakan ketidak-efisienan ekonomi dan ketidak-adilan tetapi reformasi dapat mengurangi keuntungan material dari suap. Korupsi tidak saja merupakan persoalan ekonomi tetapi ia juga bersenyawa dengan politik. Reformasi mungkin membutuhkan perubahan dalam struktur konstitusi dan hubungan yang mendasari antara pasar dan Negara. Reformasi yang efektif tidak akan terjadi kecuali kalau masyarakat internasional maupun pemimpin politik nasional mendukungnya.
Memandang persoalan yang sedang terjadi di BKP3 kabupaten Lembata, mengenai pembatalan evaluasi kegiatan PUAP, merupakan gejala yang akan menciptakan ketidak-efisienan ekonomi di Lembata. Pemberian sejumlah uang Negara untuk kepentingan pribadi, dan menelantarkan kepentingan public, merupakan bentuk keuntungan materil dari suap.
Pelbagai alasan dalam bentuk klarifikasi yang disampaikan Kepala BKP3, tentang pembatalan kegiatan evaluasi tersebut, merupakan persenyawaan antara politik dan ekonomi, dalam tujuan tertentu antara pimpinan dan bawahan. Untuk itu Lembata sangat membutuhkan perubahan baik dalam konstitusi, struktur dalam menciptakan Good and clean Government.
Kepala BKP3 Sedang Berbohong?
Super-Lembata
Alasan seputar pembatalan kegiatan evaluasi Program Usulan Agribisnis Perdesaan (PUAP), kepada sejumlah Gapoktan Lembata pada 2 pekan yang lalu, semakin terkuak. Dugaan pembatalan yang dilakukan dengan alasan, rencana kegiatan bertabrakan dengan agenda kabupaten, seperti yang disampaikan Kepala BKP3,Leonardus Semadu, SP kepada Super, ternyata tidak benar. Apakah Semadu sedang berbohong?
Hasil investigasi Super, Rabu (13/2010) kepada seorang staf penting BKP3, yang tidak mau disebutkan namanya menjelaskan, bahwa alasan pembatalan kegiatan evaluasi PUAP tersebut, salah satunya adalah masalah biaya.
Menurutnya, uang yang akan digunakan untuk kegiatan evaluasi tersebut, benar dipinjamkan kepada salah seorang staf BKP3, untuk membiayai anaknya sedang kulia. “ Uang itu memang betul dikasih pinjam kepada salah seorang staf,untuk ongkos anaknya yang kulia” Bebernya.
Lagi-lagi sumber ini mengingatkan Super untuk tidak menceritakan masalah ini kepada siapa pun, apalagi kepada wartawan. Karena masalah ini, lagi ramai dibahas dan diselidiki. Apabilah ada yang menanyakan soal uang ini, sampaikan bahwa uang tersebut sudah dikembalikan. “ Ama jangan cerita lagi. Awas wartawan dengar, karena sekarang lagi masalah, dan kalau ditanya jawab saja uang itu sudah dikembalikan,” Tuturnya.
BKP3 Kecewakan Gapoktan Lembata
“Kita sangat kecewa dengan sikap dari BKP3 yang membatalkan kegiatan evaluasi PUAP,”. Demikian kekecewaan yang di sampaikan salah satu anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kabupaten Lembata yang tidak mau disebutkan namanya, Rabu (13/2010) di Fery Ile Boleng.
Menurutnya, seharusnya kegiatan evaluasi Program Usulan Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2008/2009, yang melibatkan sejumlah Gapoktan Lembata, sudah dilaksanakan pada pekan lalu, (5-6/2010), tetapi di batalkan oleh Sekretaris BKP3 secara tiba-tiba melalui SMS.
Sumber terpercaya ini mengatakan bahwa kuat dugaan dana sebesar 58 juta yang di anggarkan untuk kegiatan evaluasi PUAP, telah manfaatkan oleh oknum pegawai BKP3 Lembata untuk urusan pribadi. “Uang tersebut di duga telah di pinjamkan oleh bendahara atas persetujuan Kepala Badan selaku pengguna anggaran kepada salah seorang staf untuk keperluan pribadi dan bukan untuk kepentingan publik”. Terang sumber tersebut.
Untuk membuktikan kebenaran informasi pembatalan kegiatan tersebut, Super lalu menemui salah seorang Penyuluh Pertanian Lapangan, yang juga meminta namanya tidak dipublikasikan, membenarkan adanya informasi pembatalan kegiatan tersebut secara tiba-tiba melalui SMS. “Benar kegiatan PUAP itu batal. Saya juga waktu itu dapat penyampaian melalui SMS” Katanya.
Menurutnya,berita pembatalan yang ia peroleh melalui pesan singkat itu, tidak di jelaskan mengenai alasan pembatalan kegiatan tersebut. “Saya tidak di beritahu alasan pembatalan kegiatan itu,” Jelasnya.
Kepala BKP3 Leonardus Semadu, SP yang dikonfirmasi, Jumad (08/2010) membantah bahwa dana sebesar 50-an Juta untuk kegiatan evaluasi dan Diklat pendamping Gapoktan PUAP, tidak dipinjamkan kepada salah satu Staf BKP3 Lembata sepengetahuan Kepala BKP3.
” Informasi itu tidak benar. Dana itu tidak di pinjamkan kepada staf, apalagi sepengetahuan saya,”Jelas Semadu.
Semadu kepada Super menjelaskan bahwa alasan pembatalan kegiatan evaluasi PUAP, karena panitia pelaksana, belum mengirimkan surat permohonan kepada Bupati, untuk membuka kegiatan evaluasi tersebut. Oleh karenanya, selaku Kepala Badan dan penanggungjawab program, Ia memerintahkan kepada sekretaris dan stafnya untuk segera mengeluarkan berita pembatalan. Selain itu, Pembatalan pun di lakukan dengan alasan, rencana kegiatan bertabrakan dengan agenda kabupaten.
Kepada Super, Semadu mengatakan, kegiatan dimaksud rencananya akan dibuka oleh Bupati Lembata, namun sesuai koordinasinya, ada agenda kegiatan kabupaten yaitu peringatan HUT TNI 5 Oktober dan juga perayaan 5 Abad Tuan Ma pada tanggal 7 Oktober. Sehingga Bupati masih berhalangan. “Kita berharap Bupati bisa membuka acara ini, tapi beliau sudah punya agenda lain, sehingga kita batalkan,”jelas Semadu.
Kepala BKP3 ini mengakui, akhir-akhir ini di kantornya sangat di sibukan dengan persiapan kelengkapan berkas PUAP Tahun Anggaran 2010. Selain itu, saat ini dirinya masih menjadi saksi kasus penyalahgunaan dana PUAP oleh salah satu kelompok Gapoktan di Desa Dikesare, kecamatan Lebatukan. Sementara mengenai semua informasi penyalahgunaan keuangan BKP3 untuk kepentingan pribadi yang berkembang di tengah masyarakat, Semadu menilai hal itu sangat wajar di alam demokrasi seperti sekarang ini.
“ Hal ini membuktikan tingkat kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan semakin membaik. Saya berharap kepada semua pihak, untuk tidak terlebih dahulu menghakimi, sebelum mengetahui kebenaran informasi tersebut, “himbau Semadu.
Alasan seputar pembatalan kegiatan evaluasi Program Usulan Agribisnis Perdesaan (PUAP), kepada sejumlah Gapoktan Lembata pada 2 pekan yang lalu, semakin terkuak. Dugaan pembatalan yang dilakukan dengan alasan, rencana kegiatan bertabrakan dengan agenda kabupaten, seperti yang disampaikan Kepala BKP3,Leonardus Semadu, SP kepada Super, ternyata tidak benar. Apakah Semadu sedang berbohong?
Hasil investigasi Super, Rabu (13/2010) kepada seorang staf penting BKP3, yang tidak mau disebutkan namanya menjelaskan, bahwa alasan pembatalan kegiatan evaluasi PUAP tersebut, salah satunya adalah masalah biaya.
Menurutnya, uang yang akan digunakan untuk kegiatan evaluasi tersebut, benar dipinjamkan kepada salah seorang staf BKP3, untuk membiayai anaknya sedang kulia. “ Uang itu memang betul dikasih pinjam kepada salah seorang staf,untuk ongkos anaknya yang kulia” Bebernya.
Lagi-lagi sumber ini mengingatkan Super untuk tidak menceritakan masalah ini kepada siapa pun, apalagi kepada wartawan. Karena masalah ini, lagi ramai dibahas dan diselidiki. Apabilah ada yang menanyakan soal uang ini, sampaikan bahwa uang tersebut sudah dikembalikan. “ Ama jangan cerita lagi. Awas wartawan dengar, karena sekarang lagi masalah, dan kalau ditanya jawab saja uang itu sudah dikembalikan,” Tuturnya.
BKP3 Kecewakan Gapoktan Lembata
“Kita sangat kecewa dengan sikap dari BKP3 yang membatalkan kegiatan evaluasi PUAP,”. Demikian kekecewaan yang di sampaikan salah satu anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kabupaten Lembata yang tidak mau disebutkan namanya, Rabu (13/2010) di Fery Ile Boleng.
Menurutnya, seharusnya kegiatan evaluasi Program Usulan Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2008/2009, yang melibatkan sejumlah Gapoktan Lembata, sudah dilaksanakan pada pekan lalu, (5-6/2010), tetapi di batalkan oleh Sekretaris BKP3 secara tiba-tiba melalui SMS.
Sumber terpercaya ini mengatakan bahwa kuat dugaan dana sebesar 58 juta yang di anggarkan untuk kegiatan evaluasi PUAP, telah manfaatkan oleh oknum pegawai BKP3 Lembata untuk urusan pribadi. “Uang tersebut di duga telah di pinjamkan oleh bendahara atas persetujuan Kepala Badan selaku pengguna anggaran kepada salah seorang staf untuk keperluan pribadi dan bukan untuk kepentingan publik”. Terang sumber tersebut.
Untuk membuktikan kebenaran informasi pembatalan kegiatan tersebut, Super lalu menemui salah seorang Penyuluh Pertanian Lapangan, yang juga meminta namanya tidak dipublikasikan, membenarkan adanya informasi pembatalan kegiatan tersebut secara tiba-tiba melalui SMS. “Benar kegiatan PUAP itu batal. Saya juga waktu itu dapat penyampaian melalui SMS” Katanya.
Menurutnya,berita pembatalan yang ia peroleh melalui pesan singkat itu, tidak di jelaskan mengenai alasan pembatalan kegiatan tersebut. “Saya tidak di beritahu alasan pembatalan kegiatan itu,” Jelasnya.
Kepala BKP3 Leonardus Semadu, SP yang dikonfirmasi, Jumad (08/2010) membantah bahwa dana sebesar 50-an Juta untuk kegiatan evaluasi dan Diklat pendamping Gapoktan PUAP, tidak dipinjamkan kepada salah satu Staf BKP3 Lembata sepengetahuan Kepala BKP3.
” Informasi itu tidak benar. Dana itu tidak di pinjamkan kepada staf, apalagi sepengetahuan saya,”Jelas Semadu.
Semadu kepada Super menjelaskan bahwa alasan pembatalan kegiatan evaluasi PUAP, karena panitia pelaksana, belum mengirimkan surat permohonan kepada Bupati, untuk membuka kegiatan evaluasi tersebut. Oleh karenanya, selaku Kepala Badan dan penanggungjawab program, Ia memerintahkan kepada sekretaris dan stafnya untuk segera mengeluarkan berita pembatalan. Selain itu, Pembatalan pun di lakukan dengan alasan, rencana kegiatan bertabrakan dengan agenda kabupaten.
Kepada Super, Semadu mengatakan, kegiatan dimaksud rencananya akan dibuka oleh Bupati Lembata, namun sesuai koordinasinya, ada agenda kegiatan kabupaten yaitu peringatan HUT TNI 5 Oktober dan juga perayaan 5 Abad Tuan Ma pada tanggal 7 Oktober. Sehingga Bupati masih berhalangan. “Kita berharap Bupati bisa membuka acara ini, tapi beliau sudah punya agenda lain, sehingga kita batalkan,”jelas Semadu.
Kepala BKP3 ini mengakui, akhir-akhir ini di kantornya sangat di sibukan dengan persiapan kelengkapan berkas PUAP Tahun Anggaran 2010. Selain itu, saat ini dirinya masih menjadi saksi kasus penyalahgunaan dana PUAP oleh salah satu kelompok Gapoktan di Desa Dikesare, kecamatan Lebatukan. Sementara mengenai semua informasi penyalahgunaan keuangan BKP3 untuk kepentingan pribadi yang berkembang di tengah masyarakat, Semadu menilai hal itu sangat wajar di alam demokrasi seperti sekarang ini.
“ Hal ini membuktikan tingkat kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan semakin membaik. Saya berharap kepada semua pihak, untuk tidak terlebih dahulu menghakimi, sebelum mengetahui kebenaran informasi tersebut, “himbau Semadu.
Selasa, 12 Oktober 2010
ADA APA DENGAN STUBA DI PANAS BUMI DI KaMOJANG?
Super Lembata
Gonjang-ganjing tentang perjalanan 70 orang lembata untuk mengikuti studi banding di Kamojang, Bandung Jawa Barat sedikit demi sedikit mulai terkuak. Perusahaan pemenang tender proyek panas bumi Atadei diduga broker oleh tokoh pemuda Atadei, Petrus Bala Wukak, SH. Aduh, kenapa demikian?
“Kami hanya berkesempatan melihat pengelolaan proyek itu kurang dari dua jam” kata Piter Bala Wukak saat ditemui di kediamanya Minggu (10/10). Walau demikian dari hasil pengamatannya, ia melihat proyek geothermal komajang terlihat sangat ramah lingkungan.
Piter menunturkan bahwa, Proyek panas bumi di Komajang pengelolanya adalah PT. Pertamina.padahal dalam bayangan awalnya sebelum keberangkatannya mengikuti Stuba yang dilihat nanti adalah model pembangunan mega proyek panas bumi yang di kelola oleh perusahan pemenang tender proyek panas bumi atadei PT. West Lindo, namun dalam kenyataan yang dilihat adalah proyek yang dikelola oleh perusahaannya lain. Lantas apakah ada perbedaan? Bukankan di Komajang dan Atadei sama-sama panas bumi. “dari sisi pengelolanya jelas bedalah, apalagi antara pertamina dan perusahaan swasta” menurutnya, apa yang dibangun pertamina, dan apa yang nanti dibangun oleh PT West Lindo belum tentu sama karena proyek panas bumi adalah proyek sarat modal “jadi kita mungkin meliihat yang dikomajang itu baik, tetapi belum tentu nanti di di bangun di Atadei sama dengan yang dilihat di Kamojang”.
Oleh karena itu, Tokoh pemuda Atadei, Piter Bala Wukak, yang hadir dalam kegiatan studi banding tersebut mempertanyakan eksistensi perusahaan yang akan melakukan eksplorasi di Atadei. “Bayangkan saja masyarakat Lembata yang datang jauh-jauh dari daerah tidak dilayani dengan baik, mulai dari penjemputan di bandara Soekarno-Hatta Jakarta hingga ke Patra Yasa. Hanya 3 menit kami bertatap muka dengan GM PT West Lindo, perusahaan pemegang IUP WKP Atadei. Tim studi banding juga hanya disugukan nasi kotak dan makan bersama tanpa ada kursi,”ujarnyaMenurut Piter, kalau yang melakukan pengeboran itu pihak Pertamina tentu hasilnya berbeda dengan sekarang ini dimana pihaknya tidak akan repot mengurus sampai kepada studi banding. “Tapi kalau menerima tim studi banding Atadei saja begini apalagi untuk kerja? Punya dana tidak? Atau, PT West Lindo ini hanya broker?” ketus Piter Wukak.
Keraguan piter terhadap PT. West Lindo semakin bertambah ketika dalam pertemuan tim stuba dengan pengelola geo thermal Komajang melalui general menejernya mengaku belum mengenal pemegang IUP WKP Atadei. Sehinga dalam pertemuan tersebut tim stuba diingatkan untuk berhati-hati terhadap broker, tutur Piter.
“Mereka jangan macam-macam, ini kampung saya. Selama seluruh proses ini dilakukan dengan cara tertutup sayalah orang pertama yang siap menghadang” tegas putra atadei yang terkenal komit dalam perjuangan membela rakyat kecil ini. Lebih jauh Piter mengatakan, Ia dalam waktu dekat ini akan meminta pemerintah kabupaten Lembata dalam hal ini pemerintah kecamatan Atadei untuk melakukan pertemuan bersama semua masyarakat atadei yang diutus untuk mengikuti stuba dengan menghadirkan sejumlah elemen masyarakat Atadei. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat yang ikut Stuba mempertanggungjawabkan hasil perjalanan mereka mengikuti stuba ke Komajang kepada semua masyarakat atadei.
Gonjang-ganjing tentang perjalanan 70 orang lembata untuk mengikuti studi banding di Kamojang, Bandung Jawa Barat sedikit demi sedikit mulai terkuak. Perusahaan pemenang tender proyek panas bumi Atadei diduga broker oleh tokoh pemuda Atadei, Petrus Bala Wukak, SH. Aduh, kenapa demikian?
“Kami hanya berkesempatan melihat pengelolaan proyek itu kurang dari dua jam” kata Piter Bala Wukak saat ditemui di kediamanya Minggu (10/10). Walau demikian dari hasil pengamatannya, ia melihat proyek geothermal komajang terlihat sangat ramah lingkungan.
Piter menunturkan bahwa, Proyek panas bumi di Komajang pengelolanya adalah PT. Pertamina.padahal dalam bayangan awalnya sebelum keberangkatannya mengikuti Stuba yang dilihat nanti adalah model pembangunan mega proyek panas bumi yang di kelola oleh perusahan pemenang tender proyek panas bumi atadei PT. West Lindo, namun dalam kenyataan yang dilihat adalah proyek yang dikelola oleh perusahaannya lain. Lantas apakah ada perbedaan? Bukankan di Komajang dan Atadei sama-sama panas bumi. “dari sisi pengelolanya jelas bedalah, apalagi antara pertamina dan perusahaan swasta” menurutnya, apa yang dibangun pertamina, dan apa yang nanti dibangun oleh PT West Lindo belum tentu sama karena proyek panas bumi adalah proyek sarat modal “jadi kita mungkin meliihat yang dikomajang itu baik, tetapi belum tentu nanti di di bangun di Atadei sama dengan yang dilihat di Kamojang”.
Oleh karena itu, Tokoh pemuda Atadei, Piter Bala Wukak, yang hadir dalam kegiatan studi banding tersebut mempertanyakan eksistensi perusahaan yang akan melakukan eksplorasi di Atadei. “Bayangkan saja masyarakat Lembata yang datang jauh-jauh dari daerah tidak dilayani dengan baik, mulai dari penjemputan di bandara Soekarno-Hatta Jakarta hingga ke Patra Yasa. Hanya 3 menit kami bertatap muka dengan GM PT West Lindo, perusahaan pemegang IUP WKP Atadei. Tim studi banding juga hanya disugukan nasi kotak dan makan bersama tanpa ada kursi,”ujarnyaMenurut Piter, kalau yang melakukan pengeboran itu pihak Pertamina tentu hasilnya berbeda dengan sekarang ini dimana pihaknya tidak akan repot mengurus sampai kepada studi banding. “Tapi kalau menerima tim studi banding Atadei saja begini apalagi untuk kerja? Punya dana tidak? Atau, PT West Lindo ini hanya broker?” ketus Piter Wukak.
Keraguan piter terhadap PT. West Lindo semakin bertambah ketika dalam pertemuan tim stuba dengan pengelola geo thermal Komajang melalui general menejernya mengaku belum mengenal pemegang IUP WKP Atadei. Sehinga dalam pertemuan tersebut tim stuba diingatkan untuk berhati-hati terhadap broker, tutur Piter.
“Mereka jangan macam-macam, ini kampung saya. Selama seluruh proses ini dilakukan dengan cara tertutup sayalah orang pertama yang siap menghadang” tegas putra atadei yang terkenal komit dalam perjuangan membela rakyat kecil ini. Lebih jauh Piter mengatakan, Ia dalam waktu dekat ini akan meminta pemerintah kabupaten Lembata dalam hal ini pemerintah kecamatan Atadei untuk melakukan pertemuan bersama semua masyarakat atadei yang diutus untuk mengikuti stuba dengan menghadirkan sejumlah elemen masyarakat Atadei. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat yang ikut Stuba mempertanggungjawabkan hasil perjalanan mereka mengikuti stuba ke Komajang kepada semua masyarakat atadei.
Senin, 11 Oktober 2010
Pemerintah Lembata Perlu Hati-hati Tentukan Pengebor Panas Bumi
Lembata, FloresNews.com – Pemerintah daerah Lembata diminta untuk memiliki referensi yang cukup banyak tentang pengusaha atau perusahaan pemegang IUP WKP agar tidak keliru menentukan pelaku pengeboran panas bumi Atadei. Hal itu ditengarai dari hasil temuan terhadap pihak perantara (broker) tambang yang tidak memiliki identitas yang cukup jelas.
”Kami ingatkan untuk berhati-hati terhadap broker. Kami juga belum terlalu tahu banyak tentang pemegang IUP WKP Atadei. Tapi yang pasti bahwa dalam pengeboran banyak ikutan yang akan muncul,” kata Agus Suro, General Manager Gheothermal, Kamojang, saat bertatap muka bersama tim studi banding masyarakat lingkar panas Bumi Atadei dan unsur pemerintah Lembata yang dihadiri juga oleh Wakil Bupati Lembata dan Ketua DPRD Lembata serta semua anggotanya, belum lama ini.
Undang-undang 32 tentang panas bumi, kata dia, sudah secara jelas memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan siapa yang melakukan pengeboran. Meski demikian, dia mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap hati-hati supaya tidak salah menunjuk pelaku pengeboran.
Tokoh pemuda Atadei, Piter Bala Wukak, yang hadir dalam kegiatan studi banding tersebut mempertanyakan eksistensi perusahaan yang akan melakukan eksplorasi di Atadei. “Bayangkan saja masyarakat Lembata yang datang jauh-jauh dari daerah tidak dilayani dengan baik, mulai dari penjemputan di bandara Soekarno-Hatta Jakarta hingga ke Patra Yasa. Hanya 3 menit kami bertatap muka dengan GM PT West Lindo, perusahaan pemegang IUP WKP Atadei. Tim studi banding juga hanya disugukan nasi kotak dan makan bersama tanpa ada kursi,”ujarnya.
Menurut Piter, kalau yang melakukan pengeboran itu pihak Pertamina tentu hasilnya berbeda dengan sekarang ini dimana pihaknya tidak akan repot mengurus sampai kepada studi banding. “Tapi kalau menerima tim studi banding Atadei saja begini apalagi untuk kerja? Punya dana tidak? Atau, PT West Lindo ini hanya broker?” ketus Piter Wukak.
Anggota DPRD Lembata Hani Candra mengatakan, dirinya pernah bertanya pada salah satu karyawan perusahaan PT West Lindo mengenai pengalaman perusahannya menangani penambangan panas bumi, namun, katanya bahwa perusahaannya belum pernah melakukan kegiatan tersebut.
Karena itu, dia bersama anggota masyarakat setempat juga ikut menduga, kalau perusahaan ini hanya ingin mencari keuntungan dari hasil tambang ikutan panas bumi, seperti emas. Pasalnya, biaya untuk satu sumur bor tambang panas bumi saja dibutuhkan dana sebesar Rp 50 miliar. Sementara itu, Ketua DPRD Lembata, Yohanes de Rosari, dalam sambutan di hadapan pemda Garut maupun Pertamina di Kamojang mengatakan, Lembata tidak hanya memiliki panas bumi namun juga sumber daya alam yang lain. Benarkah ini pertanda dirinya ikut mendukung tambang?.(Steny Leuweheq)
”Kami ingatkan untuk berhati-hati terhadap broker. Kami juga belum terlalu tahu banyak tentang pemegang IUP WKP Atadei. Tapi yang pasti bahwa dalam pengeboran banyak ikutan yang akan muncul,” kata Agus Suro, General Manager Gheothermal, Kamojang, saat bertatap muka bersama tim studi banding masyarakat lingkar panas Bumi Atadei dan unsur pemerintah Lembata yang dihadiri juga oleh Wakil Bupati Lembata dan Ketua DPRD Lembata serta semua anggotanya, belum lama ini.
Undang-undang 32 tentang panas bumi, kata dia, sudah secara jelas memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan siapa yang melakukan pengeboran. Meski demikian, dia mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap hati-hati supaya tidak salah menunjuk pelaku pengeboran.
Tokoh pemuda Atadei, Piter Bala Wukak, yang hadir dalam kegiatan studi banding tersebut mempertanyakan eksistensi perusahaan yang akan melakukan eksplorasi di Atadei. “Bayangkan saja masyarakat Lembata yang datang jauh-jauh dari daerah tidak dilayani dengan baik, mulai dari penjemputan di bandara Soekarno-Hatta Jakarta hingga ke Patra Yasa. Hanya 3 menit kami bertatap muka dengan GM PT West Lindo, perusahaan pemegang IUP WKP Atadei. Tim studi banding juga hanya disugukan nasi kotak dan makan bersama tanpa ada kursi,”ujarnya.
Menurut Piter, kalau yang melakukan pengeboran itu pihak Pertamina tentu hasilnya berbeda dengan sekarang ini dimana pihaknya tidak akan repot mengurus sampai kepada studi banding. “Tapi kalau menerima tim studi banding Atadei saja begini apalagi untuk kerja? Punya dana tidak? Atau, PT West Lindo ini hanya broker?” ketus Piter Wukak.
Anggota DPRD Lembata Hani Candra mengatakan, dirinya pernah bertanya pada salah satu karyawan perusahaan PT West Lindo mengenai pengalaman perusahannya menangani penambangan panas bumi, namun, katanya bahwa perusahaannya belum pernah melakukan kegiatan tersebut.
Karena itu, dia bersama anggota masyarakat setempat juga ikut menduga, kalau perusahaan ini hanya ingin mencari keuntungan dari hasil tambang ikutan panas bumi, seperti emas. Pasalnya, biaya untuk satu sumur bor tambang panas bumi saja dibutuhkan dana sebesar Rp 50 miliar. Sementara itu, Ketua DPRD Lembata, Yohanes de Rosari, dalam sambutan di hadapan pemda Garut maupun Pertamina di Kamojang mengatakan, Lembata tidak hanya memiliki panas bumi namun juga sumber daya alam yang lain. Benarkah ini pertanda dirinya ikut mendukung tambang?.(Steny Leuweheq)
Di Kupang, Lembata Tampil Bedah
Oleh : Alvian, Marthen
Festival Teater remaja yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi
NTT, di Taman budaya daerah, Senin(11/2010), menggugah hampir 1000 penonton Kota
Kupang. 5 Kabupaten yang ikut dalam perlobaan itu yakni; Kabupaten Flotim, Belu,
Lembata, Sika, dan TTS. Diantara kelimanya, Teater Lembata tampil bedah.
Teater dengan Tema Kearfifan lokal untuk pemanasan global “Back To Nature-To’on
Ama Tau Ina Genang, yang dibawakan anak-anak SMA PGRI LEWOLEBA, begitu memukau
para undangan dan penonton. Semua yang hadir dalam Taman Budaya, mengakui
Lembata tampil bedah. “ Teater Lembata, memang bedah dari semua yang tampil
malam ini. Ini baru namanya Teater,”tutur Novy dan beberapa mahasiswa Undana
yang ditemui SUPER malam itu.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi NTT, Frans Rihi yang ditemui di
ruang kerjanya menjelaskan, Penyelenggaraan lomba Teaterikal tingkat Provinsi
Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu program dari Dinas kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi NTT sebagai salah satu bentuk penyadaran terhadap masyarakat
NTT bagaimana menumbuh kembangkan dan terus melestarikan serta mencintai
budaya lokal sebagai bagian dari aset daerah yang mempunyai nilai tawar dalam
aras nasional dan internasional.
Rihi menegaskan bahwa kita harus memulai sebagai salah satu bentuk kecintaan
terhadap kearifan lokal dalam meningkatkan responitas masyarakat terhadap
kebudayaan lokal yang berasal dari beragam budaya dan tradisi. Perlombahan
dimaksud semestinya dihadiri oleh 20 kabupaten / kota, namun yang
berpartisipasi dalam kegiatan ini hanya 5 kabupaten / kota yakni,kabupaten
Flores Timur, lembata,Belu, sikka dan TTS. Ketidak hadiran 15 kabupaten dalam
kegiatan lomba tersebut, bukan karena tidak adanya informasi ke daerah tetapi
kurangnya partisipatif dan responitas dari daerah setempat yang sangat rendah.
Dengan kegiatan ini saya berharap kita lebih mengedepankan budaya dan kearifan
lokal bukan mencintai budaya global.
Menurut Pembina Sanggar Swastika Lepan Batan, Andreas Arnold Pesawaj, yang
ditemui SUPER, menjelaskan bahwa program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi NTT menimbulkan nilai yang sangat positif terhadap kesadaran masyarakat
lokal, mengenai bagaimana mencintai dan melestarikan kearifan lokal. “ Patut
diapresiasikan dengan motivasi yang begitu besar dari dinas tersebut dalam
menyelenggarakan kegiatan ini. Pemerintah Kabupaten Lembata terkhusus Dinas
kebudayaan dan pariwisata pun sangat merespon kegiatan ini dengan memberikan
spirit secara moril maupun materil,” jelas Arnold.
Guru SMA PGRI Lewoleba ini pun menceritakan bahwa Sanggar yang mengikuti
kegiatan ini di dirikan sejak Tanggal 25 November 2006,dan eksis sampai
sekarang, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengikuti kegiatan perlombaan ini,
sudah sejak 3 Bulan yang lalu. “ Melihat kesiapan ini saya sangat
mengharapkan,Sanggar swastika Lepan Batan tampil bedah, lebih elegan dan saya
optimis bahwa Kabupaten Lembata yang terbaik dalam perlombahan ini,”tutur
Arnold.
Narator Teater Lepan Bata, Agustinus G. Kilok kepada SUPER menjelaskan, Kearifan
Lokal untuk pemanasan global (Back to nature) merupakan tema klasik dari
teaterikal tersebut yang memberikan makna bagaimana lokal atau daerah mempunyai
peran yang sangat penting dalam menyikapi isu - isu global seperti global
warming. Lebih praktis bagaimana membangun kesadaran masyarakat lokal dan
generasi muda untuk selalu mencintai dan terus melestarikan kearifan lokal.
NTT, di Taman budaya daerah, Senin(11/2010), menggugah hampir 1000 penonton Kota
Kupang. 5 Kabupaten yang ikut dalam perlobaan itu yakni; Kabupaten Flotim, Belu,
Lembata, Sika, dan TTS. Diantara kelimanya, Teater Lembata tampil bedah.
Teater dengan Tema Kearfifan lokal untuk pemanasan global “Back To Nature-To’on
Ama Tau Ina Genang, yang dibawakan anak-anak SMA PGRI LEWOLEBA, begitu memukau
para undangan dan penonton. Semua yang hadir dalam Taman Budaya, mengakui
Lembata tampil bedah. “ Teater Lembata, memang bedah dari semua yang tampil
malam ini. Ini baru namanya Teater,”tutur Novy dan beberapa mahasiswa Undana
yang ditemui SUPER malam itu.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi NTT, Frans Rihi yang ditemui di
ruang kerjanya menjelaskan, Penyelenggaraan lomba Teaterikal tingkat Provinsi
Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu program dari Dinas kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi NTT sebagai salah satu bentuk penyadaran terhadap masyarakat
NTT bagaimana menumbuh kembangkan dan terus melestarikan serta mencintai
budaya lokal sebagai bagian dari aset daerah yang mempunyai nilai tawar dalam
aras nasional dan internasional.
Rihi menegaskan bahwa kita harus memulai sebagai salah satu bentuk kecintaan
terhadap kearifan lokal dalam meningkatkan responitas masyarakat terhadap
kebudayaan lokal yang berasal dari beragam budaya dan tradisi. Perlombahan
dimaksud semestinya dihadiri oleh 20 kabupaten / kota, namun yang
berpartisipasi dalam kegiatan ini hanya 5 kabupaten / kota yakni,kabupaten
Flores Timur, lembata,Belu, sikka dan TTS. Ketidak hadiran 15 kabupaten dalam
kegiatan lomba tersebut, bukan karena tidak adanya informasi ke daerah tetapi
kurangnya partisipatif dan responitas dari daerah setempat yang sangat rendah.
Dengan kegiatan ini saya berharap kita lebih mengedepankan budaya dan kearifan
lokal bukan mencintai budaya global.
Menurut Pembina Sanggar Swastika Lepan Batan, Andreas Arnold Pesawaj, yang
ditemui SUPER, menjelaskan bahwa program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi NTT menimbulkan nilai yang sangat positif terhadap kesadaran masyarakat
lokal, mengenai bagaimana mencintai dan melestarikan kearifan lokal. “ Patut
diapresiasikan dengan motivasi yang begitu besar dari dinas tersebut dalam
menyelenggarakan kegiatan ini. Pemerintah Kabupaten Lembata terkhusus Dinas
kebudayaan dan pariwisata pun sangat merespon kegiatan ini dengan memberikan
spirit secara moril maupun materil,” jelas Arnold.
Guru SMA PGRI Lewoleba ini pun menceritakan bahwa Sanggar yang mengikuti
kegiatan ini di dirikan sejak Tanggal 25 November 2006,dan eksis sampai
sekarang, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengikuti kegiatan perlombaan ini,
sudah sejak 3 Bulan yang lalu. “ Melihat kesiapan ini saya sangat
mengharapkan,Sanggar swastika Lepan Batan tampil bedah, lebih elegan dan saya
optimis bahwa Kabupaten Lembata yang terbaik dalam perlombahan ini,”tutur
Arnold.
Narator Teater Lepan Bata, Agustinus G. Kilok kepada SUPER menjelaskan, Kearifan
Lokal untuk pemanasan global (Back to nature) merupakan tema klasik dari
teaterikal tersebut yang memberikan makna bagaimana lokal atau daerah mempunyai
peran yang sangat penting dalam menyikapi isu - isu global seperti global
warming. Lebih praktis bagaimana membangun kesadaran masyarakat lokal dan
generasi muda untuk selalu mencintai dan terus melestarikan kearifan lokal.
Langganan:
Postingan (Atom)